PT Fangiono Agro Plantation Ingkar Janji, Puluhan Warga Jelai Hulu Mengadu ke DPRD

Ketapang

Editor Indra W Dibaca : 698

PT Fangiono Agro Plantation Ingkar Janji, Puluhan Warga Jelai Hulu Mengadu ke DPRD
Puluhan warga Desa Air Dua, Kecamatan Jelai Hulu, melakukan aksi tiduran di Kantor DPRD Ketapang, Rabu (8/8). (SP/Teo)
KETAPANG, SP – Puluhan warga Desa Air Dua, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, melakukan aksi damai ke Kantor DPRD Ketapang, Rabu (8/8). Warga mengadukan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Fangiono Agro Plantation di Jelai Hulu yang dinilai ingkar janji terhadap masyarakat.

Perwakilan warga Desa Air Dua, Kecamatan Jelai Hulu, Sudarmanto mengatakan, pihak perusahaan telah ingkar janji. Warga sebelumnya telah menyerahkan lahan kepada perusahaan dan sesuai janji mereka menerapkan pola mitra atau plasma dengan pembagiannya pada satu hektar lahan 80 persen perusahaan dan warga 20 persen masyarakat.

"Tapi nyatanya sampai saat ini pembagian itu belum ada kita terima. Padahal sudah dari tahun 2009, sedangkan sekarang sudah 2018," ungkapnya saat ditemui di DPRD Ketapang, Rabu (8/8).

Ia melanjutkan, pihaknya sudah beberapa kali menuntut hak mereka dengan bertemu pihak perusahaan, namun hingga saat ini belum juga ada hasil dan kepastiannya. Untuk itu dirinya datang ke DPRD bersama puluhan warga lainnya untuk menyampaikan keluh kesah.

"Harapan kami DPRD bisa memperhatikan dan memperjuangkan nasib masyarakat kecil seperti kami, sehingga persoalan secepatnya bisa mendapatkan solusi," pintanya.

Sidarmanto menambahkan, kerugian yang dialami warga sejak tahun 2009 tentunya sangat besar lantaran 90 lebih warganya telah menyerahkan total lahan sekitar 200 hektar lebih.

"Masing-masing warga memiliki rata-rata dua herktar lahan yang per hektarnya harusnya mendapat Rp2 juta lebih. Kalau ditotalkan  jumlah kerugian sangat besar, bahkan kondisi ini terjadi di beberapa desa lain. Kalau pun ada yang dapat, paling hanya berupa dana talangan dari perusahaan sekitar Rp100 ribu tiap bulan," ujarnya.

"Makanya persoalan yang mau kita pertanyakan  kejelasannya dari perusahaan soal ini, termasuk soal kerjasama perusahaan dengan pihak koperasi seperti apa," imbuhnya.

Ia mengaku kalau pihaknya tentu tak mau diberi perusahaan hanya sekedarnya saja, namun harus sesuai perjanjian pola kemitraan dengan pembagian 80-20 persen. Untuk itu peran pemerintah untuk membantu pihaknya meluruskan apa yang seharusnya menjadi hak masyarakat.

"Tadi katanya anggota dewan tidak ada, tapi kami akan tetap bertahan di Kantor DPRD Ketapang bahkan berencana tidur dan makan di Kantor DPRD kalau aksi tidak ditanggapi, sebab kalau kami pulang sekarang artinya kami gagal dan kalah. Kami baru akan pulang setelah mendapatkan kejelasan. Kalau tidak ada perhatian dari dewan atau dari bupati, aksi ini akan kami teruskan," tegasnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi perwakilan dari PT Fangiono Agro Plantation, Fahri mengaku belum bisa memberikan tanggapan mengenai persoalan tersebut.

"Nanti saya akan segera hubungi untuk rilis beritanya karena saat ini belum bisa beri tanggapan, soalnya kita belum dapat informasi ini seperti apa, perkembangannya bagaimana. Kalau sudah kita hubungi," tukasnya ketika dihubungi melalui via telepon. (teo)