KEE Orang Utan di Ketapang Terancam

Ketapang

Editor Indra W Dibaca : 296

KEE Orang Utan di Ketapang Terancam
KEE - Foto drone kawasan konservasi atau Koridor KEE (Kawasan Ekonomi Esensial) di Kabupaten Ketapang. IST
KETAPANG, SP – Lahan seluas 1.800 hektare koridor KEE (Konservasi Ekonomi Esensial) yang merupakan jalur lalu lalang orang utan dan satwa dilindungi lainnya di Kabupaten Ketapang, terancam. Pasalnya, jalur tersebut terganggu aktivitas pertambangan PT Laman Mining. Di lapangan, sudah ditemukan pengurukan jalan menggunakan tanah merah dengan lebar 30 meter sepanjang 1.469 meter.  

Dari luas 1.800 hektare, sekitar 1.110 hektare berada di dalam konsesi PT Gemilang Makmur Subur (anak usaha Bumitama Gunajaya Agro Group). Saat ini sudah mulai ditanami pohon baru yang sebagian besar pakan orang utan dengan luas sekitar 400 hektare. Sisanya masuk kawasan PT Kayong Agro Lestari (Austindo Nusantara Jaya Group). Kedua perusahan itu merupakan perusahaan kelapa sawit anggota RSPO yang memiliki amanat mengelola area konservasi di dalam konsesi, atau HCV.
   
Tapi kini, koridor KEE terancam aktivitas PT Laman Mining, perusahaan tambang bauksit, yang juga memiliki izin konsesi pertambangan yang diduga tumpang tindih dengan izin kedua perusahaan sawit tersebut. 
   
"Saat ini memang ada kegiatan operasi pertambangan yang masuk dalam kawasan koridor KEE tersebut, dan telah memotong kawasan koridor satwa sekitar 1.200 hektare," kata Manajer Bumitama Biodiversity Community Project, Edward Tang kemarin.
   
Pembukaan lahan koridor KEE tersebut, mengancam kelangsungan hidup 120 individu orang utan, owa Kalimantan, lutung merah, buaya senyulong, dan hewan lain. Belum lagi tanaman endemik yang sudah langka di Kalimantan.
   
"Untuk sementara ini, dampak pembukaan lahan itu sangat mengancam atau telah memutus jalur satwa dan, akan berdampak pada ekosistem, kemudian bisa juga terbukanya aktivitas perburuan satwa yang dilindungi tersebut," ungkapnya.
   
Koridor satwa yang dibangun PT GMS tersebut, menghubungkan antara ekosistem gambut Sungai Putri dan Hutan Lindung Gunung Tarak serta Taman Nasional Gunung Palung. Kedua lokasi tersebut merupakan habitat dengan populasi orang utan terbanyak di Kalbar yang telah terpisah. Adanya koridor satwa liar diharapkan dapat menyambung dan menyumbang keanekaragaman hayati di Kalbar dan Indonesia.
   
Sebelumnya, Pemprov Kalbar dan Kabupaten Ketapang menggarap program konservasi besar di kawasan antara Gunung Tarak, Gunung Palung dan hutan rawa gambut Sungai Putri, karena termasuk kawasan berhutan dan gambut dalam yang merupakan habitat satwa endemik dilindungi. Program konservasi tersebut digagas lantaran kawasan tersebut terancam pembalakan liar, pertambangan, dan kebakaran hutan.

Kawasan tersebut diusung menjadi KEE melalui SK Gubernur No:718/Dishut/2017. Konsepnya menggunakan pendekatan landskap dengan melibatkan masyarakat serta pemerintah daerah dan para pemerhati konservasi. Tujuannya, selain kelestarian alam, juga meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar kawasan tersebut.
   
KEE menghubungkan delapan desa dengan total populasi sekitar 11.000 jiwa. Harapannya, desa-desa tersebut akan menjadi desa yang memiliki hutan dengan konsep pengelolaan yang lestari dengan pengelolaan terbaik.
   
Dalam program ini juga akan dibentuk koridor satwa. Koridor tersebut merupakan jembatan yang menyatukan Kawasan Gunung Tarak, Kawasan Gambut Tebal Sungai Putri dan Taman Nasional Gunung Palong di Kabupaten Ketapang, Kalbar.

Terancam Tambang

Koridor KEE tersebut terancam aktivitas tambang PT Laman Mining yang mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dari Bupati Ketapang, yang tertuang dalam SK No. 68/DISTAMBEN – C/2012, mencakupi areal seluas 13.460 hektare di Kecamatan Matan Hilir, Kabupaten Ketapang Kalbar.

PT Laman Mining, menurut Direktorat Pengusahaan Pembinaan Mineral Batubara Kementerian ESDM, termasuk perusahaan yang paling banyak progresnya dalam pembangunan smelter, yakni sebesar 4,18 persen. Kementerian ESDM juga telah menerbitkan rekomendasi ekspor bauksit untuk PT Laman Mining pada 14 September 2017 lalu. 
   
Rekomendasi ekspor bauksit diberikan kepada PT Laman Mining di Ketapang, Kalbar, dengan kuota 2,85 juta ton. Rekomendasi untuk jangka waktu satu tahun. PT Laman Mining disebutkan memiliki sekitar 200 juta ton cadangan bauksit di Kalbar. Sedianya, perusahaan ini juga berencana membangun kilang alumina dengan kapasitas tahunan dua juta ton.

Kepala Bidang Mineral dan Batubara, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Sigit Nugroho mengaku dirinya belum mengetahui posisi lokasi jalan yang dibuat PT Laman Mining.

"Namun PT Laman Mining boleh membuat jalan di lokasi dalam wilayah izin usaha pertambangan dan sesuai dengan RKAB yang dibuat. Apabila ada atau akan memanfaatkan lokasi di luar WIUP untuk sarana dan prasarana penunjang kegiatan, maka PT Laman Mining diperbolehkan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.

Apabila, kegiatan mereka di luar WIUP dan belum mendapat persetujuan atas lokasi tersebut, maka aktivitasnya harus dihentikan.

Sementara itu, Direktur PT Laman Mining, Beni Bevly mengatakan, tidak ada aturan yang dilanggar dalam kegiatan operasional perusahaannya.  

"Kami membuat jalan di area izin usaha pertambangan kami, dan area ini sudah ada lebih dulu dari konsep KEE," katanya.
   
Dia juga mempertanyakan mengapa masalah jalan tambang mencuat ke permukaan. Padahal tiga perusahaan itu sudah menandatangani nota kesepahaman bersama, yang ditandatangani di depan pemerintah daerah dan anggota legislatif Kabupaten Ketapang.


Penandatanganan nota kesepahaman itu dilakukan, 2 April 2018 lalu.  

"Isinya, semua masalah yang terjadi akan diselesaikan secara business to business. Sehingga, tudingan bahwa perusahaan melakukan pengrusakan lingkungan harus dilihat dari perspektif berbeda," ujarnya.
   
Beni juga memperlihatkan sebuah peta terbaru keluaran Pemerintah Kabupaten Ketapang, yang keluarkan 3 Augustus 2018. Di peta tersebut, tergambarkan jalan yang dibuat PT Laman Mining akan menjadi jalan poros yang menghubungkan masyarakat Ketapang yang dipisahkan Sungai Tolak.  

"Jalan sepanjang 26 kilometer ini akan membuka pertumbuhan ekonomi bagi banyak desa yang dilewati, yang selama ini dipisahkan oleh sungai. Kami akan bikin jembatan di sana," tambahnya.

Perlu mediasi

Dari hasil diskusi diinisiasi lembaga Aidenvironment, berbagai pihak menyatakan, perlu dilakukan mediasi untuk menyelamatkan Koridor KEE tersebut.  

BKSDA Seksi I Ketapang, Adi Susilo mengatakan, wilayah Koridor KEE tersebut merupakan lokasi monitoring satwa rutin pihaknya. BKSDA Kalbar sendiri telah melakukan penandatangan kesepahaman Bersama dengan Bumitama Gunajaya Agro (BGA) Group, terkait kegiatan patroli perbatasan cagar alam, pelatihan, sosialisasi dan penanganan konflik dan koridor satwa liar, serta penanganan kebakaran lahan.
   
Community Forest Coordinator Yayasan Palung, Desi Kurniawati mengatakan, perlu keterbukaan informasi dari semua pihak terkait upaya konservasi hingga ke tingkat tapak, terutama terkait dengan koridor satwa.  

"Informasi tingkat tapak menjadi penting, terkait data peta dan lain sebagainya, sehingga pemahaman masyarakat menjadi jelas," katanya.

Sementara itu, perwakilan Bappeda Kabupaten Ketapang, Jessica menyatakan, Bappeda memiliki tim sinergisitas investasi yang dapat memfasilitasi ketiga perusahaan untuk duduk bersama.  

"Namun fasilitasi tersebut harus dilandasi laporan dari pihak-pihak berkepentingan untuk bisa ditindaklanjuti," ujarnya.
   
Menurut dia, 30 Maret 2018 lalu, Bappeda Kabupaten Ketapang beserta jajaran terkait sebenarnya telah melakukan peninjauan pada areal yang dicanangkan sebagai KEE tersebut. 
   
"KEE yang berada di dalam konsesi BGA Group ini merupakan kerja sama multi pihak, termasuk Pemda, yang sangat positif bagi keanekaragaman hayati wilayah setempat dan fasilitas pertanian terpadu yang ada pada kawasan ini dapat juga bermanfaat bagi masyarakat lokal," ujar Plt Kepala Bappeda Ketapang, Akia dalam keterangan tertulisnya.
   
Pada prinsipnya, dilakukan upaya untuk mendorong terwujudnya kerja sama antarpihak pada pengelolaan landskap. Termasuk mendorong sinergitas kebijakan dan implementasi program pembangunan baik pemerintah, swasta dan masyarakat.

Perwakilan Aidenvironment, Haryono Sadikin mengungkapkan, untuk meminimalisir konflik antara investasi, konservasi dan kesejahteraan masyarakat, pembangunan landskap dan wilayah perdesaan di Kabupaten Ketapang merupakan upaya yang harus diusung secara terintegrasi oleh seluruh pihak di kabupaten. Baik perusahaan, dinas pemerintah, maupun yayasan nirlaba.
   
Pemkab Ketapang juga menyatakan bahwa koridor yang menggunakan pendekatan lansekap ini menyediakan tempat bagi masyarakat sekitar untuk belajar pertanian terpadu, seperti budidaya pertanian organik, budidaya jamur, budidaya ikan keramba, peternakan dan lainnya.
   
"Prinsip dalam pendekatan ini adalah keseimbangan ruang untuk pembangunan, perlindungan dan kesejahteraan masyarakat, legalisasi dan akses masyarakat lokal, tanggungjawab pengelolaan bersama," katanya.
   
Program pendekatan juga harus dapat membangun rasa kepemilikan terhadap kawasan tersebut, serta memanfaatkan kawasan lindung yang berkelanjutan, mengoptimalkan jasa-jasa lingkungan dan melakukan promosi terhadap potensi produk unggulan. (ant/bls)