Rabu, 23 Oktober 2019


Kejagung Diminta Turun Tangan

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 2418
Kejagung Diminta Turun Tangan

Grafis Wesi

KETAPANG, SP – Forum Perjuangan Rakyat Ketapang (FPRK) menyurati Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk meminta bantuan pengawasan penuntasan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Ketua DPRD Ketapang, Hadi Mulyono Upas dan anggota DPRD lainnya. Dalam surat Nomor:089/A.IX/FPRK-2019 tersebut, FPRK memohon Kejagung turut serta mengawasi dan memantau Kejaksaan Negeri Ketapang dalam proses penyelidikan dan penyidikan terhadap Ketua DPRD dan anggota DPRD Ketapang yang terlibat. 

Saat ini, Ketua DPRD Ketapang sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Selain itu, mereka juga meminta Kejaksaan Negeri Ketapang segera menetapkan tersangka lain yang sudah terbukti, bukan hanya menetapkan Ketua DPRD Ketapang sendirian sebagai tersangka. Mereka beralasan, kerja Kejari Ketapang terlalu lama. Sudah tiga bulan, namun proses hukum jalan di tempat.

"Surat itu kita kirim ke Kejagung dengan tembusannya ke Kejati dan Kejari Ketapang. Tujuannya agar Kejagung dan Kejati dapat ikut membantu mengawasi dan mengawal kasus tersebut. Agar Kejari Ketapang bisa bekerja dengan baik tanpa intervensi dari pihak terkait mana pun," ungkapnya Ketua FPRK, Isa Anshari, Jum'at (13/9).

Pihaknya yakin, kasus ini tidak berhenti di Hadi Mulyono Upas sebagai tersangka. Ada kemungkinan anggota DPRD lain terlibat. Pasanya 44 anggota DPRD Ketapang sudah diperiksa dan disinyalir ada bukti tambahan. Dia menjelaskan surat ke Kejagung hanya langkah awal. Ke depan, FPRK akan berkoordinasi dengan Kajati Kalbar.

"Jika semakin lama maka akan muncul opini negatif dari masyarakat, makanya kita mendukung Kejari untuk menuntaskan kasus ini," akunya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi beberapa anggota DPRD yang sempat diperiksa oleh Kejari Ketapang enggan berkomentar. Misalnya Tini, yang mengaku belum bisa memberikan tanggapan lantaran sedang berada di rumah sakit. Ada pula Mat Ari yang menghindar dengan memblokir kontak ponsel wartawan Suara Pemred.

Sementara Kepala Kejari Ketapang, Darmabella Tymbasz melalui Kasi Intel Kejari Ketapang, Agus Supriyanto mengatakan pihaknya masih terus mendalami proses hukum Hadi Mulyono Upas.

"Saat ini tersangka masih dalam perawatan di Rumah Sakit Semarang tempat awal tersangka dirawat, bahkan tim kita sebanyak empat orang sudah berangkat ke sana untuk melihat dan memastikan keadaan tersangka," ungkapnya.

Penahanan terhadap tersangka Hadi memang sempat akan dilakukan beberapa waktu lalu. Hanya saja, keterangan dokter menyebutkan karena kondisi kesehatan, tersangka harus mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Akibatnya, penahanan dibantarkan.

"Karena ada keterangan mengenai kondisi kesehatan tersangka makanya penahanan tidak dapat dilakukan," akunya.

Kejari Ketapang berterima kasih kepada pihak-pihak yang terus memberikan dukungan dalam penanganan kasus ini. Apalagi, kasus ini berawal dari laporan masyarakat dan setelah melalui proses hukum, dilakukan penetapan tersangka.

"Dalam proses melakukan pelimpahan kasus ke pengadilan serta kita masih dalam rangka melakukan pencarian aset-aset tersangka," tegasnya.

Terkait pemeriksaan terhadap 44 anggota DPRD lainnya, Agus mengatakan sudah dilakukan untuk mencari keterangan lebih lanjut.

"Yang pasti saat ini proses hukum masih berjalan, sepanjang ada alat bukti yang memenuhi sesuai aturan terkait adanya keterlibatan pihak lain, maka tentu akan kita kembangkan. Namun kita masih fokus terhadap tersangka. Kalau berjalan waktu ada alat bukti mendukung, kita akan kembangkan dan periksa pihak lainnya juga," tutupnya. (teo/bls)