Jumat, 06 Desember 2019


Mantan Ketua DPRD Resmi Ditahan di Rutan Pontianak

Editor:

Bob Soeryadi

    |     Pembaca: 7500
Mantan Ketua DPRD Resmi Ditahan di Rutan Pontianak

Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Ketapang, Hadi Mulyono Upas

KETAPANG, SP - Kejaksaan Negeri (Kejari) Ketapang melakukan tahap dua atau penyerahan barang bukti beserta tersangka dugaan korupsi Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ketapang (DPRD), Hadi Mulyono Upas (HMU) dari Jaksa Penyidik ke Jaksa Penuntut Umum, yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalbar. 

Tersangka HMU saat ini telah dilakukan penahanan di Rutan Kelas II Pontianak, Selasa (19/11).

Saat dikonfirmasi, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ketapang, Dharmabella Tymbasz melalui Kasi Intel Kejari Ketapang, Agus Supriyanto membenarkan bahwa pihaknya telah melakukan tahap dua terhadap kasus dugaan gratifikasi terkait pokok pikiran Mantan Ketua DPRD Ketapang.

"Kemarin (Senin-red) tim penyidik Kejari Ketapang melakukan penjemputan terhadap tersangka di kediamannya di Semarang, dan hari ini langsung kita bawa ke Pontianak dan lakukan tahap dua," ungkapnya.

Ia melanjutkan, kalau proses tahap dua baru bisa dilakukan lantaran sebelumnya tersangka masih dalam keadaan sakit sesuai dengan keterangan pihak terkait, namun setelah dilakukan penjemputan dan diperiksa di salah satu rumah sakit di Semarang tersangka dinyatakan telah dalam keadaan sehat.

"Tadi sebelum ditahan di Rutan Kelas II Pontianak, tersangka juga sudah dilakukan pemeriksaan di rumah sakit, dan dinyatakan dalam kondisi sehat sehingga tadi langsung dibawa ke Rutan untuk dilakukan penahanan

berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang (T7) Nomer: 3202/O.1.13/ft.1/11/2019 Tanggal 19 November 2019 penahanan 20 hari,” tegasnya.

Setelah tahap dua ini, pihaknya secepatnya akan melimpahkan kasus ini ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang diperkirakan akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Saat ini terkait kasus ini, baru satu tersangka yakni mantan Ketua DPRD Ketapang. Namun proses masih berjalan, tidak menutup kemungkinan ada hasil baru, bisa saja ada tersangka lain. Untuk kasus ini kerugian negara diperkirakan hampir Rp5 miliar," jelasnya. (teo/bob)


  •