Jumat, 06 Desember 2019


Gelar Ritual Adat Protes PT Limpah Sejahtera

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 114
Gelar Ritual Adat Protes PT Limpah Sejahtera

Ritual Adat – Warga Desa Sai Melayu melakukan ritual adat di jalan masuk lokasi perkebunan sawit yang dikalim warga berada di luar lahan HGU perusahaan. Ritual adat yang dilakukan merupakan bentuk tuntutan masyarakat agar lahan tersebut dikembalikan ke pi

KETAPANG, SP - Kepala Desa Sai Melayu, Kecamatan Sai Melayu Rayak, Kabupaten Ketapang, T.R. Swandi bersama beberapa masyarakat dan Dewan Adat Dayak (DAD) Sai Melayu melakukan ritual adat Dayak Tinjak Beliung di poros utama jalan masuk di lahan sawit yang ditanam di luar Hak Guna Usaha (HGU).

Ritual adat dilakukan karena, PT Limpah Sejahtera, perusahaan sawit diduga melakukan penanaman sawit di lahan seluas 44 hektare di luar HGU.

Masyarakat meminta agar lahan yang ditanami tersebut dikembalikan ke pemerintah desa. Dikatakan Swandi, ritual adat dayak yang dilakukan merupakan simbol klaim mereka terhadap perusahaan, karena belum ada titik temu dan kesepakatan atas lahan yang telah ditanami sawit antara pihak Desa Sai Melayu dan manajemen PT Limpah Sejahtera.

"Segala proses sebelumnya telah kami lakukan bersama pihak manajemen perusahaan dan pihak koperasi, tapi belum ada kata sepakat," katanya, kemarin.

Bahkan diakui Swandi, Tim TP3K dari kabupaten telah diturunkan untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan memeriksa langsung area yang dipersoalkan.

"Tim TP3K yang dibentuk oleh bupati yang diketuai Kepala Dinas Perkebunan menyatakan, area itu di luar HGU sesuai sertifikat yang telah diterbitkan BPN juga mengatakan resmi di luar HGU," ungkap Swandi.

Swandi menyebutkan pihaknya telah memberikan tenggang waktu 15 hari kerja kepada PT Limpah Sejahtera untuk menyampaikan kesepakatan agar lahan yang ditanam diserahkan ke desa, berdasarkan natulen hasil pertemuan rapat 30 Oktober 2019, dengan direksi PT Limpah Sejahtera di Pontianak.

"Namun usai masa tenggang waktu yang ditentukan belum juga ada kepastian dari pihak perusahaan," sesalnya.

Swandi mengakui sebenarnya berat untuk melakukan ritual adat, namun harus dilakukan untuk menunut hak masyarakat.

"Ritual adat terpaksa dilakukan sebagai salah satu upaya jalan terakhir mengkliem lahan 44 hektate di luar HGU," pungkasnya. (teo)

Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) ?Sai Melayu, Nikolaus Suko menjelaskan dilakukan ritual adat karena pada tahun 2009 dan sejak masa produksi tahun 2014, lahan 44 hektare di luar HGU dikelola perusahaan dan dimasukan ke kopra?si.

?"Hal ini tentunya merugikan masyarakat kami. Intinya kami minta kejelasan terhadap perusahaan terhadap inklav lahan ini," tegasnya.?

Dengan dilakukan ritual adat, maka otomatis semua aktivitas di lahan yang menjadi sengketa harus dihentikan. ?Jika kesepakatan ini dilanggar oleh pihak perusahaan, pemerintah desa, dan masyarakat maupun pihak koperasi sampai belum adanya kata kesepakatan diyakini akan menimbulkan dampak yang buruk.

“Lahan ini bisa dibuka setelah kesepakatan dan sudah jelas kepemilikannya,” tegas Nikolas. (teo/jee)