Senin, 17 Februari 2020


Junaidi Tantang Ketua Partai, Golkar Ketapang Pecah Jelang Pilkada Serentak 2020

Editor:

Kiwi

    |     Pembaca: 1069
Junaidi Tantang Ketua Partai, Golkar Ketapang Pecah Jelang Pilkada Serentak 2020

KETAPANG, SP - Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati (Cabup-Cawabup), Junaidi-Sahrani, siap mendeklarasikan diri. Pasangan ini diusung empat partai untuk maju pada Pilkada Serentak 2020 Pemilihan pemimpin di Kabupaten Ketapang. 

Gerakan Junaidi-Sahrani ini, membuat banyak spekulasi bermunculan, apakah terjadi perpecahan di kubu Partai Golkar, lantaran Junaidi merupakan Ketua Dewan Pembina DPD Partai Golkar Ketapang. 

Sejumlah partai ditingkat Kabupaten, seperti Nasdem, PPP, PKS dan Perindo yang tergabung dalam partai pengusung Paslon Junaidi-Sahrani, menyatakan ketegasannya bahwa benar mendukung kedua tokoh politik tersebut pada Pilkada 2020 ini. 

Saat dikonfirmasi, Ketua Dewan Pembina DPD Partai Golkar Ketapang, yang diusung menjadi Calon Bupati oleh empat partai di luar Golkar, Junaidi mengaku kalau benar dirinya diusung oleh beberapa partai maju Pilkada bersama Cawabup yakni Sahrani yang merupakan Ketua DPC PPP Ketapang. 

“Soal Golkar pecah atau apa bisa iya bisa tidak, yang jelas pada prinsipnya banyak masyarakat menggantungkan harapan kepada kita agar dapat merealisasikan pembangunan yang lebih baik, membuat ketapang lebih maju dan baik dan saya tahu mewujudkan hal tersebut tentu kita harus menjadi eksekutif dalam hal ini Bupati, karena hanya menjadi legislatif karena saya merupakan anggota dprd dan pernah menjabat unsur pimpinan tentu hal tersebut sulit diwujudkan,” katanya. 

Oleh karena itu, lanjut Junaidi, dirinya sempat mendaftarkan diri sebagai Cawabup di Partai Golkar, mengingat secara etika dirinya tidak mau melangkahi petahana yang juga merupakan Ketua Partai Golkar Ketapang. 

“Menurut saya, pak Martin itu orangnya baik tapi kita mau berbuat yang lebih baik dan saat ada peluang dari partai lain yang telah resmi mengusung saya dan ketika bicara peluang terbuka kenapa tidak kite lakukan, apalagi Golkar sendiri belum memastikan siapa yang akan di usung,” tegasnya. 

Junaidi menambahkan, sampai saat ini dirinya masih merupakak kader golkar dan menurutnya secara aturan tidak ada yang salah ketika ada partai lain yang mengusung dirinya, namun kedepan jika memang dirinya harus mundur dari Golkar maka dirinya siap melakukan hal itu. 

“Tentu kita siap, mana ada sejarah kita main-main, bahkan untuk kemungkinan-kemungkinan mengundurkan diri atau PAW kita siap,” akunya.

Ia menambahkan, alasan lain yang mendorong dirinya untuk maju, karena keinginan masyarakat yang berharap dirinya maju terutama masyarakat yang berhadap perubahan yang lebih cepat, baik perubahan lebih cepar dibidang birokrasi dan lainnya. 

Termasuk juga, persoalan kinerja dan segala macam yang bisa dilihat secara data dan fakta, termasuk dalam hal kontrol atau pengawasan terkait OPD, kurangnya sinkronisasi program antar OPD dan banyak hal lainnya serta keinginannya membuat masyarakat mandiri dengan kehadiran pemerintah. 

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPC PPP Ketapang Syahrani yang namanya juga masuk bursa calon, mengaku siap maju pada Pilkada 2020. Di internal partai, Syahrani mengklaim sudah mendapatkan restu untuk maju.

“Secara pribadi saya siap. Apalagi DPP PPP sudah merestui saya,” ungkapnya.

Dia mengaku maju Pilkada 2020 karena alasan bahwa kepala daerah saat ini belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kalau di Dewan, saya paling hanya bisa protes. Jadi saya putuskan untuk maju agar bisa berbuat lebih untuk masyarakat,” akunya. 

Iapun membenarkan bahwa deklrasi terhadap dirinya dan Junaidi akan digelar besok 11 Februari di Gedung Pancasila lantaran saat ini

sudah mendapatkan restu dari beberapa partai termasuk partainya untuk maju pada Pilkada Ketapang. Bahkan deklarasi nanti juga diakuinya akan dihadiri oleh DPW empat partai pengusung tersebut. 

“Partai lain juga akan menyusul mengusung, yang belum keluar rekomendasinya Hanura, Perindo, Gerindra,” katanya. 

Diusung Empat Partai 

SEMENTARA itu, saat dikonfirmasi Sekretaris Partai Nasdem Ketapang, Muhaiyan Sidik membenarkan deklarasi yang akan digelar tersebut. Ia mengaku sedikitnya sudah empat partai yang resmi mengusung Paslon Junaidi-Sahrani. 

“Nasdem, PPP, PKS rekomendasi dari pusat sudah ada, PKB sedang proses bahkan ada beberapa partai yang kemungkinan akan bergabung,” akunya.

Ia melanjutkan, khusus Nasdem sendiri dukungan terhadap Junaidi-Sahrani datang mulai dari tingkat Kabupaten, Provinsi hingga DPP, dan kedepan setelah deklrasi dilakukan pihaknya bersama partai pengusung lain akan mulai bergerak mensosialisasikan ketingkat paling bawah dipartai masing-masing terkait Paslon yang diusung ini.

Saat disingung mengenai, status Junaidi yang masih sebagai Kader Golkar diakuinya untuk persoalan tersebut biarkan menjadi urusan internal partai Golkar yang pasti hari ini empat partai termasuk Nasdem sepakat mengusung Junaidi-Sahrani.

“Alasan kenapa mengusung Junaidi karena Nasdem ini juga ada tim survei dan hasil survei menunjukkan elektabilitas Junaidi dan peluangnya besar dan hanga dia yang bisa melawan pertahana baik dengan elektablitas yang tinggi juga dengan kapasitas dirinya,”

Sementara itu, saat dikonfirmasi, Ketua DPD PKS Ketapang, Dian Febriantoro membenarkan dukungan pihaknya terhadap pasangan calon Junaidi-Sahradi pada Pilkada 2020 mendatang. Bahkan pihaknya menjadi bagian dari deklarasi paslon tersebut.

“Sudah bulat dukungan kita ke Paslon Junaidi-Sahrani, untuk rekomendasi DPP sudah dalam proses,” tegasnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi, Wakil Sekretaris DPC PKB Ketapang, Fathol Bari membenarkan bahwa pihaknya memang mengusung Pasangan Calon Junaidi-Sahrani pada Pilkada ini, bahkan besok (selasa-res) akan dilakukan deklarasi pasangan calon tersebut. 

“Sejauh ini benar, dari DPC, DPW PKB hanya merekomendasikan satu pasangan calon Junaidi-Sahrani ke DPP dan tinggal menunggu proses pemberian rekomnnya,” tegasnya.

Martin Buka Peluang Koalisi 

BAKAL Calon Bupati Ketapang, yang saat ini masih menjabat sebagai Bupati, Martin Rantan, juga menyatakan kesiapannya untuk maju kembali pada periode kedua sebagai Bupati Ketapang di Pilkada 2020. 

“Saya kalau masih ada dukungan masyarakat dan terus diberi kesehatan, masih bersedia maju. Tapi kalau dukungan tidak ada lagi, kita harus realistis. Mohon doa agar tetap diberikan kesehatan,” ujarnya, beberapa waktu lalu. 

Sebagai petahana sekaligus Ketua Partai Golkar Ketapang dirinya pun membuka peluang untuk membangun koalisi dengan partai politik lainnya.

Sekalipun, kata dia, berdasarkan perolehan kursi pada pemilihan legislatif 2019, Partai Golkar Ketapang dipastikan mampu mengusung calon sendiri. 

“Saya kan kebetulan Ketua Partai Golkar, kemungkinan perahu utama saya melalui Golkar. Tapi kita berupaya untuk membangun koalisi dengan teman-teman partai lain. Kita satukan persepsi untuk satu visi dan misi membangun Ketapang dan mudah-mudahan saya bisa maju lagi ke periode ke dua dan terpilih,” papar Martin.

“Walaupun Golkar bisa mengusung sendiri, tapi kita tetap harus membangun koalisi karena membangun Ketapang tidak hanya bisa dengan Golkar, harus bisa bersama-sama,” pungkasnya. (teo/mul)

 Prabasa : Junaiadi Paham Aturan Main di Golkar

SEKRETARIS DPD Partai Golkar Kalbar, Prabasa Anantatur mengatakan, kadernya yang mencalonkan diri pada Pilkada Serentak 2020 Ketapang, yaitu Junaidi, saat ini masih menjabat sebagai Ketua Harian DPD Partai Golkar Ketapang dan Anggota DPRD.  

Berkaitan Pilkada Serentak di Kalbar, dia menyambut baik keinginan kader menjadi calon untuk membangun daerahnya masing-masing. Partai Golkar menurut dia, tidak bisa menutup keinginan kader untuk maju, tinggal melihat saja kondisi dan situasinya.  

"Besok akan ada deklarasi, yang mana salah satu kader kita, Junaidi. Informasinya akan didukung Partai Nasdem, PKS, PPP, dan PKB. Setelah deklarasi, mundur atau tidak dia jadi Anggota DPRD memang harus kira akui aturan itu sudah jelas, dia tidak mundur pun, UU yang akan mengundurkan dia setelah diputuskan oleh KPU," kata dia.  

Kemudian, lanjut Prabasa, berkaitan dengan status dia sebagai kader, aturan sudah jelas. AD/ART Golkar dia pun akan diberhentikan. Alasannya karena sudah melanggar aturan Partai. 

“Kita menunggu saja, saya selaku Sekretaris Partai DPD Golkar Kalbar, karena sebelum ada surat resmi dari DPD Golkar Ketapang, kita di Provinsi tidak bisa memprosesnya. Kita tunggu, karena mereka yang lebih tau. Kita tunggu surat menyurat sampai Provinsi, akan kita teruskan ke atas,” paparnya. 

Selaku kader yang sudah berpengalaman, ujar Prabasa, Junaidi pasti tahu aturan-aturan di Partai Golkar. Memang dia mendaftar pada saat itu, kenapa Junaidi tidak bisa diusung menjadi Bupati, karena tidak mungkin.

“Karena kebetulan Martin Rantan, selaku Ketua Partai Golkar di Ketapang, prestasinya luar biasa. Terlihat dari adanya penambahan perolehan kursi DPRD di Ketapang. Artinya ada peningkatan, sehingga bisa mengusung sendiri,” lanjutnya. 

“Makanya, kita, khususnya saya ingin memasangkan Junaidi selaku Wakil. Tapi dia merasa tidak cocok jadi wakil. Sebenarnya potensi itu ada, kita melihat dari hasil survei dia itu bisa jadi wakil. Tapikan sekarang tidak mungkin ketemu lagi. karena dia sudah diusung oleh Partai lain selaku Calon Bupati yang wakilnya dari Sahrani dari Partai PPP. Kalau sama-sama mau bupati tertutup untuk Junaidi di Usung Golkar, kecuali beliau mau jadi wakil lagi,” tutur Prabasa.  

Prabasa melihat dinamika tersebut secara positif, artinya kualitas kader Partai Golkar diakui. Ke depan apakah Junaidi masih tetap Kader Golkar dengan calon partai lain, ia hanya melihat. Apakah diusung partai lain, langsung masuk partai tersebut, ia tidak tau.  

“Perdebatan sangat panjang, karena Junaidi sudah masuk dan mendaftar, bahkan sudah didukung oleh partai lain. Kita serahkan DPP saja memutuskan, apakah masuk atau tidak nama Junaidi ini. Yang penting kami sudah mengantarkan nama dia ke DPP atas usulan dari DPD Partai Golkar Ketapang,” ujarnya. 

“Saya yakin kader Partai Golkar di Ketapang, khususnya pengurus maupun kader tidak terpengaruh dengan dinamika itu. Saya menghimbau kader maupun simpatisan partai Golkar, karena itu tinggal pilihan saja,” ungkap Prabasa.  

Tokoh Muda Penuh Potensi 

WAKIL Ketua DPRD Kalbar dari Partai Nasdem, Syarif Amin Muhammad, menjelaskan alasan pihaknya memilih Junaidi untuk maju Pilkada Ketapang. Ia melihat dari hasil Survei yang mendekati popularitas Martin Rantan. 

“Nasdem mengusung Junaidi untuk maju di Pilkada Ketapang. Kita belum bicara, dia ke Partai apapun. Tapi memang tokoh muda yang punya potensi untuk mengalahkan Pak Martin adalah Junaidi. Dari hasil Pileg 2019 lalu, Junaidi memperoleh suara terbesar kedua. Kami mendukung beliau, memang masyarakat sebagian besar ingin ada perubahan di Katapang,” kata Syarif Amin.  

Komitmen itu ada tapi belum bisa disampaikan kepada publik, intinya calon yang diusung pihaknya ingin Ketapang lebih baik lagi. Makanya Junaidi dianggap layak untuk diusung, agar Ketapang mengalami perkembangan lebih baik lagi kedepannya.  

"Makanya kami dukung beliau untuk maju sebagai Bupati Ketapang. Kita lihat nanti karena bukan ranah DPW, yang pasti nama beliau yang paling mendekati untuk bersaing dengan petahana," pungkasnya. (iat/mul)

Diramaikan Sejumlah Tokoh Prominen 

PILKADA Serentak 2020 pemilihan Bupati dan Wabup Ketapang 2020 diprediksi bakal seru. Sejumlah nama digadang-gadang maju. Dua nama di antaranya pernah dan masih menjabat sebagai Bupati Ketapang. Kemudian sejumlah pengurus Parpol juga mulai membangun koalisi.

Adapun nama-nama calon yang masuk bursa di kalangan grassroot (akar rumput) dan pengurus Parpol yang dirangkum Suara Pemred di antaranya Martin Rantan (petahana), mantan Bupati Ketapang 2010-2015 Henrikus, Ketua DPC Hanura Ketapang, Jamhuri Amir, Ketua DPC PDIP Ketapang Kasdi, Ketua PPP Ketapang Syahrani. 

Lalu ada nama Yasir Anshari, mantan Ketua DPD Partai Golkar, yang juga pernah mencalonkan sebagai Bupati Ketapang periode 2010-2015, namun gagal, karena dikalahkan pasangan Henrikus-Boyman Harun.

 Henrikus secara blak-blakan mengaku siap maju di Pilkada 2020. Dia pun menyebutkan nama Ketua DPC Hanura Ketapang Jamhuri Amir, sosok yang tepat mendampinginya di pemilihan nanti.

“Kalau memang ada partai yang mengamanahkan dan mengusung, saya siap.  Apalagi ada dukungan dari masyarakat yang meminta saya untuk kembali maju,” tutur Henrikus. 

Mantan Bupati Ketapang periode 2010-2015 mengakui persoalan calon merupakan kewenangan partai politik dalam penyeleksian dan menentukan siapa paslon (pasangan calon) yang akan diusung.

“Dulu, saat jadi Bupati saya diusung PDIP. Jadi sekarang saya istiqomah dan komitmen jika memang ada partai mengusung. Apalagi untuk kepentingan masyarakat. Hanya saja bagi saya ada pribahasa; jangan jadi hidung tak mancung, muka tersorong-sorong,” ucapnya.

Ia menambahkan, dirinya sangat menghargai atas kepercayaan masyarakat yang masih menginginkan dirinya maju pada Pilkada 2020 mendatang. Menurutnya, hal tersebut adalah amanah yang harus dijaga dengan baik dan diperjuangkan.

“Namun semua kembali ke partai, karena partai lebih jeli dalam melihat dan menentukan calon. Apalagi setiap Pilkada misi partai (harus) menang sehingga faktor figur sangat menentukan,” katanya.

Henrikus dikenal sebagai sosok yang akrab dengan semua kalangan. Pria pemilik konsep 3S; santai, serius dan sukses, menilai untuk maju pada Pilkada 2020 memang harus memiliki tekad dan khususnya niat yang lurus untuk kepentingan semua masyarakat. Hal itu, dilakukan Henrikus saat menjabat Bupati Ketapang.

“Pemimpin harus menjadi pemimpin semua golongan bukan pemimpin satu golongan,” tegas dia.

Mengenai sosok calon wakil, Henrikus dengan gamblang menyebut nama Ketua DPC Hanura Ketapang Jamhuri Amir.

“Soal figur wakil, kalau memang saya diusung partai dan partai memberikan kesempatan menentukan, saya sudah melirik satu nama untuk berpasangan yaitu Jamhuri Amir. Namun semua tentu kembali ke partai pengusung,” tuturnya.

Sebagai pimpinan Partai Hanura, Jamhuri Amir menyatakan secara politis telah melakukan pembicaraan dengan ketua partai politik pemilik kursi DPRD Ketapang hasil Pileg 2019, dan figur calon yang mau maju di Pilkada 2020.


Partai Hanura di Ketapang pada Pileg 2019, memperoleh empat kursi Dewan. Jumlah ini tak cukup untuk mencalonkan pasangan di Pilkada serentak mendatang.

“Tapi baru tahap penjajakan. Karena politik ini dinamis sehingga kita sambil mengikuti perkembangan yang jelas. Untuk maju, Hanura memang harus berkoalisi dengan partai lain. Hanura (memperoleh) empat kursi dan minimal berkoalisi dengan dua partai untuk mencukupkan syarat maju (jalur partai politik) yakni sembilan kursi,” ujarnya.

Dia mengklaim mendapat sokongan dari masyarakat dan internal partai. Namun, Jamhuri mengaku, penentuan siapa calon keputusan ada pada Ketua Umum Hanura Oesman Sapta. “Namun semua kembali ke Ketua Umum Partai Hanura. Kalau direstui, Insya Allah kita siap maju dan all-out,” tegasnya. 

Ketua DPC PDI-Perjuangan Ketapang Kasdi mengakui partainya tidak bisa mencalonkan tanpa berkoalisi. Partai berlambang banteng moncong putih ini memperoleh tujuh kursi DPRD Ketapang pada Pileg lalu. Hanya saja, Kasdi menegaskan bahwa PDIP tetap akan mencalonkan kader pada Pilkada 2020 mendatang.

“Untuk maju memang koalisi, minimal dengan satu partai. Yang penting, tetap ada calon sendiri yang kita usung,” katanya.

Kasdi menjelaskan, secara internal partai belum dimulai tahapan (penjaringan) calon, untuk figur-figur sendiri saat ini belum bisa diinformasikan lantaran kewenangan penentuan siapa figur yang akan diusung ada di DPP PDIP.

 “Di PDIP siapa saja kader yang ditugaskan oleh partai memang harus siap. Dan, saya sendiri siap maju kalau memang ditunjuk atau direkomendasikan oleh DPP,” tegasnya.

Kasdi tak menepis kasus yang menyeret kader PDIP yang juga Ketua DPRD Ketapang, sedikit banyak mempengaruhi citra partai. Hanya saja, kata Kasdi, itu tidak mempengaruhi mekanisme yang ada, terlebih tersangka sendiri tidak masuk dalam struktur pengurus DPC PDIP yang baru.

“Yang pasti kasus ini tidak akan membuat PDIP tidak mencalonkan calon pada Pilkada 2020 mendatang,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPC PPP Ketapang Syahrani yang namanya juga masuk bursa calon, mengaku siap maju pada Pilkada 2020. Di internal partai, Syahrani mengklaim sudah mendapatkan restu untuk maju.


“Secara pribadi saya siap. Apalagi DPP PPP sudah merestui saya,” ungkapnya.

Dia menegaskan, keseriusannya untuk maju pada Pilkda 2020 dengan menjalin komunikasi politik pada partai lain. PPP Ketapang memiliki empat kursi di DPRD. 

Untuk memenuhi syarat memajukan calon, PPP Ketapang secara intens menjalin komunikasi politik dengan partai Nasdem, PKS dan juga PKB.

“Kalau untuk Nasdem sudah sampai ke DPP, PKS dan PKB untuk tingkat kabupaten dan sudah oke untuk berkoalisi, tinggal menunggu tingkat DPP,” kata dia.

Syahrani beralasan koalisi yang dibangun dengan partai Nasdem, PKS dan PKB dilakukan karena adanya kesamaan visi. Namun, koalisi yang dibangun, sebut Syahrani, belum final. Terutama mengenai siapa calon bupati dan wakil bupati yang (disepakati) maju. Hal itu akan terbuka pada pendaftaran penjaringan calon.

Dia mengaku maju Pilkada 2020 karena alasan bahwa kepala daerah saat ini belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(teo)