Kasus Cabul oleh Bapak Kandung dapat Perhatian Serius Anggota DPRD Kubu Raya

Kubu Raya

Editor sutan Dibaca : 834

Kasus Cabul oleh Bapak Kandung dapat Perhatian Serius  Anggota DPRD Kubu Raya
PERLINDUNGAN ANAK. (depok.go.id)
KUBU RAYA, SP – Kasus kekerasan seksual yang dilakukan seorang bapak terhadap anak kandung yang terjadi di Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya (KKR), beberapa waktu lalu menyentak perhatian publik. Kasus itu mengindikasikan bahwa KKR rawan terhadap kasus pelecehan seksual dan kekerasan terhadap anak. Geografisnya yang luas dan letak rumah berjauhan satu sama lain, terutama di kawasan pedesaan menjadi peluang dan kesempatan bagi sang predator anak untuk menjalankan aksi bejatnya. Sang pelaku bahkan tidak hanya orang luar, seperti tetangga atau teman. Namun juga kerap dilakukan oleh orang yang masih memiliki hubungan kerabat di antaranya orang tua kandung atau keluarga, seperti yang menimpa CF (14) yang mendapat kekerasan seksual bapak kandungnya, KM (37) di Desa Kapur itu. Kasus Kekerasan seksual terhadap anak bawah umur itu mendapat perhatian serius DPRD KKR. Anggota Komisi IV DPRD KKR, Agus Sudarmansyah mengecam keras tindakan kekerasan seksual yang terjadi di KKR. Agus meminta kepolisian mengusut tuntas kasus kekerasan terhadap anak bawah umur. Bahkan, ia meminta pelaku dapat dijerat dan dihukum dengan hukuman yang maksimal. “Semua pihak yang berwenang harus menyikapi kasus ini dengan serius. Penanganan secara hukum harus tegas. Tidak ada toleransi lagi bagi pelaku, berikan hukuman yang sangat berat bagi pelaku agar ada efek jera,” kata Agus ditemui di kantornya, Senin (16/5). Menurut Agus, Pemkab Kubu Raya sudah mengambil langkah konkret dengan disahkannya Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Anak. “Di dalam perda itu pemkab sudah mengatur mekanisme kasus kekerasan terhadap anak, mulai dari pencegahan hingga penanganan setelah anak menjadi korban kekerasan,” tutur Agus. Agus menyetujui pernyataan Presiden RI, Joko Widodo yang menyatakan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan kejahatan luar biasa. Penanganan, sikap, dan tindakan seluruh elemen pun, baik pemerintah maupun masyarakat, harus dilakukan secara khusus dan konkret, bahkan diberlakukann hukum kebiri. “Saya sangat mendukung jika pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual, sekaligus menjatuhkan hukuman yang berat terhadap pelaku,” tegas Agus. Agus juga memaparkan selain hukuman yang berat diberlakukan terhadap pelaku, terhadap anak yang menjadi korban kejahatan seksualpun harus dilakukan penanganan secara maskimal. Sebab, hampir seluruh korban yang mengalaminya terganggu, baik psikis maupun mental. “Implementasi dari Perda tentang perlindungan anak di Kubu Raya harus benar-benar dilaksanakan, misalnya penanganan setelah anak menjadi korban,” kata Agus. Agus menilai masyarakat di KKR, khususnya di desa-desa terpencil, masih banyak belum mengetahui Undang-Undang Perlindungan terhadap Anak maupun Perda Perlindungan terhadap Anak. Bahkan, tidak sedikit masyarakat yang belum mengetahui katagori anak di bawah umur . Untuk itu, Pemkab Kubu Raya diharapkan mampu melakukan sosialisasi secara maksimal hingga ke desa-desa terpencil. “Undang-undang sampai pada perda perlindungan anak harus benar-benar dapat diketahui oleh masyarakat. Sosialisasi pemerintah belum secara maksimal, terbukti masih banyak anak di bawah umur yang tinggal di desa sudah menikah,” kata Agus. Malu Melapor Sementara Kapolsek Sui Raya, Kompol Dwi Budi Martiono mengakui pihaknya sulit memprediksi jumlah kasus pelecehan seksual dan kekerasan terhadap anak di wilayah hukumnya. Sebabnya korban enggan untuk melaporkan kejadian yang menimpanya. Lazimnya dipengaruhi faktor malu diketahui khalayak ramai. Jikapun ada, lanjut Dwi, jumlahnya tidak banyak dan kasusnya langsung ditangani Polresta Pontianak. Itu dikarenakan Polsek Sui Raya terkendala petugas PPA dan personel perempuan yang tidak dimiliki. "Karena itu kami langsung arahkan penanganannya ke Polresta Pontianak," ucapnya. Dalam kasus ini, Dwi mengkhawatirkan wilayah pedesaan adalah yang dianggap paling rentan dan rawan ketimbang daerah transisi pedesaan - perkotaan seperti di Kecamatan Sui Raya. Sebab, tingkat pemahaman kesadaran hukum masyarakat sudah mulai ada. "Meskipun begitu tetap harus diwaspadai. Karena banyak faktor terjadinya kasus pelecehan dan kekerasan terhadap anak seperti kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua. Kemudian, minimnya informasi kesadaran hukum, pergaulan bebas, minuman keras, maupun kecanggihan teknologi yang disalah gunakan," terangnya. Karena itu, pihaknya melakukan berbagai upaya seperti imbauan dan penyuluhan kesadaran hukum kepada masyarakat melalui Babinkamtibmas di wilayah pedesaan. Tujuannya untuk menekan angka kekerasan terhadap anak. "Penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan hanya menjadi tugas dari satu pihak saja, misalnya Komisi Perlindungan Anak. Tetapi menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah maupun semua lembaga pemerintahan dan masyarakat,” ujarnya.. (jek/bah/sut)