Langganan SP 2

BKD Kubu Raya Masih Tunggu Putusan Inkrah Tiga Oknum PNS Terlibat Kasus Mark Up Alkes

Kubu Raya

Editor sutan Dibaca : 677

BKD Kubu Raya Masih Tunggu Putusan Inkrah Tiga Oknum PNS Terlibat Kasus Mark Up Alkes
Ilustrasi (net)
KUBU RAYA, SP – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kubu Raya Masih menunggu ketetapan hukum dari pengadilan untuk memberikan sanksi terhadap tiga orang Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada kasus dugaan mark up alat kesehatan (alkes).

Tiga orang itu diantaranya berinisial berinisial JL, AN, dan AM. “Kami masih menunggu ketetapan hukum dari pengadilan, jika sudah ada ketetapan hukum maka baru bisa diberikan sanksi,” kata Kepala BKD Kubu Raya, Kusyadi di ruang kerjanya, Jumat (10/6).

Kusyadi menjelaskan, karena ketiga orang ini sedang menjalani masa penahanan, secara otomatis  ketiganya tidak lagi menjalankan tugas.

Ketiganya telah diberhentikan sementara sebagai PNS di lingkungan Pemerintahan Kubu Raya dan hanya menerima gaji sebesar 75 persen dari gaji yang seharusnya diterimanya.
 “Jika sudah ada ketetapan hukum, sanksinya bisa diberhentikan sebagai PNS dan bisa juga dikurangi 50 persen gajinya, tergantung pada vonisnya,” terangnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, tiga oknum PNS itu terpaksa mendapat sanksi tegas dari Bupati Kubu Raya, Rusman Ali berupa dinonaktifkan sementara  dari tugasnya bahkan terancam diberhentikan secara tidak hormat.
"Baru-baru ini saya telah menandatangani pemberhentian tiga orang pegawai negeri sipil, karena tersandung masalah hukum," kata Rusman.

Rusman mengatakan bahwa tiga orang PNS yang telah dinonaktifkan sementara itu bertugas di Dinkes Kubu Raya. Dua orang di antaranya merupakan pejabat  eselon 4, sedangkan seorangnya lagi merupakan staf.

Pemberhentian sementara terhadap tiga orang PNS itu, kata Rusman, merupakan usulan dari kepala dinas yang bersangkutan dan juga penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 04 tahun 1966 tentang Pemberhentian. Selain itu, dalam PP itu juga diatur bahwa gaji yang akan diberikan sebesar 75 persen.

Peringatan Keras
Anggota Komisi IV DPRD KKR, Hamdan mengatakan, kasus yang melilit tiga oknum PNS Dinkes KKR merupakan peringatan keras bagi PNS lainnya. Jika sudah ada keputusan berkekuatan hukum tetap (inkrah) dari pengadilan, maka diharapkan Pemkab Kubu Raya dapat segera mengambil sikap tegas sesuai perundang-undangan yang berlaku.

“Peristiwa ini merupakan peringatan dan suatu pembelajaran bagi seluruh PNS yang ada di Kubu Raya agar kejadian serupa tidak terulang kembali pada PNS yang lain,” kata Hamdan.

Sebagai seorang PNS, seharusnya lebih mengutamakan pelayanan kepada masyarakat di atas kepentingan pribadi, sehingga tidak akan tersandung atau terjerat dengan kasus hukum, terlebih terjerat tindak pidana korupsi. "Kami berharap para pejabat di KKR dapat bertindak dengan hati-hati, teliti dan menghindari KKN," pungkasnya. (jek/bah)