Langganan SP 2

Hentikan Bisnis Hukum Adat

Kubu Raya

Editor sutan Dibaca : 3488

Hentikan Bisnis Hukum Adat
Ketua DAD Kecamatan Kubu, Udianto (tengah) dan Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Kubu Raya, Lasem (kanan) terlihat mengangkat tempayan dalam rangkaian ritual pemindahan tempayan di Desa Dabung, Kecamatan Kubu, Selasa (28/7/2016). SUARA PEMRED/Aju
PONTIANAK, SP- Kalangan internal masyarakat Dayak mendesak sejumlah oknum menghentikan praktik bisnis hukum adat dan ritual simbol-simbol adat.  Tindakan itu dianggap merusak nama baik Suku Dayak di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat.  

Desakan ini antara lain datang dari Yohanes Nenes, Tim Advokasi dan Bantuan Hukum Majelis Adat Dayak (TABHMAD) Provinsi Kalimantan Barat ketika dihubungi di Pontianak, Rabu (13/7).

Tanggapan ini terkait pula dengan langkah Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Kubu Raya (KKR) yang menganulir ritualisasi simbol-simbol adat, berupa pemasangan tempayan di lokasi kebun kelapa sawit PT Sintang Raya (SR), Desa Dabung, Kecamatan Kubu, KKR, Selasa (12/7).

Ritual  anulir itu  berupa pencabutan  patok di lokasi pemasangan tempayan ini digelar oleh kalangan tokoh adat Dayak Kecamatan Kubu. Acara ini langsung disaksikan perwakilan DAD Provinsi Kalimantan Barat Herculanus Didi, Ketua DAD KKR Lasem, dan Ketua DAD Kecamatan Kubu, Udianto.

Mereka menganulir pemasangan simbol-simbol adat Dayak yang dikoordinir sejumlah  pihak yang bukan berasal dari Kecamatan Kubu pada khususnya,  dan Kabupaten Kubu Raya pada umumnya, Jumat, 24 Juni 2016.
Pemasangan dua unit tempayan ini disertai ritual adat perang yang disaksikan ratusan orang.

Tindakan tersebut  dianggap sebagai bentuk dukungan terhadap warga lokal yang menuntut hak atas lahan yang diklaim belum dibayar PT SR.

“Mereka yang menggelar ritual adat hari itu, tidak punya kapasitas menggelar kegiatan ritual adat Dayak. Ritual ini juga tidak dikoordinasikan  terlebih dahulu dengan Dewan Adat Dayak Kabupaten Kubu Raya, dan Dewan Adat Dayak Kecamatan Kubu. Itu perbuatan ilegal,"  kecam Yohanes.


Menurut Yohanes, tidak semua warga Dayak diperbolehkan menggelar ritual adat atau hakim dalam peradilan adat. Ini  karena sifatnya yang sangat spesifik dan sangat disakralkan. Apalagi ritual-ritual adat itu merupakan wadah untuk berkomunikasi langsung dengan roh leluhur untuk tujuan tertentu.


Yohanes menegaskan, pihak yang diperbolehkan menggelar ritual adat adalah kalangan tetua adat, seperti Tumenggung, Pasirah, atau tokoh panutan setempat yang di bawah koordinasi langsung DAD setempat. "Tujuannya pun harus jelas,untuk memuliakan adat, bukan untuk menteror pihak lain," tegasnya.

Yohanes menilai, perbuatan sejumlah oknum warga Dayak pada 24 Juni lalu itu, justru mempermalukan Suku Dayak secara keseluruhan. Kegiatan itu juga dianggapnya mengekspresikan sikap menteror pihak lain yang tidak mengerti persoalan adat Suku Dayak yang sesungguhnya. Karena itu Yohanes mendesak pihak DAD KKR dan DAD Kecamatan Kubu segera melakukan investigasi.

"Harus diusut siapa saja  yang terlibat di balik ritual adat hari itu di Desa Dabung, untuk selanjutnya dihukum adat," tegasnya.
 

Menurut Yohanes, tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap hukum adat. Dengan demikian, siapa pun yang terlibat apa pun alasannya,  harus dihukum adat. Sebab, mereka sudah melecehkan kesucian dan ritualisasi adat Suku Dayak secara keseluruhan.
 

“Apa hubungannya orang luar menggelar ritual adat di Kabupaten Kubu Raya tanpa koordinasi dengan lembaga adat Dayak setempat?” tanya Yohanes.  

“Justru oknum yang menggelar ritual adat pemasangan tempat itu menunjukkan diri mereka sebagai orang Dayak yang tidak beradat. Tiap wilayah kepengurusan adat, sifatnya otonom. Tidak bisa seenaknya diintervensi komunitas adat Dayak dari daerah lain,” tambah Yohanes.

Sementara itu, Herculanus dan Lasem menyatakan, tindakan menganulir itu semata-mata demi menjaga kewibawaan kelembagaan adat Suku Dayak secara keseluruhan supaya tidak terus-terusan disalahgunakan oleh sejumlah pihak yang tidak bertanggungawab.  

Menurut keduanya dalam keterangan pers, Selasa (12/7),  tindakan menganulir ritual adat itu juga untuk mengantisipasi anggapan liar yang terkesan menuding hukum adat atau ritualisasi adat Dayak sering dibisniskan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungawab.


“Mari kita ciptakan iklim investasi yang kondusif. Kedatangan investor akan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal. Kalau ribut-ribut terus, investor akan takut melakukan investasi yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi regional melambat,” kata Herculanus.

Menurutnya, Suku Dayak sebagai bagian integral masyarakat Kalimantan Barat. "Karena itu Suku Dayak mesti bertanggungjawab menciptakan rasa aman bagi semua pihak. Hal ini supaya kegiatan perekonomian masyarakat berjalan baik sehingga iklim investasi bisa tumbuh sesuai harapan pemerintah," ujarnya.

Lasem menambahkan,  keputusan yang menganulir ritual pemasangan tempayan sebatas patok batas itu  sifatnya final,  dan mengikat semua komunitas adat Suku Dayak di seluruh wilayah KKR.


Ditegaskan, tindakan penganuliran ini didasarkan tiga faktor. Pertama, sama sekali tidak berkoordinasi dengan DAD KKR. Kedua, pemasangan tempayan sebagai tanda patok telah menimbulkan potensi gesekan di masyarakat. Sebab, pemasangan tempayan patok batas seharusnya di wilayah Desa Olak-olak Kubu, tapi dipasang di Desa Dabung.

Ketiga,  terjadi salah kaprah dalam menggelar ritual pemasangan tempayan. Sebab, jenis dan mekanismenya bukan menentukan patok batas, melainkan tanda menyatakan perang terhadap lawan musuh yang sudah diidentifikasi.
  Karena itu, menurut Lasem, implikasinya adalah Desa Dabung seakan-akan bagian wilayah Desa Olak-olak Kubu.

Implikasi pemasangan tempayan patok batas ini telah pula diprotes berkali-kali oleh masyarakat Desa Dabung, karena wilayahnya dilecehkan orang luar yang tidak ada hubungan administrasi dengan Kecamatan Kubu. “Kalau ada persoalan hukum dengan PT SR, bukan diselesaikan dengan kegiatan ritual adat.

Ada saluran hukumnya di lembaga peradilan pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Lembaga adat Dayak termasuk di Kecamatan Kubu dan Kabupaten Kubu Raya, tidak berwenang menentukan tapal batas desa,  dan tidak berhak menentukan boleh tidaknya kegiatan investasi,” ujar Lasem.

Ditambahkan, DAD KKR ikut bertanggungjawab bersama masyarakat lainnya terkait upaya menciptakan rasa aman bagi semua pihak. Investasi dinilainya harus berkembang wajar demi menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. (aju/pat/hd/sut)