Aparat Polres Mempawah Amankan Demonstran

Kubu Raya

Editor sutan Dibaca : 709

Aparat Polres Mempawah  Amankan Demonstran
Warga berdemo di lahan yang disengketakan antara warga dengan PT Sintang Raya di Dabung, Sabtu (23/7). (aju/suara pemred)
PONTIANAK, SP - Ichsan (47), asal Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang, ditangkap karena memukul polisi, saat menggelar berdemonstrasi terhadap PT Sintang Raya (SR) di Desa Dabung, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, pukul 11.00 WIB, Sabtu (23/7) lalu.

Hal itu dikemukakan Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Suhadi Siswo Suwondo Minggu (24/7) kemarin. Suhadi membantah Wahyu Setiawan dari Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) yang mengklaim Ickhsan diculik polisi, dalam aksi demonstrasi status kepemilikan lahan PT SR. Suhadi menjelaskan, anggota Polsek Kubu dipukul Ichsan bernama Bripka Yudi Setiawan.

Ichsan diamankan di Mapolres Mempawah. Barang bukti berupa golok, 2 unit telepon genggam dan satu bungkus jimat, diamankan polisi. “Polisi tengah melakukan pengembangan sejumlah pihak, yang patut diduga sengaja mendatangkan pihak luar dalam kisruh konflik lahan di Desa Dabung,” kata Suhadi.

Suhadi menuding Wahyu Setiawan sengaja menyebarluaskan informasi menyesatkan, karena menyebut Ichsan disandera, memutar-balikkan fakta.

Suhadi memperingatkan Wahyu Setiawan akan implikasi hukum di balik penyebaran berita fitnah, menyesatkan dan bohong. Sebelumnya, dalam rilis yang dikirim AGRA menulis, massa sekitar 432 orang baru 500 meter dari pemukiman, mendapat hadangan dari pihak kepolisian Brimob.

Pihak kepolisian memukuli massa aksi, baik perempuan dan laki-laki. Adapun daftar nama korban yang mendapatkan pukulan antara lain: Tama, Zainal, Indra, Roikatun, Niko, Ponidi, Lena, Rubiyem, Saniah, Akun dan Ikhsan.


“Sedangkan yang diculik oleh pihak kepolisian dan dibawa ke kantor wilayah PT. Sintang Raya adalah, warga dari Bengkayang yang sedang melakukan pelatihan pertanian bernama Ikhsan dan Akun,” tulis Wahyu Setiawan, Ketua AGRA Kalbar.

Ditawari Kerja


Suhadi mengatakan, dalam pemeriksaan polisi, Ichsan mengaku bersama 8 orang lainnya asal Singkawang dan Kabupaten Bengkayang, ditawarkan pekerjaan di kebun kelapa sawit di Desa Dabung. Sampai di Desa Dabung, 9 orang rombongan, dimana termasuk Ichsan di dalamnya, menginap di rumah Ayub, pemilik lembaga swadaya masyarakat Serikat Tani Kubu Raya (STKR).

STKR berkolaborasi dengan AGRA, pimpinan Wahyu Setiawan, dan FPR, justru menghasut masyarakat, termasuk 9 orang dari Singkawang dan Kabupaten Bengkayang, menggelar aksi unjukrasa terhadap PT SR. Suhadi mengatakan, kedatangan polisi saat demonstrasi digelar, semata-mata agar tidak jatuh korban.

Ribuan karyawan PT SR, masih bisa diimbau untuk tidak bergerak. Saat bersamaan, seratusan demonstrans di bawah koordinasi STKR dan AGRA, terutama warga bayaran dari Singkawang dan Kabupaten Bengkayang, nekad menerobos barikade polisi.

Karena terus dicegah, salah satu demonstrans bayaran, Ichsan, memukul Bripka Polisi Yudi Setiawan dari belakang, sehingga langsung diamankan.

Eksploitasi warga luar untuk berdemonstrasi disesalkan polisi. “Saat Ichsan ditangkap, demontrans lainnya ketakutan membubarkan diri. Kendati demikian, Polda Kalbar telah mengirim 60 personil Sabhara untuk mendukung tugas 60 anggota Polres Mempawah dan Brimob Polda Kalbar yang sudah duluan berjaga-jaga di Dabung,” kata Suhadi.

Ichsan saat dikonfirmasi Suara Permed di tahanan polisi di Dabung mengatakan, dari 8 orang temannya yang didatangkan, hanya 6 orang yang diingat namanya, yakni Nico, Malindo, Erwin, Dedi, Joni dan Petrus.

Menurut Ichsan, kedatangan mereka ke Dabung, atas perintah Ajuni di Pontianak dan Rahman dari Singkawang. “Saya tidak tahu apa-apa. Saat akan berangkat disebutkan menjadi karyawan panen kelapa sawit milik warga, tapi sampai di Desa Dabung, malah diminta gabung dengan demonstrans lainnya untuk melakukan demonstrasi terhadap PT Sintang Raya,” kata Ichsan.

Ichsan mengaku selama ini tidak pernah panen buah kelapa sawit. Ichsan tidak bisa menjelaskan, kalau memang mau di kebun kelapa sawit, kenapa saat berdemonstrasi malah bawa golok dan jimat.

Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Kubu Raya dan Ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan Kubu, Udianto terlihat sangat geram, karena demonstrans bayaran 9 orang dari Singkawang dan Kabupaten Bengkayang, termasuk Ichsan, berasal dari Suku Dayak.

“Kami sangat tersinggung, karena ada tindakan eksploitasi dilakukan STRK, FPR dan AGRA. Polisi diminta segera bergerak cepat, agar tidak menimbulkan salah persepsi, karena kesannya orang Dayak suka buat onar dan brutal. Ini tidak boleh dibiarkan,” kata Lasem.

Tumenggung Dayak Kanayatn Kecamatan Dabung, Heri Lihat (54) dan Ardi, warga Dayak di Desa Dabung, mendesak polisi meminta pertanggungjawaban sejumlah lembaga swadaya masyarakat dan pihak lain yang telah mencemarkan nama baik Suku Dayak secara keseluruhan.

Senior Manager Hubungan Masyarakat PT Sintang Raya, Iskandar, mengatakan, demonstrasi imbas dari keputusan Mahkamah Agung tahun 2015 terhadap lahan sengketa dari lima warga dengan luas lahan 5 hektar. Lima warga melayangkan gugatan perdata, karena lahan mereka bagian dari 11.129,9 hektar di atas lahan bersertifikat Hak Guna Usaha (HGU) PT Sintang Raya, di Desa Dabung, Kecamatan Kubu.

Dalam putusan Mahkamah Agung tahun 2015, digariskan mengabulkan gugatan lima penggugat, membatalkan sertifikat 11,129,9 hektar berstatus HGU PT Sintang Raya, kemudian saat bersamaan menerbitkan sertifikat HGU baru bagi PT Sintang Raya, dengan dikurangi 5 hektar lahan milik lima penggugat. 

“Sejumlah warga lokal, didukung sejumlah oknum lembaga swadaya masyarakat, seperti STKR, AGRA dan FPR, menghasut masyarakat untuk merampas lahan 11,129,9 hektar milik PT Sintang Raya, sehingga mendatangkan demonstrans dari luar, seperti dari Singkawang dan Kabupaten Bengkayang,” ujar Iskandar.

Iskandar mengatakan, karena dapat informasi sepihak, warga lokal di luar karyawan PT Sintang Raya sempat terhasut, sehingga beberapa kali kecolongan melakukan pemanenan kelapa sawit milik investor dari Korea Selatan itu.

Diungkapkan Iskandar, hasutan AGRA, STKR, dan FPR, dengan mengklaim PT Sintang Raya sudah harus angkat kaki dari Kabupaten Kubu Raya, berdasarkan putusan Mahkamah Agung tahun 2015, sama sekali tidak benar.

“Sekarang sertifikat HGU tengah diurus di Badan Pertanahan Nasional. Di samping itu, ada hak keperdataan yang melekat di dalam manajemen PT Sintang Raya,” ujar Iskandar. (aju/lis/sut)