Bupati Kubu Raya Fasilitasi Pertemuan Bahas PT SR

Kubu Raya

Editor sutan Dibaca : 543

Bupati Kubu Raya Fasilitasi Pertemuan Bahas  PT SR
ILUSTRASI Perkebunan Kelapa Sawit (perkebunan.litbang.pertanian.go.id)
KUBU RAYA, SP - Bupati Kubu Raya (KKR), Rusman Ali mengundang perwakilan masyarakat serta pihak terkait lainnya, dengan perusahaan perkebunan PT Sintang Raya, guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

 Pertemuan berlangsung di Hotel Gardenia, Kubu Raya, Kamis (4/8), hari ini.
  Sejumlah pihak seperti, tokoh masyarakat dari tujuh desa, kepala desa, Kapolres Pontianak dan Kapolres Mempawah, Polda Kalbar, Dandim, Danramil, Camat dan perwakilan masyarakat, serta PT Sintang Raya.

 “Mereka saya undang duduk bersama pada hari Kamis (hari ini, red), untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Dari pihak perusahaan saya minta, harus pengambil keputusannya langsung yang datang dan tidak diwakilkan kepada bawahannya," katanya.  

Rusman Ali cukup terkejut dan mengaku kecewa, lantaran PT Sintang Raya baru menyerahkan keputusan Mahkamah Agung ke Pemkab Kubu Raya, tiga hari lalu, Senin (1/8).

  "Kami sangat terkejut, mereka (PT Sintang Raya) baru mengirimkan hasil keputusan itu ke Pemkab, tiga hari lalu," terangnya.   Menyinggung soal perizinan,

Rusman menegaskan, selama ia memimpin Kubu Raya tidak pernah menerbitkan berbagai perizinan.   "Tidak pernah saya keluarkan izin apa pun. Izin-izin itu sudah ada sebelum saya menjadi bupati. Karena itu, pertemuan nanti kami sudah buatkan kronologis penerbitan izin dari awal," jelasnya.

  Harus Diselesaikan
Sementara, Asisten I Setda Kubu Raya, Tomy AS mengungkapkan, pihaknya sudah melakukan upaya sesuai dengan instruksi Bupati KKR. Yakni, pihaknya harus mengambil langkah-langkah untuk dapat menyelesaikan persoalan yang terjadi ini.

 Hanya saja, dalam mengatasi persoalan ini, pihaknya juga harus hati-hati.   “Kami juga baru mempelajari keputusan dari MA, karena baru hari Senin (1/8), pihak Sintang Raya menyerahkan putusan MA itu,” kata Tomy.  

Tindak lanjut dari putusan MA, merupakan kewenangan dari Kanwil BPN Provinsi Kalbar dan BPN Kubu Raya. Namun, lantaran PT Sintang Raya berada di wilayah Kubu Raya, maka Pemkab Kubu Raya terutama bupati, juga mesti mengambil sikap.  

 “Terlebih ini menyangkut investasi yang berada di wilayah Kubu Raya, dan juga menyangkut permasalahan kepada masyarakat di sekitar perusahaan. Untuk itu pada rapat besok (hari ini, red) akan melibatkan semua leading sector,” tegasnya.  

 Ia menambahkan, diadakannya rapat yang melibatkan semua leading sector ini, tentunya akan diketahui dan mulai terbuka apa permasalahan yang terjadi.  
 “Permasalahan yang terjadi bukan hanya menyangkut putusan MA itu, melainkan ada permasalahan-permasalahan lainnya yang juga harus diselesaikan. Seperti sengketa batas wilayah antara Desa Dabong dengan Desa Olak-Olak, Kecamatan Kubu Raya,” ujarnya.  

 Tahan Diri

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KKR, Muhammad Amri, dalam rapat kerja, Rabu (3/8), mengingatkan semua pihak mampu menahan diri.
 

 “Masyarakat agar tidak lagi melanggar hukum, karena sikap Polres Mempawah sudah jelas. Sementara para investor perkebunan kelapa sawit, agar betul-betul peduli dengan kesejahteraan masyarakat,” kata Amri.  

Amri mengharapkan semua pihak dalam menyelesaikan masalah, dengan hati dan kepala dingin, sehingga tidak terkesan ada pihak yang menang dan kalah.   “Tujuan investasi swasta untuk turut serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kalau kegiatan investasi terbukti merugikan masyarakat, lebih baik angkat kaki saja,” ujarnya.

  Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD KKR, Jainal Abidin menyatakan, dibutuhkan sosialisasi lebih komprehensif terhadap putusan Mahkamah Agung tahun 2014 dan 2015, agar tidak lagi terjadi kesalahan penafsiran di lingkungan masyarakat.  

 “Saya rasa PT SR harus ikut bertanggungjawab mensosialisasikan putusan Mahkamah Agung tahun 2014 yang sudah berkekuatan hukum tetap, agar tidak ada lagi disimpulkan sesuai sudut pandang masing-masing,” kata Jainal.  

Ketua Komisi II DPRD Kalbar, Michael Yan mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan rapat dengan pihak terkait, guna membahas permasalahan lahan antara PT Sintang Raya dengan 5 orang masyarakat di wilayah KKR.


Michael Yan mengatakan, jika dibaca sepintas hasil keputusan yang dikeluarkan pihak pengadilan, tertulis bahwa yang dimenangkan adalah lima orang penggugat sesuai dengan tanah yang dimiliki, dan keputusan membatalkan HGU, juga merupakan suatu keputusan agar mengeluarkan tanah lima masyarakat tersebut.


Tanggungjawab AGRA


Warga  masyarakat meminta pertanggungjawaban Ketua Aliansi Reforma Agraria (AGRA) Provinsi Kalbar, Wahyu Setiawan, karena anggotanya ditangkap polisi.
 

“Kami tunggu sampai Jumat, 5 Agustus 2016. Kalau Wahyu Setiawan tidak mampu melakukan upaya penangguhan penahanan, kami akan melakukan langkah lebih lanjut. Karena keluarga kami jadi korban,” kata Tajul (43), warga Desa Rasau Jaya II, Kecamatan Rasau Jaya di KKR, Rabu (3/8).  

Menurut Tajul, tersangka yang ditangkap berdasarkan laporan polisi PT Sintang Raya tanggal 11 Juli 2016, bernama Effendi Liman (44 tahun), warga Desa Mengkalang Guntung, Kecamatan Kubu. Effendi Liman abang ipar Tajul.  

Dikatakan Tajul, semenjak terjadi penangkapan terhadap Effendi Liman, pihak AGRA terkesan lepas tanggungjawab. Wahyu Setiawan sulit dihubungi, karena selalu dihalang-halangi anak buahnya.  

Dalam aksi unjukrasa belasan warga di Komnas Hak Azasi Manusia (HAM) Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak, Senin (1/8), berhasil menemui Wahyu Setiawan.  

 “Wahyu Setiawan membenarkan Effendi Liman merupakan anggota AGRA Provinsi Kalbar. Wahyu menyanggupi upaya penangguhan penahanan dalam limit waktu tiga hari, tapi toleransi kami sampai Jumat, 5 Agustus 2016. Kalau terbukti tidak bisa, apa pun alasannya, Wahyu Setiawan minimal harus ditukar dengan Effendi Liman, untuk ditahan polisi,” tegas Tajul.  

Tajul tidak habis pikir, ada sebuah organisasi masyarakat selevel AGRA dan STKR bisa mendidik anggotanya melakukan perbuatan melawan hukum, dengan menjarah buah kelapa sawit milik PT SR.  

 Ketua AGRA Provinsi Kalbar, Wahyu Setiawan, menegaskan, soal penangguhan penahanan, tetap akan mengikuti proses hukum, tapi upaya maksimal telah dilakukan.  

Diungkapkan Wahyu, langkah yang dilakukan AGRA Provinsi Kalimantan Barat dan Serikat Tani Kubu Raya (STKR), semata-mata mendampingi masyarakat untuk membela hak atas tanah yang terbukti telah dirampas PT SR.  

Wahyu Setiawan tidak sependapat dengan tudingan AGRA Provinsi Kalbar dan STKR mengkoordinir praktik pencurian buah kelapa sawit di atas lahan HGU PT Sintang Raya.  

“Kami hanya melakukan pendampingan masyarakat menuntut haknya. PT Sintang Raya tidak ada bukti punya tanah di Olak-Olak Kubu,” tegas Wahyu.  

Tentang keberadaan Ichsan, asal Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang yang ditangkap polisi saat unjukrasa, Sabtu (23/7), Wahyu, mengakui yang bersangkutan sebagai anggota Serikat Tani Binua Kanayatn (STBK), karena solider atas perjuangan warga yang dikoordinir AGRA dan STKR.

 “Antara STKR dan AGRA merupakan satu tubuh yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain,” ujar Wahyu Setiawan. (jee/jek/umr/aju/lis/sut)