Kadis: Dua Desa di Kubu Raya Serahkan Lahan untuk Program Transmigrasi

Kubu Raya

Editor sutan Dibaca : 1166

Kadis: Dua Desa di Kubu Raya Serahkan Lahan untuk Program Transmigrasi
ILUSTRASI (bengkuluekspress.com)
KUBU RAYA, SP – Kepala Dinas sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kubu Raya, Nursyam Ibrahim mengatakan dua desa yakni Desa Sungai Jambu, Kecamatan Sungai Raya dan Desa Terentang Hilir, Kecamatan Terentang telah menyerahkan lahan untuk program transmigrasi di Kalimantan Barat.

“Dua desa tersebut telah menyerahkan lahannya untuk program transmigrasi dari pemerintah pusat untuk di wilayah Kalbar, termasuk di Kubu Raya,” kata Nursyam.


Nursyam menyebutkan rencananya sebanyak 1.400 keluarga akan didatangkan pemerintah pusat melalui program transmigrasi.
Penyerahan lahan untuk kuota transmigrasi di Kubu Raya, lanjut Nursyam, di Desa Sungai Jambu, tersedia sekitar 300 hektar lahan, sedangkan di Desa Terentang Hilir, sekitar 600 hektar lahan.  

Terhadap ketersediaan lahan ini masih harus dilakukan pengecekan
status lahan oleh Dinas Perkebunan Kubu Raya bersama instansi terkait lainnya.
 “Jika lahannya sudah dinyatakan clean and clear, maka Pak Bupati melalui bagian hukum akan menetapkan lahan itu sebagai pencadangan lahan tranmigrasi, dari SK inilah nantinya akan kami sampaikan kepada kementrian,” ujar Nursyam.

Menurut Nursyam, untuk pelaksanaan transmigrasi di Kubu Raya, memang harus disiapkan lahan yang clean and clear oleh Badan Koordinasi Penata Ruangan Daerah (BKPRD) Kubu Raya. Dari sana kemudian, baru ditentukan luas lahan yang akan dibangun untuk kawasan transmigrasi, agar tidak menuai permasalahan dikemudian hari, terutama permasalahan tumpang tindih lahan.


 “Misalnya desa mengajukan seluas 600 hektar, namun dari hasil pemeriksaan ternyata ada  kawasan hutan lindung dan gambut seluas 300 hektar, tentunya yang ditetapkan menjadi kawasan pencadangan hanya 300 hektar,”
jelas Nursyam.

Selain itu kata dia, dari lahan yang sudah ditetapkan menjadi lahan pencadangan transmigrasi, tidak seluruhnya diperuntukan untuk perumahan, melainkan harus ada fasilitas umum, seperti sekolah, rumah ibadah, jalan, drainase dan lain sebagainya.

“Ini masih dalam kajian, kami akan agendakan rapat dengan BKPRD terkait ketersediaan lahan tranmigrasi,” pungkasnya (jek/jee/sut)