Begini Tanggapan PT GBR Soal Tuntutan Warga Dua Desa

Kubu Raya

Editor sutan Dibaca : 1884

Begini Tanggapan PT GBR Soal Tuntutan Warga Dua Desa
Ilustrasi
KUBU RAYA, SP-  Kepala Cabang PT Gerbang Benua Raya (GBR), Rosmeri Ginting mengatakan pihaknya akan memenuhi tuntutan masyarakat tapi dengan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.  Pihak perusahaan menjanjikan akan memberikan 20 persen hak masyarakat dan akan dikalkulasikan sejak dimulainya penggarapan kebun kelapa sawit.  

"Pada prinsipnya perusahaan tidak ingin merugikan masyarakat, dua desa ini berbeda perjuangan dan keinginan, yang satu memperjuangkan bagi hasil, sedangkan yang satu desanya memperjuangkan ganti rugi SKT (Surat Keterangan Tanah)," ujarnya di kantor DPRD Kubu Raya.  

Menurut dia,  jika SKT warga dapat dipertanggungjawabkan, maka perusahaan akan mengganti sesuai dengan peraturan. Namun berdasarkan penelitian Tim Pembina Pengguna Pengawas dan Penatagunaan Lahan (TP4L), SKT yang dimiliki warga diragukan keasliannya.  

BERITA TERKAIT:
Warga Dua Desa di Kecamatan Batu Ampar Tuntut PT GBR 

Kemudian melalui TP4L, lanjut Ginting,  telah disepakati bahwa SKT itu tidak ada, dan terhadap warga di desa yang bersangkutan,  diberikan bantuan dengan sebutan tali asih sebesar Rp 600 ribu per hektar lahan.   

"Namun persoalan SKT ini kembali muncul, kami tetap bertahan SKT ini memang diragukan. Jika memang keluar bermacam-macam SKT maka akan tetap diselidiki," pungkasnya.


Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kubu Raya, Muhammad Amri mengatakan, mencuatnya persoalan ini, disebabkan kurangnya sosialisasi yang dilakukan perusahaan kepada masyarakat. Padahal,  berdasarkan penjelasan dari perusahaan, sebenarnya perusahaan sudah beroperasi sesuai dengan undang-undang.

"Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 dan Permentan Tahun 1998 menyebutkan, dari garapan perusahaan 20 persennya wajib dikeluarkan untuk masyarakat dengan nilai bruto," ujarnya.

Menurut Amri, sebenarnya perusahaan sudah ingin memberikan hak kepada masyarakat, hanya saja masih terjadi konflik lahan dan belum terbentuk koperasi di Desa Sumber Agung maupun di Desa Muara Tiga.


"Langkah awalnya memang perlu diselesaikan persoalan SKT, jika sudah selesai baru bisa dibentuk koperasi dan direalisasikan bagi hasil itu," pungkasnya. (jek/jee)

Baca Juga:
Miris, 40 KK di Kampung Sawah Tidak Punya Kakus
RSUD Sambas Kesulitan Rekrut Tenaga Medis
Curi Sarang Burung Walet, Seorang Residivis Ditembak Polisi