Tenaga Honorer “Cemburu” Tunjangan PNS

Kubu Raya

Editor Kiwi Dibaca : 238

Tenaga Honorer “Cemburu” Tunjangan PNS
Honorer – Sejumlah tenaga honorer berbaris dalam sebuah acara peringatan. Di Kubu Raya, tenaga honorer kecewa karena tidak diberi Tunjangan Hari Raya (THR) dari Pemkab Kubu Raya.
KUBU RAYA, SP Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 yang bakal diterima Pegawai Negeri Sipil (PNS) di bulan Ramadan ini sepertinya mematik kecemburuan tenaga honorer di Pemkab Kubu Raya. Pasalnya, seperti tahun sebelumnya, pada tahun ini tenaga honorer terpaksa harus gigit jari karena tidak mendapatkan THR dan gaji ke-13 seperti rekan-rekan mereka yang berstatus PNS.

Ungkapan kekecewaan terlontar dari Dedi, salah satu tenaga honorer Kubu Raya. Dia berkeluh, pemerintah selama ini selalu menekankan perusahaan swasta agar membayar THR  karyawannya namun sayangnya, pemerintah sendiri tidak pernah membayar THR terhadap tenaga honorer.


"Sementara undang-undang ketenaga kerjaan mengharuskan swasta memberikan THR, bahkan pemerintah membuka posko pengaduan, kalau kami harus mengadu ke mana," ujar Dedi di Kantor Bupati Kubu Raya, Kamis (8/6)
Padahal jika dinilai kinerja, meskipun berstatus sebagai pegawai honorer, porsi kerjaan yang dijalani sama dengan PNS.

"Di mana letak keadilan pemerintah, padahal porsi kerja PNS maupun kami yang honorer sama saja," ujarnya
Menurut ia, setiap kali menjelang hari raya, pegawai honorer Kubu Raya hanya mengharapkan gaji yang mereka terima sebesar Rp1,8 juta. Jumlah itu dirasa sangat minim dan tidak menutupi keperluan hari raya Idul Fitri.

"Untuk menutupinya yang kami harus pandai-pandai cari sampingan, apa lagi sekarang serba mahal," ujar Dedi.

Tenaga honorer Pemkab Kubu Raya lainnya, Heri mengungkapkan kebijakan pemerintah dengan tidak pernah memberikan THR untuk tenaga honorer telah menyimpang dari dasar negara Indonesia yakni Pancasila khususnya sila ke lima yang berbunyi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

"PNS yang sudah mendapatkan gaji yang cukup besar mendapatkan THR, ditambah lagi dengan gaji 13, apakah kebijakan pemerintah seperti ini sudah berlaku adil. Apakah honorer ini bukan rakyat Indonesia, kalau seperti ini terus maka rakyat kecil semakin sengsara," sesalnya.


 Ia berharap ada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah baik itu pemerintah pusat, provinsi atau
kabupaten agar tenaga honorer juga mendapatkan THR. (jek/jee)