Jalan Punggur Dikerjakan Akhir Bulan Juli

Kubu Raya

Editor Kiwi Dibaca : 513

Jalan Punggur Dikerjakan Akhir Bulan Juli
ilustrasi
KUBU RAYA, SP – Pemkab Kubu Raya akan mulai mengerjakan jalan poros Desa Punggur di Kecamatan Kakap pada pada Juli 2017. Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kubu Raya, Kus Agus Sarwanto mengungkapkan saat ini proses pengerjaan jalan sudah memasuki tahap pembangunan, sedangkan Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak atau Pre Construction Meeting (PCM) akan dilaksanakan pada pekan ini.

"Pembangunan Jalan Punggur akan dimulai dari simpang Kakap Punggur sampai ke sebelum pasar jalan yang sudah dikerjakan tahun 2015 lalu," ujarnya, Rabu (12/7).  Efektif pengerjaan jalan sekitar lima kilo meter dan dimulai dari Simpang Parit Sarem sampai ke Parit Toom fungsional sekitar delapan kilo meter.

“Total pengerjaannya nanti sepanjang 13 kilo meter dengan pagu Rp30 miliar, selama dua tahun anggaran, sebanyak satu paket,” ungkapnya. Menurut dia, pembangunan Jalan Punggur sangat menjadi perhatian pemerintah. Rencana pembangunan juga telah masuk sejak setahun lalu telah masuk dalam proses penganggaran dan baru bisa terealisasi pada tahun ini.

“Karena pengerjaan melalui pagu APBD, tentu harus melalui anggaran yang harus digodok dengan pihak legislatif,” paparnya. Kus Agus mengakui bahwa Jalan Punggur kondisinya memang sangat mengkhawatirkan. Namun bukan berarti kondisi tersebut sengaja dibiarkan oleh Pemkab Kubu Raya.

“Karena waktu itu kita memang sedang melakukan perencanaan dan penganggaran untuk memperbaiki jalan tersebut,” akunya. Sementara Wakil Bupati Kubu Raya, Hermanus mengungkapkan, melaksanakan pembangunan tentunya tidak dapat dilakukan oleh pemerintah dengan seketika. Terdapat tahapan dan proses yang harus dilalui.

"Untuk jalan punggur sudah dianggarkan, proses tender juga sudah clear, tinggal pelaksanaannya, termasuk pembangunan jalan di tempat lainnya," ujar Hermanus
Menurut Hermanus, sejak awal tahun 2016 sudah dilakukan upaya percepatan pembangunan, karena keterlambatan dalam penyerapan anggaran terutama yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tentunya dapat merugikan daerah.

"Jangankan anggaran yang bersumber dari DAK, anggaran yang bersumber dari DAU saja bisa diberikan pinalti jika mengalami keterlambatan dalam penyerapan anggaran," tuturnya. Ia menambahkan, pemerintah daerah terus berupaya untuk melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan, sehingga penyerapan anggaran dapat berjalan.

"Paling tidak dua atau tiga bulan sebelum berakhir tahun anggaran, kegiatan-kegiatan ini sudah dapat terselesaikan, sehingga tinggal menunggu proses pemeliharaan dan lainnya," tuturnya. (jek/jee)

Komentar