Kubu Raya Hapuskan Piutang Pajak

Kubu Raya

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 380

Kubu Raya Hapuskan Piutang Pajak
TINJAU - Bupati Kubu Raya Rusman Ali, dampingi Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Kubu Raya, Supriaji, meninjau pelayanan publik di BPPRD Kubu Raya, baru-baru ini. SP/Jaka

Hapus Hutang Kedaluwarsa


Rusman Ali, Bupati Kubu Raya
Di tahun 2017 ini kita juga melakukan penghapusan piutang pajak PBB-P2 yang sudah kedaluwarsa umur piutang tersebut dari tahun 1994 sampai tahun 2011

KUBU RAYA, SP – Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terus melakukan inovasi pelayanan dalam memberikan kemudahan-kemudahan kepada masyarakat. Di samping melakukan penghapusan denda pajak PBB -P2, pemerintah juga nelakukan penghapusan piutang pajak. 

Bupati Kubu Raya Rusman Ali mengatakan, penghapusan piutang pajak dilakukan agar masyarakat tidak terbebani oleh utang pajak yang sudah kedaluwarsa. 

"Di tahun 2017 ini kita juga melakukan penghapusan piutang pajak PBB-P2 yang sudah kedaluwarsa umur piutang tersebut dari tahun 1994 sampai tahun 2011,” kata Rusman, kemarin.

Pembebasan biaya piutang itu dilakukan agar masyarakat mendapaat kemudahan dalam mengurus pembayaran PBB-P2. Sehingga masyarakat kita tidak terbebani oleh tunggakan pajak di tahun-tahun sebelumnya, sampai tahun 2011.

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Kubu Raya, Supriaji mengatakan, penghapusan piutang tersebut sebagai tindak lanjut dari laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2017. Hal tersebut berkenaan dengan penyisihan penghapusan piutang daerah sebesar Rp27 miliar, mengingat hutang tersebut sudah lama yakni zaman pengelolaan oleh pemerintah pusat yaitu KPP PRATAMA dari tahun 1994 sampai 2013. 

Penghapusan piutang pajak tersebut ada beberapa kategori antara lain kategori hutang kedaluwarsa dari tahun 2011 ke bawah dihapuskan sebesar 100 persen, 2012 dan 2013 disisihkan piutang 50 persen. Namun harus setelah dilakukan validasi piutang terlebiha dahulu.

Sementara itu, Kepala Bidang PBB-P2 dan BPHTB, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kubu Raya menjelaskan, sebelum melakukan penghapusan piutang BPPRD Kubu Raya telah melakukan proses tahapan mulai dari inventarisasi piutang, pengklasteran piutang, pemilahan, dan melakukan penelitian lapangan berupa validasi piutang tersebut. Dengan wajib pajak dan pengurus RT di mana objek pajak itu berada.

"Sebelum melakukan penghapusan kita terlebih dahulu sudah melakukan penelitian lapangan. Kita lakukan validasi data hingga ke tingkat RT. Kita juga melakukan penyisiran piutang-piutang pajak ke tempat-tempat di mana objek pajak berada," ujar Ibrahim.

Ibrahim mengharapkan adanya kerjasama dari masyarakat, baik pengurus RT dan masyarakat pemegang objek pajak untuk bersama-sama membangun kesadaran membayar pajak tepat waktu. 

Seiring dengan semakin baiknya pengelolaan PBB dari mulai penyampaian SPPT PBB, penagihan, pemutahiran data dan pembayaran.  Sekaligus membangun tingginya tingkat kesadaran masyarakat melunasi pajak PBB sehingga terjadi peningkatan penerimaan PBB-P2.

"PBB-P2 setiap awal tahun ditetapkan oleh pemerintah daerah, masyarakat berkewajiban membayar pajak terutang tersebut atas kepemilikan dan atau pemanfaatan atas objek bumi dan bangunan sebagai  kontribusi ikut serta masyarakat dalam  membiayai pembangunannya daerah,” ucapnya.

Untuk itu diharapkan kerja bersama dalam mewujudkan pembangunan Kubu Raya. “Jika masyarakat membutuhkan informasi lebih lengkap, langsung saja ke BPPRD, di Komplek Kantor Bupati Kubu Raya," ujar Ibrahim.

Fokus Capai Target

Pemerintahan Jokowi-JK akan berusia tiga tahun pada 20 Oktober 2017. Salah satu isu yang selalu mendapatkan perhatian publik adalah isu perpajakan.

Belakangan, banyak yang menganggap pemerintah panik akibat realisasi penerimaan pajak hingga kini baru mencapai Rp770,7 triliun atau 60 persen dari target 2017.
Bentuk kepanikan yang dimaksud berupa upaya Ditjen Pajak menarik pajak masyarakat. 

Namun Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution membantah anggapan tersebut. “Bukan karena panik,” ujarnya di Kantor Staf Presiden, Jakarta, kemarin.

Darmin mengakui penerimaan pajak belum optimal. Oleh karena itu Ditjen Pajak berusaha keras mengejar target penerimaan pajak sebesar Rp1.283,6 triliun. Namun upaya Ditjen Pajak tersebut bukanlah bentuk dari kepanikan. Sebab otoritas pajak hanya menelusuri data hasil program pengampunan pajak atau tax amnesty.

Menurut Darmin, pasca tax amnesty, Ditjen Pajak memiliki banyak data wajib pajak baru dan informasi baru wajib pajak yang sudah tercatat.

“Kedua informasi ini memang sedang diolah oleh mereka untuk dipakai agar jangan sampai tax amnesty datanya hilang percuma,” kata Darmin. (Kom/Jek/Ang)