Sengketa Batas Desa Kampung Baru-Pinang Dalam

Kubu Raya

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 167

Sengketa Batas Desa Kampung Baru-Pinang Dalam
SALAMAN – Sejumlah perwakilan warga Desa Kampung Baru dan Desa Pinang Dalam bersalaman dengan pihak Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DSPMD) Kubu Raya, usai mediasi, di Aula Kantor DSPMD, Selasa (24/10). (SP/Jaka)

Pemda Kubu Raya Pelajari Klaim


Sudarso, Kepala Desa Pinang Dalam
Lahan itu merupakan lahan garapan warga Pinang Dalam, yakni sejak dimulainya penempatan transmigrasi tahun 1983 silam

KUBU RAYA, SP – Sengketa batas Desa Kampung Baru dan Desa Pinang Dalam di Kecamatan Sungai Ambawang, coba diselesaikan dalam sebuah dialog yang dimediasi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DSPMD) Kubu Raya, Selasa (24/10).

Ada sekitar 40 perwakilan warga kedua desa dalam pertemuan yang digelar di Aula Kantor DSPMD tersebut. Setelah mendengar klaim dari masing-masing desa, pemerintah daerah berjanji akan segera melakukan penelitian lebih lanjut.

Sudarso, Kepala Desa Pinang Dalam menjelaskan, sengketa tapal batas desa antara Desa Kampung Baru dengan Desa Pinang Dalam ini berawal dari ulah oknum warga yakni warga Kampung Baru, dengan secara tiba-tiba tanpa ada kordinasi melakukan aktivitas bercocok tanam di wilayah yang harusnya menjadi garapan warga Desa Pinang Dalam. 

Kemudian warga Pinang Dalam tidak terima, sehingga tanaman yang ditanami oleh warga Desa Kampung Baru itu dicabuti.

"Lahan itu merupakan lahan garapan warga Pinang Dalam, yakni sejak dimulainya penempatan transmigrasi tahun 1983 silam,” kata Sudarso.

“Karena ada aktivitas penggalian saluran air warga menghentikan garapan, tapi tiba-tiba lahan ini ditanami sawit oleh warga Kampung Baru," timpalnya.

Sudarso menerangkan, setelah ada aksi cabut-mencabut, kemudian warga Desa Kampung Baru memasang plang, dan mengklaim wilayah iu merupakan wilayah mereka. Dan persoalan ini pun semakin mencuat, ketika ada warga Desa Pinang meninggal dunia, kemudian dikebumikan di tempat itu. 

Berdasarkan hasil komunikasi dengan  pihak keluarga yang meninggal itu, ternyata almarhum sebelum meninggal memang meminta dikebumikan di kawasan itu, dengan tujuan untuk menjaga wilayah Desa Pinang Dalam agar tidak diklaim oleh warga Desa Kampung Baru. 

"Agar tidak menjadi rebutan, almarhum minta dikebumikan di situ jika ia meninggal, karena sebelumnya tanah alamarhum sudah cukup banyak dikuasai oleh warga Kampung Baru," ujarnya.

Kemudian setelah pemakaman itu, warga Desa Kampung Baru kembali memasang plang yang bertuliskan dilarang melakukan seluruh aktivitas dan pemakaman di sini, plang itu terpasang di samping plang tempat pemakaman umum 

Ia mengungkapkan, hasil kordinasinya bersama dengan Kepala Desa kampung Baru menyebutkan penentuan batas wilayah desa hanya berdasarkan pada sertifikat yang dimiliki warga Desa Pinang Dalam, yang seharusnya mengacu pada peta desa yang dibuat berdasarkan Surat Ketetapan (SK) Gubernur. 

"Jika mengacu kepada sertifikat, lama-kelamaan kantor desa pun kami tidak punya," ujar Sudarso. 

Di tempat yang sama Kepala Desa Kampung Baru, Rian Martin menuturkan, terjadinya persoalan ini sebenarnya hanya kesalahan komunikasi antara warga Desa Kampung Baru dengan Warga Desa Pinang Dalam. 

"Memang ada aktifitas penanaman bibit sawit yang dilakukan oleh sejumlah  pemuda, untuk omzet karang taruna,  kemudian dicabut oleh warga Desa Pinang Dalam, karena dicabut inilah mereka (pemuda) melapor ke saya. Dan itu tetap saya tanggapi yang terpenting tidak anarkis, namun permasalahan ini terus berkembang," ujarnya. 

Adanya pemasangan plang larangan aktifitas dan pemakaman juga bermula dari adanya pencabutan tanaman kelapa sawit yang telah ditanam, dan adanya pencabutan patok batas yang dilakukan oleh warga Desa Pinang Dalam   

"Warga juga semakin kesal setelah adanya warga yang meninggal, namun dikebumikan secara terpisah dari kuburan yang ada, dan posisinya hanya sekitar 13 meter dari jalan poros," ujarnya.

Telusuri Saksi Hidup

Surveyor Pemetaan, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Budi Mulyono mengatakan, rapat mediasi yang dilakukan kali ini merupakan mediasi yang kedua, dan hasilnya akan ditindaklanjuti untuk dilakukan rapat mediasi berikutnya. 

"Kedua pihak sudah menunjukkan sifat koperatifnya dengan menyampaikan dan mampu berargumen berdasarkan klaim atas wilayah,kami akan terima dokument itu dan akan kami teliti," ujarnya. 

Tidak hanya itu pihaknya akan menulusuri kebenaran-kebenaran atas dokumen yang disampaikan, sepanjang para pelaku sejarahnya ada dan hidup, pihaknya akan memina keterangan. Karena Berdasarkan peraturan yang ada klaim atas wilayah harus didasarkan dengan bukti yang cukup.

"Tidak diperkenankan desa mengklaim atas wilayah tanpa dilengkapi dengan alat bukti yang cukup, karena negara kita negara hukum," ujarnya. 

Setelah melalui tahapan-tahapan yang telah dilalui, maka nantinya wilayah setiap desa akan ditetapkan melalui Peraturan Bupati (Perbup). (jek/ang)