Nelayan Desak Batalkan Aturan Alat Tangkap

Kubu Raya

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 556

Nelayan Desak Batalkan Aturan Alat Tangkap
WAWANCARA – Wakil Ketua Komis IV DPR RI Daniel Johan memberikan keterangan pers usai menggelar kunjungan kerja bertemu nelayan di Kakap, Kubu Raya, kemarin. Nelayan setempat mendesak pemerintah mencabut aturan menyoal larangan alat tangkap cantrang. (Ist)

Nelayan Kakap ‘Ngadu’ ke DPR


KUBU RAYA, SP - Komisi IV DPR RI melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kabupaten Kubu Raya dan satu di antara tujuannya adalah di Pelabuhan Ikan Sungai Kakap untuk menyerap aspirasi dari nelayan setempat.

"Kunker ini merupakan ketiga kalinya. Ini sebagai bentuk kepedulian kami terhadap nelayan di KKR," ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB yang juga asal Dapil Kalbar, Daniel Johan di KKR, kemarin.

Daniel menyebutkan, Kunker tersebut juga untuk memastikan bantuan pemerintah berupa alat tangkap yang ramah lingkungan sampai atau tidak di tangan nelayan.

"Terkait alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan dan dilarangnya untuk digunakan per 31 Desember 2017 mendatang yang mendapat reaksi keras nelayan juga kita tengah kritisi. Kita tetap kritis dengan kebijakan pemerintah sebab kita tidak ingin berdampak luas pada kehidupan sosial yang tidak baik kepada masyarakat," kata dia.

Ia menyebutkan sebagaimana aspirasi masyarakat di Indonesia termasuk di Kalbar bahwa kebijakan tersebut harus dikaji betul dan larangan yang ada sebagaimana ditentukan bukan harga mati.

"Yang jelas saat ini persoalan data penerima alat penganti tangkap nelayan versi pemerintah dengan nelayan itu sendiri jauh sekali berbeda. Belum lagi penyaluranya baru hanya sekitar 20 persen. Bagaimana kebiajakan akan baik tanpa data yang valid dan perencanaan yang baik," paparnya.

Dikatakannya, apa yang menjadi keluhan dan temuan rombonganya di lapangan akan menjadi oleh - oleh dan pengangan untuk terus disuarakan dengan kementerian terkait.

"Jika memang kurang baik perencanaan dan sebagainya cara terakhir kami yakni tidak ada penganggarannya di APBN," kata dia.

Sementara itu, satu di antara nelayan di KKR, Syarif Ibrahim meminta pemerintah membantalkan rencana aturan yang ada. Menurutnya jika dilarang maka dipastikannya pendapatan nelayan akan berkurang sehingga kesejahteraan nelayan akan turun.

"Kita meminta kebijaksanaan Kemeterian Kelauatan Perikanan bukan hanya melarang tapi bisa saja di atur jaraknya," kata dia.

Ia dan sejumlah nelayannya memastikan apapun terjadi dan apabila aturan diterapkan pihaknya tetap melaut seperti biasa.

"Kita tetap melaut seperti biasa. Kalau mau menangkap kami, kami persilakan," kata dia.

Dalam Kunker tersebut hadir langsung Dirjen Tangkap Kementerian Kelautan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kalbar, Asuransi Jasindo dan pihak lainnya.

Di waktu bersamaan diserahkan secara simbolis bantuan alat tangkap ikan ramah lingkungan kepada nelayan sebanyak 221 pukat dan penyerahan santunan dari Asuransi Jasindo kepada kedua ahli waris korban kecelakaan di laut. 

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, sudah melarang penggunaan cantrang alias trawl. Alasannya, cantrang merusak ekosistem laut sehingga lama-lama ikan di laut bisa habis.

Larangan penggunaan cantrang itu tertuang dalam surat Edaran Nomor: 72/MEN-KP/II/2016, tentang Pembatasan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Cantrang di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Indonesia (WPPNRI).

Selain itu, KKP juga mengundangkan Permen Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawl) dan Pukat Tarik (Seine Net) di WPPNRI.

Dalam aturan itu disebutkan, nelayan wajib mengganti cantrang dengan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan demi kelangsungan sumber daya ikan.

Berdasarkan data KKP, dari statistik Perikanan Tangkap tahun 2014, pelaku yang menggunakan cantrang hanya sekitar 2 persen dari seluruh pelaku perikanan tangkap di RI.

Sehingga larangan penggunaan cantrang ini tidak merugikan banyak nelayan. Apalagi, KKP sudah menyiapkan alat pengganti yang lebih ramah lingkungan untuk para nelayan yang biasa menggunakan cantrang, seperti gill net atau purse seine.

Solusi Cegah Konflik 


Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti buka suara soal aturan tentang pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan trawl dan seine nets. Susi menyatakan cantrang menyebabkan konflik antarnelayan dan mengancam populasi ikan.

"Nelayan pemilik kapal cantrang besar itu bukan nelayan lagi, tapi saudagar kapal besar. Mereka juga bilang punya alat tangkap pulsar dan gill net. Jadi sebetulnya dilarang cantrang itu bukan habis tutup dunia, karena ada alat tangkap lain yang bisa mereka pakai," kata Menteri Susi di Hotel Padma, Kuta, Bali, baru-baru ini.

Susi menambahkan kementerian yang dipimpinnya khusus melayani izin kapal berukuran 30 GT ke atas dengan data 8.000-10.000 unit kapal di seluruh Indonesia. Sehingga klaim 15 juta menganggur karena larangan cantrang adalah fiksi belaka.

"Kalau dibilang ada 15 juta kapal, ya nggak ada. Kapal (tangkap) besar di Indonesia seluruhnya ada 8.000-10.000. Kenapa datanya belum pasti? Karena banyak kapal yang masih mark-down (memalsukan ukuran kapal menjadi di bawah 30 GT)," ujar Susi.

Aksi mark-down ini terjadi karena masih banyak pemilik kapal besar yang tidak mau mengurus izin ke KKP, namun mendapatkan izin dengan ukuran di bawah 30 GT dari pemerintah daerah. Aksi ini ditemukan Susi dan kementeriannya berdasarkan laporan masyarakat, termasuk nelayan-nelayan bercantrang yang membentuk kelompok eksklusif untuk menekan nelayan tradisional.

"Ada transkrip laporan yang melaporkan kelompok-kelompok cantrang itu. Jangan sampai satu atau dua provokasi menyebabkan (gagalnya) program nasional yang baik, yang intinya mengawal misi pemerintahan Jokowi-JK, yakni menjadikan laut masa depan bangsa," ucap Susi. (det/ant/ang)