Panwaslu Dapat Dana Rp6,5 Miliar

Kubu Raya

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 235

Panwaslu Dapat Dana Rp6,5 Miliar
SERAHKAN – Bupati Kubu Raya Rusman Ali serahkan berkas kesepakatan dana hibah kepada Ketua Panwaslu Muhammad Darwis, di Kantor Bupati Kubu Raya, Senin (4/12). Dana hibah yang diberikan pemerintah daerah kepada Panwaslu tercatat senilai Rp6,5 miliar. (SP/A

Bupati Minta Seluruh Kegiatan di Kubu Raya


Rusman Ali, Bupati Kubu Raya
"Saya tekankan, setiap pertemuan harus di Kubu Raya. Supaya, uang itu kembali ke daerah. Terserah mau di tempat mana yang penting di Kubu Raya,"

KUBU RAYA, SP
- Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah menyepakati pemberian dana hibah untuk  membiayai seluruh kegiatan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kubu Raya di pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018 nanti. Dana hibah yang diberikan pemerintah daerah kepada Panwaslu tercatat senilai Rp6,5 miliar. 

Kesepakatan pemberian dana hibah tersebut pun ditandai dengan penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Bupati Kubu Raya Rusman Ali dan Ketua Panwaslu Muhammad Darwis di Ruang Pertemuan Kantor Bupati Kubu Raya, Senin (4/12). 

Rusman Ali menjelaskan, dana hibah tersebut diberikan secara bertahap. Dimulai dari tahun ini sebesar Rp1 miliar. "Tahun ini R1 miliar," Kata Rusman Ali saat diwawancarai usai penandatanganan NPHD.

Dia berharap, dana hibah daerah yang telah diberikan ini dapat dipergunakan oleh Panwaslu dengan baik dan benar sesuai kebutuhan. "Mudah-mudahan (dana hibah) ini bermanfaat," harapnya. 

Selain itu dia meminta agar Panwaslu Kabupaten Kubu Raya selalu melaksanakan kegiatan-kegiatannya nanti di wilayah Kubu Raya.  Hal itu mesti dilakukan supaya biaya yang dikeluarkan oleh Panwaslu dapat kembali ke daerah sendiri. 

"Saya tekankan, setiap pertemuan harus di Kubu Raya. Supaya, uang itu kembali ke daerah. Terserah mau di tempat mana yang penting di Kubu Raya," pintanya.

Soal kinerja Panwaslu, Rusman Ali turut menambahkan agar Panwaslu selalu menjaga netralitasnya sebagai penyelenggara pemilu dalam melakukan pengawasan di Pilkada nanti.

"Panwaslu harus benar-benar melaksanakan tugas dan fungsinya. Harus ada formula baru yang diciptakan dalam melakukan pengawasan. Sehingga Pilkada benar-benar berintegritas," harapnya. 

Dia mengungkapkan, Kubu Raya merupakan satu salah satu daerah yang dianggap rawan praktik politik uang di setiap momen Pilkada. Terlebih letak geografisnya yang terpisah-pisah oleh sungai dan laut. 

Oleh karena itu, Panwas sebagai ujung tombak pengawas Pilkada harus bekerja keras untuk mencegah praktik-praktik yang dapat mencederai pesta demokrasi.  

Ketua Panwaslu Kabupaten Kubu Raya, Muhammad Darwis mengatakan, dana hibah sebesar Rp6,5 miliar itu akan digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan penyelengaraan pengawasan pemilu tahun 2017 hingga 2018. 

"Proses pencairanya nanti akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan," tegasnya. 

Dia mengungkapkan, pengajuan awal anggaran kegiataan pembiayan Panwas ke Pemkab Kubu Raya sebesar Rp8,8 miliar, namun yang disetuju hanya Rp 6,5 miliar.

"NPHD ini sudah lama kita ajukan. Dan baru ditandatangani hari ini. Kita ini merupakan yang terakhir disetujui. Daerah lain sudah lebih dahulu," tutupnya.

Bentuk Tim Pengawas


Sekretaris Daerah Kubu Raya, Odang Prasetiyo mengingatkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintahan Kubu Raya agar tak terlibat politik praktis di pagelaran Pilkada 2018 nanti. 

"Nanti setelah sudah ada penetapan calon, kami akan kerjasama dengan Panwaslu untuk memantau pegawai," tegasnya. 

Menurutnya, aturan larangan ASN terlibat politik praktis sangat jelas di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai. Dalam aturan itu terdapat tiga kategori sanksi yang bisa dikenakan kepada ASN yang terbukti terlibat politik praktis. 

"Sanksinya mulai dari sangsi ringan, sedang dan berat. Tergantung kasus dan pembuktiannya. Oleh karena itu nanti kami ada tim penegak disiplin," pungkasnya. (abd/ang)