Diskusi Percepatan Sertifikat Perkebunan

Kubu Raya

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 146

Diskusi Percepatan Sertifikat Perkebunan
Diskusi – Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kubu Raya bersama pihak-pihak terkait menggelar diskusi bertajuk 'Percepatan dan Penerbitan Sertifikat Perkebunan Rakyat dalam Rangka Peningkatan PAD dari Sektor PBB dan BPHTB’ di Hotel Gardenia, Kami

PATRI Minta Alur Izin Perkebunan Diperjelas


Guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari Sektor PBB dan BPHTB, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kubu Raya menggelar diskusi bertajuk 'Percepatan dan Penerbitan Sertifikat Perkebunan Rakyat’ di Hotel Gardenia, Kamis (7/12).

SP - Sejumlah pihak dilibatkan, diantaranya BPN Kubu Raya, Bapeda Kubu Raya, Yayasan Swadaya Dian Khatulistiwa, perwakilan perusahaan perkebunan dan unsur masyarakat.

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kubu Raya, Supriaji mengatakan ada dua target yang akan dicapai dalam diskusi tersbut. Target pertama adalah untuk melihat sejauh mana kepastian hukum terkait dengan kepemilikan sertifikat lahan yang dimiliki masyarakat.

Sementara target yang  kedua adalah pengalihan hak transaksional untuk pembuatan BPTHB. Sehingga lahan yang ada bisa dipungut pajaknya dalam jangka panjang.

Dia berharap, hasil diskusi yang telah digelar bersama pihak-pihak terkait bisa mencapai suatu kesepakatan dan komitmen bersama dalam membantu pemerintah meningkatkan PAD melalui pungutan pajak PBB di bidang perkebunan. 

"Untuk Kubu Raya ini, ada empat kecamatan yang memiliki perkebunan besar. Diantaranya Kecamatan Kubu, Teluk Pakedai, Batu Ampar, dan Sungai Ambawang," katanya.

Wakil Ketua DPC Perhimpunan Anak Transimigrasi Republik Indonesia (PATRI) Hadi Prayetno yang turut hadir dalam diskusi itu mengatakan, kepengurusan perijinan perkebunan saat ini masih sulit untuk diperoleh. 

Bahkan alur kepengurusnnya sendiri sangat membingungkan masyarakat, karena rumit dan prosesnya panjang.

"Jadi memang masalah perizinan ini banyak sekali masyarakat belum tahu alur bagaimana mengurusnya," ungkap dia.

Untuk itu, birokrasi kepengurusan perizinan lahan perkebunan diminta agar dilakukan pemangkasan.  Sehingga masyarakat tidak dibuat pusing dengan alur kepengurusan yang begitu rumit. 

"Selain itu, kita minta juga agar ke depan bisa dibuatkan form strukturisasinya agar bisa diperjelas. Dan kami siap untuk membantu untuk mensosialisasikan hal ini," pungkasnya. (abdul halikkurahman/ang)