KKR Target Bangun 5000 KPR

Kubu Raya

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 125

KKR Target Bangun 5000 KPR
KPR – Tampak dua buah rumah bersubdi di Desa Kapur, Kubu Raya, dalam proses pembangunan. Di tahun 2018 ini, Pemerintah Daerah Kubu Raya menargetkan bangun 5.000 rumah bersubsidi. (Net)

Rusman Ali: Jangan Bangun di Lahan Pertanian


Rusman Ali, Bupati Kubu Raya
"Alhamdulilah, tahun 2015 kita sudah mengeluarkan izin sebanyak 1.599 rumah. Tahun 2016 sebanyak 8.900 rumah. Dan sampai tahun ini kami sudah mengeluarkan izin sebanyak 9.000 lebih," 

KUBU RAYA, SP - Bupati Kubu Raya Rusman Ali menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam membantu pemerintah pusat merealisasikan program sejuta rumah untuk warga kurang mampu. 

"Alhamdulilah, tahun 2015 kita sudah mengeluarkan izin sebanyak 1.599 rumah. Tahun 2016 sebanyak 8.900 rumah. Dan sampai tahun ini kami sudah mengeluarkan izin sebanyak 9.000 lebih," kata Rusman Ali, Rabu (3/1). 

Dia pun meminta kepada kepada developer agar segera membangun perumahan di lokasi yang telah dikeluarkan izinnya tersebut. "Jangan izin dipegang-pegang saja," tegasnya. 

Rusman pun optimis,  tahun ini  program perumahan rakyat bersubsidi dapat dibangun mencapai 5.000 unit. 

"Dan apabila ada developer yang lain ingin membangun perumahan rakyat bersubsidi di wilayah Kubu Raya agar membeli lahan yang bukan daerah pertanian.  Cari lah lahan yang memang untuk pemukiman," harapnya.  

Dia pun menegaskan, tak akan memberi izin kepada pengembang yang akan membangun perumahan rumah rakyat bersubsidi jika menggunakan lahan pertanian. 

"Saya sudah minta ke dinas perizinan untuk tidak mengeluarkan izin perumahan KPR yang menggunakan lahan pertanian," katanya.  

Menurut dia, pendapatan ekonomi masyarakat Kubu Raya rata-rata ditopang dari kegiatan pertanian.  "Pertanian di sini (Kubu Raya) cukup menjanjikan. Jadi harapan petani harus terus dijaga," ucapnya.  

Rusman Ali mengatakan, guna mencegah terjadinya tumpang tindih lahan perizinan perumahan KPR,  Pemda pun menggandeng kejaksaan untuk memberikan pendampingan hukum kepada para developer. 

Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah, Dwi Agus Arfianto mengatakan, keterlibatan pihaknya dalam pembangunan program sejuta perumahan rakyat bersubsidi ini yaitu untuk memastikan pelaksanaan aturan yang telah digariskan. 

"Kami hadir untuk memastikan, mengawal bahwa proses yang sudah digariskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 bisa berjalan sesuai dengan jalurnya,” kata Dwi Agus.

“Artinya, di sini memastikan ketika dalam proses penertiban izin ada simpul-simpul yang macet, maka akan kita urai. Sehingga target waktu yang diminta oleh peraturan pemerintah itu bisa terakomodir," jelasnya.  

Selain itu,  jika terdapat persoalan hukum terkait proses penerbitan izin pembangunan perogram sejuta rumah tersebut, pihak kejaksaan siap memberikan pendampingan hukum. 

"Sehingga teman-teman di lapangan, baik pengembang, asosiasi, BPN maupun Pemda tidak ada lagi keragu-raguan dalam melaksanakan proses percepatan program pembangunan perumahan rakyat bersubsidi ini," pungkasnya.

Percepat Pecah Sertifikat


Kepala BPN Kubu Raya, Sigit Wahyudi pun memastikan komitmenya dalam membantu percepatan program pembangunan sejuta rumah di bidang pertanahan. 

"Tentunya,  karena ini merupakan program strategis Pak Presiden, kami juga harus memperhatikan dalam rangka percepatan pemberian pemecahan sertifikat tanahnya," jelasnya, Rabu (3/1). 

Terhadap hal-hal yang terkait dengan tumpang tindih sertifikat tanah, yang dapat menghambat percepatan program pembangunan perumahan di Kubu Raya dia pun tak menampik hal itu memang terjadi. 

"Soal tumpang tindih sertifikat  memang ada beberapa tumpang tindih.  Tapi kami, telah berusaha mengurai masalah tersebut.  Kami beberapa kali memediasi pihak-pihak yang bersengketa,” ucapnya.

“Tapi kalau memang tidak ada kesepakatan, maka kami mengarahkan ke pihak yang bersengketa agar menempuh halur hukum," timpalnya. (abd/ang)