Biaya Politik Besar Penyumbang Praktik Korupsi

Kubu Raya

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 325

Biaya Politik Besar Penyumbang Praktik Korupsi
Ilustrasi. Net
KUBU RAYA, SP - Ketua Laskar Anti Korupsi (LAKI) Kalbar, Burhanudin mengatakan, salah satu penyumbang praktik korupsi di negeri ini adalah, sistem politik yang sangat mahal.

"Banyangkan saja, kalau mau calon mesti punya modal puluhan miliar. Sementara gaji kepala daerah itu terbatas. Sehingga bagi yang menang pun, tentu hitung-hitung hanya harus kembalikan modal," katanya.

Menurutnya, jika biaya politik di setiap pemilu tak dapat ditekan, maka jangan berharap praktik korupsi di negeri ini bisa diberantas. "Oleh sebab itu, ini menjadi PR bagi pemerintah, bagaimana membuat sistem politik yang lebih efektif dan efesien," katanya. 

Mestinya partai politik sebagai peserta pemilu juga harus memikirkan, bagaimana menjadikan pesta demokrasi sebagai ajang seleksi, untuk mencari pemimpin yang mengedepankan integritas dan kualitas. 

"Kalau sekarang kan, semua sudah tahu, mahar untuk partai politik itu tidak murah. Karena itu, saya berharap, partai politik pun kedepan harus memikirkan bagaimana menciptakan biaya politik yang murah," katanya.  

Burhan menegaskan, pemerintah tak akan bisa melakukan pemerintahan yang bersih, sepanjang sistem pemilihan kepala daerah tak diubah. "Kalau ongkos politik masih begitu mahal, maka potensi tindak pidana korupsi tak akan penah kita hapuskan," ujarnya. 

Sementara itu, Wakil Ketua LSM Hanura Sanggau, Abdul Karim mengatakan, pembelajaran politik juga harus terus didorong dari tingkat bawah sampai tingkat menengah. Karena masih banyak anggapan di masyarakat bahawa, momen Pilkada adalah aji mumpung, apapun yang diberi semua diambil. 

“Nah di sini harus diberlakukan yang menerima dan memberi harus diambil tindakan tegas,” ujar Rahim.

Ia menambahkan, perlu kerja keras semua pihak dalam menjalani demokrasi secara langsung. “Ya memang tidak semua yang punya uang bisa menang di Pilkada, namun kondisi lapangan berkata lain, ya kita sependapat dengan bapak Kapolri,” tutup Rahim. 

Sebelumnya, Kapolri berpendapat bahwa biaya mahal Pilkada membuat para kepala daerah yang ketika terpilih menjabat, melakukan praktik korupsi. (abd/jul/lis)

Komentar