Frans Randus Sebut Aturan Penggunaan Dana BOS Kacau

Kubu Raya

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 344

Frans Randus Sebut Aturan Penggunaan Dana BOS Kacau
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya, Frans Randus
KUBU RAYA, SP - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya, Frans Randus mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah pusat soal pendidikan. Satu diantaranya soal kebijakan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS, yang hanya boleh digunakan sebesar 20 persen untuk belanja pegawai.

"Ini kan justru mempersulit guru. Kalau kepala sekolah mengambil kebijakan sendiri dianggap melanggar petunjuk teknis (Juknis). Jadi, sebenarnya dana BOS belum ideal yang riil untuk satuan pendidikan," katanya, kemarin.

Menurutnya, dana  BOS mestinya bisa dikelola untuk melakukan peningkatan kapasitas guru, atau belanja barang keperluan sekolah, seperti pengadaan komputer untuk mendukung fasilitas penerapan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

"Tapi, dengan kebijakan pusat yang membatasi pengunaa dana BOS, tentu membuat bingung kita. Bagaimana bisa mau menerapkan UNBK kalau komputernya hanya satu. Ini kan kacau," tuturnya.

Dengan kebijakan pusat yang seolah membingunkan, Frans pun mengakui  telah menyampaikan keluhannya itu ke Sekjen Kemendikbud agar kebijakan pusat mempertimbangkan kebutuhan pendidikan di daerah.

"Kita berharap, kebijakan pusat tak membuat rumit kita yang di daerah. Sebagaimana perintah Pak Presiden Jokowi, agar kebijakan itu mempermudah. Bukan malah membingungkan," tutupnya. 

Sebagaimana diketahui, dana BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah pertama sebagai wujud pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun. 

BOS diprioritaskan untuk biaya operasional non personal, meskipun dimungkinkan untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam biaya personil dan biaya investasi. Tujuan umum program BOS untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar sembilan tahun yang bermutu. 

Sasaran program BOS adalah semua siswa (peserta didik) dijenjang Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/MadrasahTsyanawiyah (MTs), termasuk Sekolah MenengahTerbuka (SMPT) dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri(PKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. (abd/ang)