Desa Tak Terapkan Sistem Swakelola Bakal Diperiksa

Kubu Raya

Editor K Balasa Dibaca : 232

Desa Tak Terapkan Sistem Swakelola Bakal Diperiksa
KUBU RAYA, SP - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, kini tengah mempersiapkan peraturan bupati terkait dengan acuan penerapan penggunaan dana desa, yang diinstruksikan harus dikelola dengan sistem swakelola.

"Perbup nya sedang kita siapkan. Tahun 2018 ini, penerapan swakelola dana desa kita laksanakan, sesuai dengan amanat dari pemerintah pusat," katanya, Bupati Kubu Raya, Rusman Ali, belum lama ini.

Pengelolaan dana desa yang menerapkan sistem swakelola tersebut diharapkan mampu memberikan peluang kerja bagi masyarakat desa. Dengan kata lain, dana desa yang ada harus berputar di desa masing-masing, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Nursyam Ibrahim menegaskan tahun 2018 ini semua desa wajib menerapkan pola swakelola dalam penggunaan dana desa.

"Untuk petunjuk teknis sistem swakelola itu, kami akan tuangkan dalam Perbup yang saat ini prosesnya sedang dikonsultasikan di bagian hukum. Tahun 2018 ini, semua desa wajib menerapkan pola swakelola. Karena Juknis (Petunjuk Teknis) dari pusat mengatakan begitu," jelasnya.

Supaya  penggunaan dana desa ini benar-benar direalisasikan dengan sistem swakelola, maka  Nursyam pun mengatakan pihaknya akan melakukan pengawasan secara ketat.

"Inilah yang kami minta juga agar Badan Pengawas Desa (BPD) meningkatkan perannya dalam melalukan pengawasan. Agar, pelaksanaan swakelola dipraktikan benar-benar di desa," imbaunya.

Menurutnya, penerapan sistem swakelola dana desa sudah dikeluarkan sejak 2017 kemarin. Tetapi di tahun 2017 lalu itu penerapan sistem swakelola Dana Desa masih bersifat Imbauan.

Jika masih ada desa yang tak menerapkan pola swakelola dalam penggunaaan dana desa yang dimulai di tahun 2018 ini maka kata Nursyam, bakal ada koneskuensi yang akan diberikan.

"Kalau ada Desa yang tak melakukan pola swakwola ini ada konsekuensi. Bisa diperiksa. Bisa keranah hukum. Jadi, semua pekerjaan yang ada di desa wajib diswakelola. Berapapun  nilai pekerjaannya," tegasnya lagi. (abd)