Terapkan Swakelola Dana Desa, Pemkab Kubu Raya Siapkan Payung Hukum

Kubu Raya

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 226

Terapkan Swakelola Dana Desa, Pemkab Kubu Raya Siapkan Payung Hukum
SWAKELOLA – Sejumlah warga tampak mengerjakan jalan di lingkungan desa secara swakelola. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya kini tengah mempersiapkan peraturan bupati (Perbup) terkait dengan acuan penerapan penggunaan dana desa dengan sistem swakelola. (Net)
Bupati Kubu Raya, Rusman Ali
"Perbub-nya sedang kita siapkan. Tahun 2018 ini penerapan swakelola dana desa kita laksanakan, sesuai dengan amanat dari pemerintah pusat," 

KUBU RAYA, SP - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya kini tengah mempersiapkan peraturan bupati (Perbup)  terkait dengan acuan penerapan penggunaan dana desa yang telah diinstruksikan penggunaannya dengan sistem swakelola. 

"Perbub-nya sedang kita siapkan. Tahun 2018 ini penerapan swakelola dana desa kita laksanakan, sesuai dengan amanat dari pemerintah pusat," kata Bupati Kubu Raya, Rusman Ali, belum lama ini.

Pengelolaan dana desa yang menerapkan sistem swakelola tersebut diharapkan mampu memberi peluang kerja bagi masyarakat desa. Dengan kata lain, dana desa yang ada harus berputar di desa masing-masing, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Kepala Dinas Sosial Pembedayaan Masyarakat dan Desa, Nursyam Ibrahim menegaskan, tahun 2018 ini semua desa wajib menerapkan pola swakelola dalam penggunaan dana desa. 

"Untuk petunjuk teknis sistem swakelola itu, kami akan tuangkan dalam Perbup yang saat ini prosesnya sedang dikonultasikan di bagian hukum. Tahun 2018 ini semua desa wajib menerapkan pola swakelola. Karena Juknis (petunjuk teknis) dari pusat mengatakan begitu," jelasnya.

Supaya  penggunaan dana desa ini benar-benar direalisasikan dengan sistem swakelola, maka  Nursyam pun mengatakan pihaknya akan melakukan pengawasan secara ketat. 

"Ini lah yang kami minta juga agar Badan Pemusyahwaratan Desa (BPD) meningkatkan perannya dalam melalukan pengawasan. Agar, pelaksanaan swakelola dipraktekan benar-benar di desa," imbaunya.

Menurut dia, penerapan sistem swakelola dana desa sudah dikeluarkan sejak 2017 kemarin. Tetapi di tahun 2017 lalu itu penerapan sistem swakelolala dana desa masih bersifat Imbauan. 

"Tetapi tahun 2018 ini, sudah wajib (dana desa diswakelola-kan)," ucapnya.

Jika masih ada desa yang tak menerapkan pola swakelola dalam penggunaaan dana desa yang dimulai di tahun 2018 ini maka bakal ada koneskuensi yang akan diberikan. 

"Kalau ada Desa yang tak melakukan pola swakwola ini ada konsekuensi. Bisa diperiksa. Bisa ke ranah hukum. Jadi, semua pekerjaan yang ada di Desa wajib swakelola. Berapa pun nilai pekerjaannya," tegasnya lagi.

Pengelolaan dana desa sejatinya sejak dulu telah menerapkan pola swakelola. Karena semua pekerjaan yang dibiayai melalui dana desa, tidak boleh ditenderkan.

"Dari dulu, pekerjaan di Desa itu tidak ada tender. Karena dana desa itu bukan proyek. Itu dana bantuan. dan roh daripada dana desa itu untuk mensejahterakan masyarakat desa, sehingga pola swakelola memang tepat dalam penggunaan dana desa," pungkasnya.

Kepala Desa Sambut Baik

Kepala Desa Sungai Selamet, Kecamatan Kubu, Dadang Swantri menyambut baik terkait dengan pengelolaan dana desa yang diwajibkan menggunakan sistem swakelola. 

"Saya selaku kepala desa, siap menjalankannya, dan menyambut baik penetapan sistem swakelola dana desa ini," kata Dadang Swantri kepada Suara Pemred, Rabu (7/1). 

Dia menilai penerapan swakelola dalam penggunaan dana desa sangat positif. Karena dengan sistem swakelola, maka masyarakat akan terlibat langsung dalam semua kegiatan pembangunan di desa. 

"Selama ini pun sebenarnya masyaralat sudah terlibat dalam setiap kegiatan pembangunan, namun keterlibatan masih terbatas, karena adanya sistem kontrak, di setiap pekerjaan pembangunan," katanya.

Kemudian lanjutnya, dengan pola swakelola yang diberlakukan di tahun angaran 2018 ini, otomatis akan meringankan kinerja aparat desa dalam mengelola anggaran tersebut. 

"Hanya saja, nanti dalam penerapan sistem swakelola ini, tentu kita di desa meminta agar ada acuan yang tegas terkait dengan teknai sistem pengelola swakelola dana desa tersebut nantinya seperti apa," pungkasnya. (abd/ang)