Tunjangan Guru Tak Tepat Sasaran

Kubu Raya

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 2703

Tunjangan Guru Tak Tepat Sasaran
Grafis (Suara Pemred / Koko)
Frans Randus, Kadisdikbud KKR
"Ini yang kita sayangkan. Harapan saya adalah, ketika pusat membuat regulasi hendaknya tahu dengan kondisi lapangan,"

Prof Dr Samion AR, Ketua PGRI Kalbar
“Inspektorat dan pihak-pihak terkait, harus dapat terus melakukan pemantauan pencairan dana tunjangan tersebut,”

KUBU RAYA, SP
- Sekitar 25 orang perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya (KKR) dan unit pelaksana teknis (UPT) dari seluruh kecamatan di kabupaten itu, mengadu ke Ombudsman Perwakilan Kalbar, belum lama ini. Mereka melaporkan tunjangan khusus daerah 3 T (Tertinggal, Terpencil, dan Terluar) pada 2017, dirasa tidak lagi tepat sasaran.

Sejak 2017, banyak guru-guru yang mengajar di daerah terpencil, tidak lagi mendapat tunjangan khusus. Justru guru-guru yang mengajar di desa-desa terjangkau, malah mendapatkan tunjangan khusus tersebut.

Berdasarkan keputusan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, guru guru yang mengajar di Desa Rasau Jaya, Desa Sungai Itik memperoleh tunjangan khusus, sedangkan di Desa Sepuk Laut yang notabene lebih jauh, tidak memperoleh tunjangan.

Oleh karena itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KKR secara diskresi mengeluarkan kebijakan. Beberapa tunjangan khusus yang tidak tepat sasaran tidak dicairkan. Namun yang memang tepat sasaran langsung diberikan. Hal itu dilakukan guna mencegah potensi konflik di lapangan.

Bupati Kubu Raya, Rusman Ali mengatakan, soal tunjangan guru yang bertugas di daerah terpencil, merupakan kewenangan pemerintah pusat. Daerah hanya bersifat memfasilitasi memperjuangkan hak mereka.  

Menurutnya, selama ini, pemerintah KKR telah memperjuangkan, agar hak guru-guru yang bertugas di daerah terpencil, mendapatkan tunjangan sebagaimana yang telah di tentukan. 

"Tetapi untuk pemberian tunjangan, sekali lagi, hal itu bukan kewenangan dari tingkat kabupaten yang menentukan. Namun diajukan oleh BPS ke Pusat. Sehingga kadang-kita tidak tahu," katanya.  

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KKR, Frans Randus memastikan, pihaknya akan terus memperjuangkan tunjangan guru yang mengabdi di daerah terpencil.

"Ya ini kami berjuang. Sebelumnya kami bersama sembilan orang Kepala UPT dan sembilan orang Ketua PC PGRI se Kubu Raya, melakukan audensi ke Kemendes dan Transmigrasi, Kemendikbud, dan ke Ombusdman Pusat," katanya. 

Menurutnya, regulasi penentuan guru-guru yang berhak menerima tunjangan guru daerah terpencil, mengacu pada SK Kemendes dan Transmigrasi. "Maka kami berjuang agar kembali ke regulasi lama. Yaitu, agar pemerintah daerah diberi kewenangan untuk memberi rekomendasi, dalam pemberian tunjangan guru daerah terpencil tersebut," ungkapnya.

Menurutnya, tahun 2017, ada sekitar 200 orang guru Kubu Raya yang mengajar di daerah terpencil. Namun, tunjangan mereka tidak bisa dibayarkan, karena tempat mengajarnya dianggap tidak sesuai dengan lokasi sekolah kategori terpencil.  

"Ini yang kita sayangkan. Harapan saya adalah, ketika pusat membuat regulasi hendaknya tahu dengan kondisi lapangan," ujarnya.

Frans menjelaskan, berdasarkan SK Bupati, jumlah guru yang mengajar di desa terpencil dan diusulkan, agar mendapat tunjangan pada 2017, berjumlah 800 guru. 

"Tetapi di 2017 itu, tunjangan guru daerah terpencil yang dibayar hanya 82 orang. Sedangkan 200 orang tidak dibayarkan, karena dinilai tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Sehingga uangnya ngendap di Bank Kalbar," ujarnya.


Program Bagus  


Di Kabupaten Kayong Utara (KKU), Dinas Pendidikan KKU melalui Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan, Ichwani mengatakan, terkait persoalan tunjangan untuk guru 3T, bukan merupakan kewenangan dari kabupaten. Tetapi merupakan anggaran yang telah ditetapkan melalui APBN, namun penyalurannya melalui kabupaten.

Sementara, penempatan guru 3T di wilayah KKU, langsung dilakukan dari Kementerian. Dinas Pendidikan KKU hanya menentukan mana wilayah atau daerah di KKU yang termasuk 3T.

“Dari data itu, dilengkapi juga dengan tenaga pendidik dan pendidikan yang kurang. Jadi, dari Kementerianlah yang akan menempatkan tenaga pendidik dan pendidikan yang kurang tersebut,” ujarnya.

Dinas Pendidikan KKU sangat terbantu dengan adanya program GGD. Dia minta kepada kementerian untuk menambah. Pada 2007, KKU hanya dapat 30 orang. 


Tanpa Tunjangan


Ketua PGRI Kabupaten Sintang, Usman mengatakan, banyak GGD di Sintang yang minta pindah tugas, karena tidak dapat tunjangan daerah 3T. Meski mereka bertugas di daerah 3T.

Dikatakan Usman, di hampir semua kecamatan di Kabupaten Sintang, pemberian tunjangan guru untuk daerah 3T, terasa tidak tepat sasaran. Guru–guru di desa yang aksesnya dekat dengan kota kecamatan dan jalannya bagus, justru mendapatkan tunjangan daerah 3T. 

“Sementara guru yang bertugas di daerah perhuluan, dengan akses jalan rusak, berlumpur dan sangat jauh, tidak mendapatkan tunjangan daerah 3T,” ujarnya.

PGRI Sintang pernah menanyakan persoalan tunjangan ini ke Disdikbud Sintang. Menurut Disdikbud, yang memetakan desa dianggap sebagai daerah tertinggal dan sangat tertinggal itu, dari Kementerian PDT. Sedangkan Kementerian Pendidikan hanya menyiapkan dananya saja, untuk pemberian tunjangan bagi guru.

Dihubungi terpisah, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Yustinus mengatakan, KPDT yang menentukan desa itu masuk kategori daerah tertinggal atau sangat tertinggal. 

Dikatakannya, hanya guru–guru yang bertugas di daerah sangat tertinggal yang mendapatkan tunjangan daerah 3T. Sementara guru yang bertugas di desa tertinggal, tidak mendapatkan tunjangan tersebut. 

“Saya sudah jelaskan pada para guru, bahwa tidak semua guru yang berada di daerah 3T akan mendapatkan tunjangan. Hanya guru yang bertugas di daerah sangat tertinggal yang mendapatkan tunjangan daerah 3T,” katanya.

Yustinus menegaskan, tunjangan daerah 3T tidak selamanya menjadi hak guru. Sebab, jika desa yang tadinya merupakan daerah sangat tertinggal, kemudian berkembang menjadi daerah tertinggal atau menjadi desa maju, maka guru yang bertugas di daerah itu, tidak akan lagi dapat tunjangan daerah 3T. 


Dasar Penentuan


Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalbar, Agus Priyadi mengatakan, akan menindaklanjuti laporan sejumlah guru di Kabupaten Kubu Raya yang mengeluhkan tunjangan daerah khusus bagi guru 3T, yang diduga tidak sesuai dengan peruntukannya. Pihaknya akan mengambil langkah penanganan penyelesaian masalah tersebut.

Ia menegaskan, setelah dilakukan telaah awal, Ombudsman RI perwakilan Provinsi Kalbar menduga, data sebagai dasar penentuan desa yang mendapat tunjangan khusus guru tidak tepat.

"Kami akan melakukan langkah-langkah penanganan penyelesaian masalah ini dengan melakukan pendataan awal, daerah-daerah 3T yang tidak lagi mendapat tunjangan khusus sejak 2017, akibat data Indeks Desa Membangun (IDM)," ujarnya.

Menurutnya, data tersebut berasal dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang disebut IDM (Indeks Desa Membangun) dengan 703 pertanyaan guna menentukan kategori desa.

Ia menjelaskan, bagi Ombudsman Kalbar, sebaiknya kebijakan tersebut dikembalikan seperti semula. Tunjangan khusus guru 3T, diberikan berdasarkan data dari kabupaten.

"Hal tersebut tentu lebih valid, mengingat Pemkab lah yang paling tahu lokasi atau wilayah kerjanya," terang dia. 
Kesejahteraan Terbatas 

Sementara itu, Wakil Ketua ADPRD Kalbar, Suriansyah mengatakan, sudah sewajarnya guru daerah 3T, memperoleh tunjangan khusus, mengingat tantangan tugas mereka melebihi kewajiban pengabdian yang harus mereka jalani.

"Tugas dan tantangan bagi guru-guru yang bertugas di wilayah 3T itu cukup berat, sementara kesempatan untuk menambah kesejahteraan sangat terbatas," kata dia. 

Penyaluran tunjangan tersebut, diharap tidak tertunda dan tidak dipotong untuk biaya administrasi, operasional maupun biaya-biaya lainya. Pemberian tunjangan harus tepat sasaran, dan hanya ditujukan kepada guru-guru daerah 3T.

"Pengawasan penyalurannya dan disiplin tugas guru-guru harus diperhatikan, supaya kegiatan belajar mengajar di daerah 3T ini tetap berjalan normal," kata dia. (abd/ble/tra/rah/umr/lis).

Sinkronisasi Pemetaan Ulang Wilayah 


Ketua PGRI Kalbar, Prof Dr Samion AR menuturkan bahwa, dirinya sejak awal telah mengatakan bahwa, untuk pemetaan daerah 3T, harus adanya sinkronisasi atau penyamaan pemahaman dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

“Itu mestinya harus satu kepahaman memahami tentang daerah 3T itu,” katanya, Selasa (20/2).

Jadi, jika suatu daerah telah ditetapkan bersama-sama, maka dia meyakini tidak akan ada permasalahan 3T. Menurutnya, yang menjadi masalah saat ini, adanya perbedaan persepsi antara ketiga kementerian yang ada.

Saat ini, yang digunakan untuk menentukan suatu daerah termasuk dalam 3T, masih menggunakan data pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

“Nah kalau seperti itu, pasti terjadi ketidaksinkronan data yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,” imbuhnya.

Untuk itu, dirinya kerap mempertanyakan mengapa penetuan daerah 3T, hingga saat ini belum tuntas kepada provinsi, DPRD, hingga ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Menurutnya, jika persepsi tersebut berbeda, maka yang dirugikan adalah guru-guru. Apalagi saat ini untuk penetapan, selain dengan daerah 3T, ada istilah baru, yaitu sangat terpencil. Pada UU tidak ada dikatakan daerah desa sangat terpencil.

“Itu harus dikaji lagi oleh pemerintah,” tuturnya.

Jika pemetaan dan SK yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri sama dengan yang dimiliki oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, maka tidak akan terjadi tuntutan tersebut.

Dalam penetapan tersebut, PGRI juga tidak pernah dilibatkan dalam pengkajian dan pemetaan daerah 3T tersebut. Walaupun dalam pemetaan menggunakan satelit, pemerintah juga harus tetap menyosialisasikan kepada guru-guru. Karena validitas pemetaan daerah 3T, jika menggunakan satelit bisa saja tidak tepat sasaran.

“Ada yang tidak terpencil, bahkan ada yang jauh malah tidak terpencil, yang dekat jalan dan daerah-daerah yang mudah aksesnya kok terpencil,” ucapnya.

Penetapan daerah tersebut telah ditetapkan oleh pusat. Untuk itu, perlu adanya tim untuk melakukan pemeriksaan ke lapangan, apakah daerah tersebut benar-benar sesuai kategori.

“Sementara Dinas Pendidikan mengajukan suatu daerah dalam 3T, karena tidak satu persepsi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, otomatis percuma kita ajukan. Jadi harus duduk satu meja lah, sama-sama mengunjungi tempat itu,” ujarnya lagi.

Selain itu, jika suatu daerah telah ditetapkan sebagai daerah 3T dengan adanya SK, maka ada kewajiban dari pemerintah untuk segera membayarkan tunjangan tersebut.

Dalam pencairan dana, dari pemerintah pusat telah jelas bahwa, dana tersebut tidak boleh mengendap terlalu lama. Karena secara data jelas berapa jumlah penerima dan berapa anggaran yang ada. Jadi, kalau terlalu lama, otomatis dapat dicurigai.

“Inspektorat dan pihak-pihak terkait, harus dapat terus melakukan pemantauan pencairan dana tunjangan tersebut,” ujarnya. 

Kategori dari 3T tersebut, yaitu arti dari Terluar, daerah yang berada di kepulauan. Terdepan, berada di daerah perbatasan dan berhadapan dengan negara tetangga, seperti di daerah Badau, Entikong, Sajingan dan Aruk. Sementara Tertinggal, berkaitan dengan akses jalan menuju lokasi susah, serta belum tersedianya infra struktur pendukung lainnya. (rah/lis)