Rusman Dukung KPK ‘Libas’ Cakada Korup, Jangan Ulur Waktu Pengumuman Tersangka

Kubu Raya

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 589

Rusman Dukung KPK ‘Libas’ Cakada Korup, Jangan Ulur Waktu Pengumuman Tersangka
WAWANCARA – Bupati Kubu Raya Rusman Ali saat melayani wawancara sejumlah awak media di ruang kerjanya, baru-baru ini. Rusman menilai jika ada calon kepala daerah (cakada) yang terindikasi terlibat praktik korupsi harus segera diproses. (Ist)
Dedek Junaidi, Ketua LPPD Kubu Raya
"Kita khawatir kalau KPK mengumumkan daftar tersangka yang menjerat calon kepala daerah mendekati hari pemilihan, akan ribut kemana-mana,"

KUBU RAYA, SP – Bupati Kubu Raya Rusman Ali menilai, jika ada calon kepala daerah (cakada) yang terindikasi terlibat praktik korupsi harus segera diproses. 

Pernyataan ini dia sampaikan terkait ungkapan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo yang mengatakan ada calon kepala daerah yang akan ditetapkan sebagai tersangka korupsi.  

"Masalah itu (penetapan tersangka)  hak dari KPK. Tidak apa-apa. Silakan saja," kata Rusman Ali, kemarin.

Secara pribadi, Rusman pun mendukung langkah KPK yang ingin mewujudkan Pilkada serentak 2018 yang bersih dari figur-figur korup. Dengan begitu, masyarakat akan terbantu dalam menentukan calon pemimpinnya yang tepat. "Itu hak beliau (KPK) lah," ujarnya. 

Karena itu, bupatu Kubu Raya satu periode yang tidak kembali mencalonkan diri ini pun percaya KPK akan melakukan langkah tepat terkait 'bersih-bersih' di momen Pilkada ini. 

Ketua Lembaga Pemantau Pembangunan Daerah (LPPD) Dedek Junaidi pun mendesak agar lembaga antirasuah tersebut tak mengulur waktu terlalu lama untuk mengumumkan calon kepala daerah yang terlibat korupsi. 

"Harusnya KPK secepatnya mengumumkan calon kepala daerah yang akan ditersangkakan," ujarnya.

Menurutnya, pengumuman itu harus cepat dilakukan, supaya tak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat menjelang pemilihan kepala daerah.

"Kita khawatir kalau KPK mengumumkan daftar tersangka yang menjerat calon kepala daerah mendekati hari pemilihan, akan ribut kemana-mana," katanya. 

Selain itu lanjutnya, masyarakat harus segera mendapat informasi tersebut, sehingga masyarakat tak salah pilih dalam memilih pemimpin kepala daerahnya pada Juni mendatang. 

Dedek pun sangat mendukung langkah KPK dalam menciptakan Pilkada serentak yang bersih dan berintegritas. "Harusnya memang calon kepala daerah yang berkasus tak boleh diloloskan dalam bursa pencalonan," tutupnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo memastikan, beberapa calon kepala daerah pada Pilkada serentak 2018 bakal ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Agus menyebut empat pimpinan KPK lainnya sepakat meningkatkan kasus mereka ke penyidikan.

"Ekpose sudah dilakukan di hadapan pimpinan dan sudah disetujui oleh pimpinan untuk naik ke penyidikan," kata Agus.

Proses penyelidikan kasus dugaan korupsi beberapa daerah kepala daerah tersebut sudah 90 persen berjalan alias hampir rampung. Dengan demikian proses penyelidikan terhadap mereka tinggal 10 persen.

Agus menyebut penyelidikan terhadap beberapa calon kepala daerah ini sudah dilakukan sejak lama. Pihaknya tinggal menunggu proses administrasi keluarnya surat perintah penyidikan dan menunggu waktu untuk diumumkan kepada publik. 

Namun, Agus tak menjawab kapan pihaknya bakal menggelar konferensi pers penetapan tersangka beberapa calon kepala daerah itu. "Tinggal 10 persen itu proses administrasi keluarnya sprindik dan diumumkan," tuturnya.

Agus juga enggan menjawab saat disinggung calon kepala daerah dari wilayah mana yang bakal menyandang status tersangka korupsi. Dia meminta untuk menunggu pengumuman resmi pihaknya lewat konferensi pers. "Tunggu nanti diumumkan," jawab Agus singkat. (abd/cnn/ang)

Jangan Salah Manajemen


Ketua Lembaga Anti Korupsi Indonesia (LAKI), Burhanudin setuju dengan langkah KPK yang akan mentersangkakan oknum  calon kepala daerah yang terlibat korupsi.

"Sebetulnya itu langkah yang baik, sepanjang niat KPK juga baik, dalam rangka pemberantasan dan pencegahan korupsi. Dengan demikian, pemimpin ke depan dapat disaring, sehingga masyarakat juga dapat memilih calon kepala daerah yang bersih," katanya.  

Hanya saja, Burhan berpendapat, KPK harus punya strategi khusus dalam mengumumkan calon kepala daerah yang terjerat korupsi. Karena hal tersebut sangat rentan dengan keributan dan kegaduhan. 

"Jangan sampai salah menejemnnya. Menurut saya, pengumunan tersangka calon kepala daerah harus dilakukan KPK secepat mungkin. Jangan di detik-detik pemilihan. Apalagi ini kan skalanya se indonesia. Artinya sangat potensi gaduh jika salah strateginya," ucapnya. (abd/ang)