Penyaluran Bantuan Nelayan Harus Selektif, Sesuai dengan Kriteria dan Kebutuhan

Kubu Raya

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 193

Penyaluran Bantuan Nelayan Harus Selektif, Sesuai dengan Kriteria dan Kebutuhan
BUKA IKAN – Seorang nelayan tradisional membuka ikan-ikan yang tersangkut di pukatnya. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kubu Raya, Sahdan meminta Dinas Kelautan dan Perikanan Kubu Raya memastikan bantuan peruntukkan untuk nelayan yang telah
Ketua HNSI Kubu Raya, Sahdan
"Karena itu, kami mengingatkan kepada dinas terkait agar bantuan ini benar-benar disalurkan ke pihak yang berhak menerimanya,”

KUBU RAYA, SP – Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kubu Raya, Sahdan meminta Dinas Kelautan dan Perikanan Kubu Raya memastikan bantuan peruntukkan untuk nelayan yang telah disalurkan dengan benar dan tepat sasaran. 

Dia menegaskan, bantuan tersebut diberikan oleh pemerintah, sejatinya untuk membantu para nelayan dalam meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup nelayan. 

"Karena itu, kami mengingatkan kepada dinas terkait agar bantuan ini benar-benar disalurkan ke pihak yang berhak menerimanya,” kata Syahdan, kemarin.

Baru-baru ini, pemerintah daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kubu Raya memberikan bantuan kepada sebanyak lima belas kelompok nelayan yang tersebar di empat kecamatan di Kubu Raya.

Bantuan-bantuan yang diterima nelayan itu berupa asuransi nelayan, kapal motor, alat tangkap, serta sertifikat tanah bagi nelayan. 

Syahdan yang merupakan Anggota Komisi II DPRD Kubu Raya ini juga meminta dinas terkait selektif dalam menyalurkan bantuan nelayan tersebut.

Artinya penyaluran bantuan harus sesuai data dan keriteria yang telah ditentukan. Dia pun mengingatkan, jangan sampai bantuan ini malah diberikan ke orang yang tak berhak menerimanya. 

HNSI Kubu Raya sebagai lembaga perhimpunan nelayan akan aktif memantau semua kegiatan nelayan. Termasuk melakukan pengawasan terhadap semua program bantuan pemerintah supaya penyalurannya dilakukan tepat sasaran. 

Terpisah, Kepala Bidang Tangkap, Dinas Perikanan Kubu Raya, Fitria Fadly memastikan, bantuan nelayan dari pemerintah yang berupa asuransi nelayan, kapal motor, alat tangkap, serta perumahan untuk nelayan, penyalurannya telah dilakukan sesuai kriteria berdasarkan aturan yang ada.

Dijelaskannya, kriteria nelayan yang berhak mendapat bantuan dari pemerintah yakni, nelayan tradisional yang memiliki kartu nelayan yang dikeluarkan oleh kelompok nelayan yang dibentuk pemerintah. 

Sementara, untuk penampung atau agen serta pengumpul perikanan, tidak berhak mendapatkan bantuan tersebut. 

“Dalam menyalurkan bantuan ini, tentu kita melakukan verifikasi lebih dulu, untuk memastikan mana nelayan yang layak atau tidak mendapat bantuan tersebut,” jelasnya.

Menurutnya, lima belas kelompok nelayan yang mendapat program bantuan nelayan yang berupa asuransi nelayan, kapal motor, alat tangkap, serta perumahan untuk nelayan, tersebut yakni tersebar di empat  Kecamatan. Diantaranya, Kecamatan Sungai Kakap, Teluk Pakedai, Kubu dan Kecamatan Batu Ampar. 

Sebelumnya, Komisi IV DPR RI melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kabupaten Kubu Raya dan satu di antara tujuannya adalah di Pelabuhan Ikan Sungai Kakap untuk menyerap aspirasi dari nelayan setempat.

"Kunker ini merupakan ketiga kalinya. Ini sebagai bentuk kepedulian kami terhadap nelayan di KKR," ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB yang juga asal Dapil Kalbar, Daniel Johan di KKR, kemarin.

Daniel menyebutkan, Kunker tersebut juga untuk memastikan bantuan pemerintah berupa alat tangkap yang ramah lingkungan sampai atau tidak di tangan nelayan.

"Terkait alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan dan dilarangnya untuk digunakan per 31 Desember 2017 mendatang yang mendapat reaksi keras nelayan juga kita tengah kritisi. Kita tetap kritis dengan kebijakan pemerintah sebab kita tidak ingin berdampak luas pada kehidupan sosial yang tidak baik kepada masyarakat," kata dia.

Ia menyebutkan sebagaimana aspirasi masyarakat di Indonesia termasuk di Kalbar bahwa kebijakan tersebut harus dikaji betul dan larangan yang ada sebagaimana ditentukan bukan harga mati.

"Yang jelas saat ini persoalan data penerima alat penganti tangkap nelayan versi pemerintah dengan nelayan itu sendiri jauh sekali berbeda. Belum lagi penyaluranya baru hanya sekitar 20 persen. Bagaimana kebiajakan akan baik tanpa data yang valid dan perencanaan yang baik," paparnya.

Program Pemerintah Pusat


Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kubu Raya, Fauzi Kasim mengatakan bantuan nelayan berupa  asuransi nelayan, kapal motor, alat tangkap, serta sertifikat tanah nelayan merupakan bantuan dari pemerintah pusat. 

"Kami kewenangannya hanya menyalurkan, sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan bantuan ini sudah kita salurkan. Ini adalah program tahun lalu," katanya. 

Dia pun memastikan bantuan tersebut telah tersalurkan ke nelayan yang berhak menerimanya. "Kita pastikan penyalurannya telah tepat sasaran,"katanya. 

Sementara untuk bantuan perikanan dari Pemda Kubu Raya, hanya berupa keramba budi daya perikanan. Saat ini bantuan keramba tersebut dalam proses lelang. 

"Memang jumlah bantuan keramba ini tidak banyak. Tetapi setiap tahun diberikan. Tahun ini akan kita berikan ke sekitar 20 kelompok pembudidaya," pungkasnya. (abd/ang)