Kades Aktor Korupsi Dana Desa

Kubu Raya

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 1113

Kades Aktor Korupsi Dana Desa
Grafis (Suara Pemred / Koko)
Musa, Kepala Desa Parit Baru, Sungai Raya 
“Aturan itulah yang menjadi rambu-rambu kita. Jika aturan kita laksanakan, saya yakin semua akan berjalan aman dan lancar,"

Almas Sjafrina, Peneliti Divisi Korupsi Politik ICW 
“Berbagai bentuk penyalahgunaan anggaran desa, dikhawatirkan semakin menjadi pada 2018. Alasannya, saat ini sedang berlangsung kontestasi Pilkada serentak 2018, dan Pemilu serentak 2019,”

KUBU RAYA, SP
– Banyaknya kepala desa (Kades) yang terjerat korupsi karena penyalahgunaan dana desa, membuat banyak pihak prihatin. Padahal dana desa mestinya digunakan untuk pembangunan berbagai infrastruktur pedesaan. Bukan malah disalahgunakan para Kades.  

Kepala Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Musa mengatakan, dana desa yang diberikan pemerintah sangat besar manfaatnya, untuk mempercepat pembangunan desa. 

"Tentu kita bersuyukur dengan dukungan anggaran yang diberikan oleh pemerintah. Dana desa ini sangat kita rasakan manfaatnya untuk melakukan pembangunan," katanya, Minggu (1/4).  

Musa pun mengaku tak pernah takut dalam melaksanakan serapan anggaran dana desa yang nilainya mencapai miliaran rupiah ini.

Menurutnya, jika aturan ditaati maka, tak perlu ada yang mesti dikhawatirkan. Jadi intinya, kalau mau melaksanakan dana desa, maka aturan harus dijalankan dan ditaati. “Aturan itulah yang menjadi rambu-rambu kita. Jika aturan kita laksanakan, saya yakin semua akan berjalan aman dan lancar," ucapnya. 

Selama menjabat sebaga Kepala Desa Parit Baru, Musa memastikan, penggunaan dana desa di Desa Parit baru berjalan dengan transparan. Bahkan, APBDes selalu dipajang di papan pengumuman desa setiap tahun. 

"Itu bentuk transparasi desa dalam setiap menggunakan anggaran dana desa. Dan hampir semua desa sudah melakukan hal ini. Jadi soal transparansi itu memang harus," ujarnya.  

Kepala Desa Medan Mas, Kecamatan Batu Ampar, Haidiyanto juga mengungkapkan hal yang senada, mengenai sistem transparansi penggunaan dana desa. 

"Kita juga selalu mengumumkan setiap APBDes melalui baliho setiap tahun. Dan aturannya memang seperti itu," jelasnya.  

Untuk diketahui, Desa Medan Mas merupakan desa yang tergolong muda. Desa Medan Mas merupakan desa hasil pemekaran dari Desa Nipah Panjang. Kepemerintahnya baru berjalan hampir lima tahun. 

"Alhamdulilah, selama mengelola dana desa, kita tidak pernah ada masalah. Kunci dalam mengelola dana desa itu, tentu menaati aturan mainnya. Selama kita tidak melanggar aturan, insyallah semua aman," ujarnya. 


Berbagai Kasus


Di Kabupaten Mempawah, beberapa kasus terkait dana desa membuat masyarakat yang ada di sana, melaporkan kasus yang terjadi pada pihak kepolisian dan kejaksaan. 

Beberapa perwakilan masyarakat Desa Malikian, belum lama ini membuat laporan di Kejaksaan Negeri Mempawah, terkait dugaan  penyelewengan dana desa tahun 2017 di Desa Malikian Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, Kalbar.

Ada sekitar 30 warga Desa Malikian telah membubuhkan tanda tangan menyetujui untuk membuat laporan ke Kejari Mempawah. Perwakilan masyarajat Desa Malikian, Sudarso Hamzah mengatakan, laporan pihaknya terhadap aparatur Desa Malikian, merupakan tindak lanjut atas penyataan yang telah dilontarkan sebelumnya kepada media. Dimana pernyataannya 75 persen akan melapor dan 25 persennya menunggu hasil musyawarah.

Ia mengatakan, dari hasil klarifikasi dengan pihak Desa Malikian, sedikitnya ada lima  proyek yang diduga bermasalah, baik dari segi pembangunan tangga mandi warga, dua lokasi penimbunan tanah, maupun pekerjaan drainase yang tak sesuai.

"Jadi, bukti-bukti kita sudah serahkan ke pihak Kejaksaan. Bahkan bukti sisa tabungan Silva yang digunakan untuk membayar gaji karyawan desa dan operasional desa, sudah diserahkan. Infonya, pihak desa sudah dikonsultasikan ke pihak Kejaksaan dan Insfektorat yang membolehkan," ungkapnya. 

Menurutnya, adannya dugaan temuan dari masyarakat ini, diharapkan bisa ditindak. Agar peristiwa ini tak terulang kembali dan dialami desa lainnya di Kabupaten Mempawah.

Sementara, Melinda selaku penerima konsultasi hukum ruang pelayanan hukum Adhyaksa Media Center, Kejaksaan Negeri Mempawah mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan dari masyarakat Malikian, mengenai adannya kejanggalan dalam penggunaan dana desa. 

Ia juga bakal berkoordinasi dan melapor ke atasannya mengenai masalah itu. 

Ia menegaskan, masalah itu akan diteliti terlebih dahulu. Jika terbukti tentunya akan ditindaklanjuti. 

Sementara, kepala Desa Malikian, Hendra Gustiawan mengatakan, adannya lima pekerjaan proyek yang dilakukan staf Desa Malikian yang diduga adanya penyelewengan, pihaknya sudah minta untuk mengembalikan kerugian tersebut.

"Baik dari pembangunan drainase maupun pembangunan tangga mandi,” ujarnya. 

Hendra menjelaskan, sedangkan penimbunan jalur pantai itu, diakuinya belum dilaksanakan dan dananya masuk ke kas desa. Dana tersebut digunakan sementara untuk pembayaran operasional desa, dan gaji para pegawai. Namun dana tersebut akan dikembalikan. 

Menurutnya, penggunaan dana desa tersebut, diakuinya sudah berkoordinasi dengan pihak Dinas Sosial dan Inspektorat Kabupaten Mempawah. "Jadi, kita menggunakan dana silva di desa tersebut, karena memang bisa dari hasil koordinasi pihak desa dengan Inspektorat dan Dinas Sosial," jelasnya. 

Menurutnya, adanya warga Desa Malikian yang membuat laporan kepada aparat penegak hukum, pihaknya siap memberikan penjelasan.

"Karena kita siap mempertanggungjawabkannya. Karena saya selaku kepala desa tak ada menggunakannya," tegasnya. 

Sebelumnya, 2 Februari 2016, puluhan warga juga menggeruduk Kejari Mempawah, mempertanyakan proses hukum terhadap oknum Kepala Desa Sengkubang berinisial BT, yang diduga menyelewengkan Alokasi Dana Desa (ADD).  

Mereka mempertanyakan kepastian hukum terhadap tersangka korupsi dana ADD yang diduga dilakukan oleh Kades Sengkubang, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah.

Seorang warga, Ibrahim mengungkapkan, sebelumnya kasus ini sudah diaudit oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ) Kalimantan Barat, dan terdapat temuan sekitar Rp 40 juta.

Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah, Bambang Setyadi mengungkapkan, penggunaan dana ADD tanpa konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sengkubang yang membuat kasus ini terkuak. 

"Masyarakat Desa Sengkubang sudah menyarankan agar kepala desa mengembalikan uang ADD Sengkubang tersebut . Namun tak diindahkan oleh Kades Sengkubang," jelas Bambang. 

Lantaran tak mau mengembalikan ADD, warga setempat langsung melaporkan kasus itu ke kejaksaan. pihaknya pun langsung menanganinya.

Hal yang sama dilakukan sejumlah warga Desa Sungai Limau, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah. Mereka mendatangi Polres Mempawah, Kamis, 15 Maret 2018, dan mempertanyakan tindak lanjut laporan terkait dugaan penyelewengan atau penyalahgunaan ADD dan DD yang dilakukan oleh oknum kepala desa setempat.

Dugaan tersebut, dilaporkan pada November 2017 di Polres Mempawah. Tapi hingga kini kasus tersebut belum ada perkembangan. 

Ada dua laporan yang dibuat. Yakni penyalahgunaan anggaran pembuatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan pembangunan Kantor Desa Sungai Limau. (abd/ben/rah/lis)

Anggaran Masalah Utama


Peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrina ketika dihubungi Suara Pemred mengatakan, korupsi di desa, utamanya menyangkut anggaran desa, merupakan salah satu problem mendasar. 

Problem tersebut lahir karena pengelolaan anggaran yang besar, namun implementasinya di level desa tidak diiringi prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam tata kelola politik, pembangunan, dan keuangan desa.

“Berbagai bentuk penyalahgunaan anggaran desa, dikhawatirkan semakin menjadi pada 2018. Alasannya, saat ini sedang berlangsung kontestasi Pilkada serentak 2018, dan Pemilu serentak 2019,” katanya. 

Kekhawatiran ini tidak hanya berangkat dari bacaan terhadap fenomena korupsi selama tiga tahun terakhir di desa. Tetapi juga masih minimnya perhatian publik dan media nasional terhadap desa, khususnya terkait posisi strategis desa dalam konteks pemenangan Pemilu, fenomena afiliasi kepala desa dengan calon kepala daerah tertentu, serta minimnya pengetahuan dan pengawasan masyarakat desa.

ICW telah memantau korupsi yang terjadi di desa. Hasil pemantauan ICW, pada tahun 2015–2017, kasus tindak pidana korupsi di desa semakin meningkat. Tahun 2015, kasus korupsi mencapai 17 kasus. Tahun 2016, meningkat menjadi 41 kasus. Tahun 2017, sebanyak 96 kasus. Artinya, terjadi lonjakan dua kali lipat, dengan total kasus korupsi yang ditemukan sebanyak 154 kasus.

Tidak semua dari 154 kasus korupsi di sektor desa merupakan korupsi anggaran desa. Jumlah kasus dengan objek anggaran desa mencapai 127 kasus, sementara turut terdapat 27 kasus dengan objek non-anggaran desa atau total 18 persen dari jumlah kasus. Kasus dengan objek non-anggaran desa misalnya pungutan liar yang dilakukan oleh aparat desa. Sedangkan objek korupsi anggaran desa mencakup korupsi Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa, Kas Desa, dan lain-lain.

“Kepala desa merupakan aktor yang dominan terjerat kasus,” ujarnya. 

Jumlah kepala desa yang terjerat sebanyak 112 orang. Angka itu terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2015, dengan 15 kepala desa. Sebanyak 32 kepala desa pada 2016. Tahun 2017, sebanyak 65 kepala desa. 

Tidak semua pelaku adalah Kades. Pelaku lain adalah, 32 perangkat desa dan 3 orang yang merupakan keluarga kepala desa.

Salah satu kasus yang cukup menyita perhatian, menjerat Agus Mulyadi, Kepala Desa Dassok, Kabupaten Pamekasan, Madura. Agus terlibat dalam dugaan suap ‘pengamanan’ kasus pengadaan yang menggunakan dana desa di Desa Dassok. Yang menarik dari kasus ini, KPK turun tangan melakukan OTT karena melibatkan bupati dan jaksa.

Dari aspek kerugian negara, korupsi di desa turut menimbulkan kerugian dalam jumlah besar. Pada tahun 2015, kerugian mencapai Rp 9,12 miliar. Pada tahun 2016, kerugian mencapai Rp 8,33 miliar. Sementara pada tahun 2017, kerugian melonjak menjadi Rp 30,11 miliar. Total kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi di sektor desa mencapai Rp 47,56 miliar atau setara dengan alokasi dasar dana APBN untuk 77 desa.

“Beragam modus dilakukan oleh para aktor korupsi di desa, diantaranya praktik penyalahgunaan anggaran sebanyak 51 kasus, penggelapan 32 kasus, laporan fiktif dengan 17 kasus, kegiatan/proyek fiktif 15 kasus, dan penggelembungan anggaran sebanyak 14 kasus,” ujarnya.

Salah satu modus penyalahgunaan anggaran yang melibatkan Kepala Desa Sukaresmi, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Ahmad Suryana. Ia diduga menyelewengkan dana desa dan ADD untuk kepentingan pribadi dengan total jumlah Rp 186.881.376. Kasus tersebut telah mulai diproses oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat pada Februari 2017.

Dari aspek penegakkan hukum, semua aparat penegakan hukum diketahui telah menangani kasus korupsi yang terjadi di desa. Kasus korupsi paling banyak ditangani oleh jajaran Kepolisian RI dengan total 81 kasus, sementara Kejaksaan RI dengan 72 kasus dan 1 kasus yang melibatkan Bupati Pamekasan ditangani oleh KPK.

Faktor yang menjadi penyebab korupsi di sektor desa, diantaranya karena minimnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran desa, tidak optimalnya lembaga-lembaga desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), terbatasnya kompetensi kepala desa dan perangkat desa, dan tingginya biaya politik pemilihan kepala desa.

Dana desa dan ADD adalah dua pos anggaran desa yang rawan disalahgunakan untuk pemenangan Pemilu. Potensi anggaran yang mengalir ke desa untuk kepentingan Pilkada mulai teridentifikasi sejak Pilkada serentak 2015, yang saat itu juga merupakan tahun pertama digelontorkannya dana desa dari APBN. 

Pusat Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada saat itu bahkan mempertanyakan lambatnya pencairan dana desa di sejumlah daerah Pilkada. PPATK menengarai hal tersebut sengaja dilakukan, untuk mendekatkan pencairan dana desa dengan jadwal Pilkada, yaitu Desember 2015.

Modus memperlambat pencairan dana desa ini diyakini jamak dilakukan. Tujuannya, mendapat dukungan kepala desa, untuk mempolitisasi penggunaan dana desa itu sendiri. Dalam konteks pemenangan Pemilu, kepala desa dinilai sebagai jabatan yang sangat strategis. Selain mempunyai wewenang yang besar, kepala desa umumnya mempunyai kedekatan dengan masyarakat dan merupakan sosok yang berpengaruh serta dipercaya. 

“Kebutuhan biaya pemenangan yang tinggi, juga dapat mendorong calon kepala daerah memanfaatkan sumber daya dan dana public, untuk kepentingan pemenangan Pemilu,” imbuhnya.

Tidak hanya kepala daerah yang maju dalam Pilkada yang potensial memolitisasi pencairan anggaran desa. Kepala daerah yang memihak calon tertentu juga potensial melakukan hal tersebut. Diketahui, sebanyak 115 kabupaten yang akan menggelar Pilkada 2018, mendapat suntikan dana APBN untuk 22.447 desa dengan total anggaran Rp 18,7 triliun. 

Dari 115 kabupaten tersebut, terdapat sedikitnya 151 kepala daerah aktif (bupati, wakil bupati, dan penjabat bupati) kembali mencalonkan diri. Tidak hanya kepala daerah tingkat kabupaten, kepala daerah tingkat provinsi juga mempunyai peluang memolitiasai anggaran desa baik secara langsung maupun melalui bupati yang mempunyai afiliasi dengannya.

Khusus dana desa, pada tahun 2018, pemerintah mengubah waktu pencairan dana desa berdasarkan Permenkeu 225/PMK.07/2017 tentang perubahan kedua Permenkeu 50/PMK.07/2017. 

Berdasarkan Permenkeu tersebut, pencairan dana desa yang  sebelumnya dilakukan dua termin yaitu 60 persen pada Maret dan 40 persen Agustus, menjadi tiga termin. Dimana rinciannya: termin pertama 20 persen paling cepat Januari dan paling lambat minggu ketiga Juni. 

Termin kedua 40 persen paling cepat Maret dan paling lambat minggu keempat Juni. Termin ketiga 40 persen paling cepat Juli, dengan syarat, pertama, Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa 2018 minimal 75 persen, atau Tahap II, Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa sampai dengan tahap II. (rah/lis)