MA Tolak Permohonan Kasasi Sengketa Tumpang Tindih Lahan Sekunder C Wonodadi II

Kubu Raya

Editor Andrie P Putra Dibaca : 159

MA Tolak Permohonan Kasasi Sengketa Tumpang Tindih Lahan Sekunder C Wonodadi II
Gedung Mahkamah Agung. (net)
PONTIANAK, SP - Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi atas sengketa tanah di Jalan Sekunder C, Dusun Mulyo Rejo, Desa Arang Limbung, Sungai Raya, Kubu Raya yang diajukan Leo Chandra Lie alias Hin Liau.

Kasasi yang diajukan ini setelah vonis Pengadilan Negeri (PN) Mempawah atas sengketa tanah seluas 72.800 meter itu dibatalkan Pengadilan Tinggi (PT) Pontianak.


"Kami sangat menghargai dan menghormati adanya putusan ini. Namun, jika nantinya dia (lawan) masih mau gunakan hak dia dengan mengeluarkan alat bukti baru, ya silahkan," ucap Andel, kuasa hukum Hamidy Salim kepada wartawan, Rabu (6/6) siang.

Untuk diketahui, putusan PT yang ditetapkan setelah Hamidy Salim selaku penggugat melakukan banding atas putusan PN Mempawah. Sedangkan tergugat, selain meliputi Leo Chandra Lie alias Hin Liau juga ada Effendhy Djaja Ateng, Tarsisius, Manopo Chandra Ariyanto alias Heng Lie Meng dan Badan Pertanahan Negara (BPN) Kubu Raya.

Putusan PN Mempawah yang dibatalkan itu bernomor 15/Pdt.G/2015/PN.Mpw tanggal 2 Mei 2016 dan mengadili serta memutus sendiri kasus tersebut. Pembatalan putusan PN Mempawah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, Selasa, 17 Januari 2017 oleh Wakil Ketua PT Pontianak, Panusunan Harahap sebagai Hakim Ketua Majelis, F.X Jiwo Santoso dan Abroso selaku Hakim Anggota.


Dalam putusan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara, majelis hakim sepakat, menerima permohonan banding dari pembanding semula penggugat dalam konpensi/tergugat dalam rekopensi tersebut.

Kemudian langsung membatalkan putusan PN Mempawah Nomor 15/Pdt.G/2015/PN.Mpw tanggal 2 Mei 2016. Terutama berkaitan dengan eksepsi mengenai ketidakjelasan batas, luas dan letak objek tanah sengketa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama.


Dalam eksepsi dimaksud, setelah dilakukan pemeriksaan kembali sebagaimana telah dipertimbangkan, objek tanah sengketa menjadi jelas. Setiap titik tanah terdapat patok BPN yang terbuat dari batu dan lima parit buatan yang dibuat oleh penggugat/pembanding, guna mencegah terjadinya kebakaran.

Objek tanah sengketa tersebut terletak di Sekunder C. Sementara tanah para tergugat atau terbanding letaknya di Parit Ahai. Sedangkan Parit Ahai terletak kurang lebih 1 Km dari lokasi sengketa ke arah utara. Luas tanah penggugat/pembanding sesuai dengan sertifikat dan berita acara hasil pemeriksaan Nomor 15/Pdt.G/2015/PN Mpw tanggal 4 November, seluas 72.800 meter persegi.

Batasnya, sebelah utara berbatasan dengan tanah Ismail Said/tanah milik adat. Sebelah barat berbatasan dengan tanah GS 711/1987. Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Parit H Deraman/tanah milik adat dan sebelah timur berbatasan dengan Jalan Sekunder C Wonodadi II.


Keluarnya putusan dari PT Pontianak terhadap kasus tumpang tindih lahan di Jalan Sekunder C ini dimenangkan Hamidy Salim selaku penggugat, sangat disyukuri Andel.

"Kami hargai ini. Karena dari awal sejak adanya putusan PT, itu sudah tepat dan tidak ada celah lagi buat para tergugat/terbanding untuk melakukan permohonan kasasi. Artinya selain bukti-bukti serta para saksi, maka majelis hakim memerintahkan untuk sidang lapangan kembali sesuai sertifikat masing-masing. Hingga putusan ini sesuai dengan pokok perkara,” jelas Andel.

Menurutnya, apalagi sangat jelas bahwa tanah milik Hamidy Salim berada di Sekunder C. Sementara lokasi tanah yang diakui oleh Leo Chandra sesuai dengan SHM-nya di Parit Ahai.

Terpisah, Ketua Forum Relawan Kemanusiaan Pontianak (FRKP),  Stephanus Paiman mengatakan, pihaknya yang mendampingi dan mengawali kasus ini dari awal, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak.

"Dengan adanya putusan dari MA ini akhirnya kita tahu dan terbukti apa yang kita perjuangkan dan bela itu benar," ucapnya.

Menurutnya, hal itu mulai dari luas tanah yang diklaim Leo Chandra Lie  tidak sesuai dengan sertifikat. Letaknya tidak sesuai.

"Dia (Leo) juga tidak bisa menunjukkan batas-batas tanah. Kemudian patok dari BPN tidak ada. Itu pun dibuat sehari sebelum sidang lapangan. Nah, akhirnya terbukti semua mana yang benar mana yang tidak benar. Itu kan rekayasa semua," tegasnya.

Dengan adanya putusan MA sebagai final dari sengketa ini, Stephanus juga menyampaikan terima kasih kepada majelis hakim yang telah benar-benar memberikan hal terbaik dalam putusan hukum.

"Tak lupa terima kasih kepada awak media yang juga mengawal kasus ini sampai tuntas," ujarnya.

Langkah selanjutnya, kata Stephanus, tentu dengan adanya putusan MA yang memenangkan Hamidy Salim, maka lahan itu akan dikelola lagi sebagaimana mestinya, sebagai lahan pertanian.

"FRKP akan selalu memantau sampai situasi benar-benar tenang, tidak ada lagi macam-macam," tegasnya. (*)