Tim Saksi Karolin-Gidot Tolak Tandatangani Hasil Pleno Rekapitulasi Pilgub Kalbar

Kubu Raya

Editor Indra W Dibaca : 1591

Tim Saksi Karolin-Gidot Tolak Tandatangani Hasil Pleno Rekapitulasi Pilgub Kalbar
Rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pilgub Kalbar 2018 tingkat provinsi, Minggu (8/7). (SP/Anugrah)
KUBU RAYA, SP - KPU Provinsi Kalbar menggelar rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalbar 2018, di Qubu Resort, Kubu Raya, Minggu (8/7).

Pantauan Suara Pemred, tim saksi dari  paslon nomor urut 1 tidak ada satupun yang hadir. Kursi yang disediakan panitia tampak kosong.  

Sementara, tim saksi paslon nomor urut 2, hadir didampingi Ketua DPD PDIP Kalbar, Cornelis. Begitu juga untuk tim saksi paslon nomor urut 3, hadir
diwakili oleh Prabasa Anantatur.

Dalam rapat pleno ini, tim saksi paslon calon nomor urut 2, menolak menandatangani berita acara rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara. Mereka beralasan bahwa KPU telah melanggar beberapa hal. 

"Yang pertama, mengapa pelaksanaan justru dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 8 dan bukan tanggal 9, padahal tanggal 9 itu adalah tanggal kesepakatan bersama. Yang kedua bahwa dari kesepakatan sebelumnya, pleno akan dilaksanakan di Hotel Golden Tulip, tetapi mengapa diadakan di sini (Qubu Resort)," ujar tim saksi paslon 2, Lipi, S. H. 

"Kami tidak tahu siapa yang mengintervensi dan mengapa KPU mau diintervensi. Kami melihat penggunaan hari Minggu sebagai waktu pleno bukan pada tataran yang sangat profesional. Dalam konteks ini, KPU kami nilai tidak cermat, tidak hati-hati dan sudah terkontaminasi," tambah Lipi. 

Lipi mengatakan, pihaknya melihat hal-hal yang tidak abstrak saja, KPU berani mengubahnya, apalagi dalam hal-hal yang abstrak.

Berikutnya kata Lipi, pihaknya menemukan banyak pelanggaran di lapangan seperti ada yang tidak mendapat fomulir C6. 

"Lalu kami juga melihat di kantong- kantong kami, suara tidak sah itu sedikit, tetapi di kantong-kantong lawan suara tidak sah itu banyak sekali. Ada apa itu, bahkan dalam catatan kami melihat ada suara tidak sah itu luar biasa banyaknya. Bahkan ada 54 ribu di sini, di catatan kami," sebut Lipi.

Diakui Lipi penolakan untuk menandatangani berita acara rekapitulasi merupakan bentuk perlawanan dari kubu paslon nomor urut 2 karena menilai terlalu banyak pelanggaran yang terjadi. 

"Ini bentuk perlawanan kami, bahwa kami tidak mau kompromi dengan beberapa kesalahan-kesalahan yang dilakukan," katanya.

Saat ini lanjut Lipi, pihaknya juga sedang mempertimbangkan langkah hukum untuk proses selanjutnya. 

"Setelah dari sini kita akan konsolidasi internal dan eksternal langkah apa yang akan dibuat," terangnya.

Beberapa catatan lainnya juga kata Lipi adalah bahwa pihaknya menilai angka partisipasi pemilih sedikit sekali. Selain itu, juga ditemukan kasus hasil rekapitulasi suara yang berbeda dengan C1. 

"Salah satu contoh lagi yang kami tidak terima, di dalam rekap dengan C1  berbeda, direkap kita mendapat 89 suara, tetapi di C1 kita mendapat 4 suara. Ini kasusnya di Pontianak Timur TPS 7. Dugaan kami ini juga terjadi di TPS lainnya, karena bersifat masif, tersruktur dan terencana, " tandasnya. (nak)