Kades Ramai-Ramai Ikut Nyaleg

Kubu Raya

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 175

Kades Ramai-Ramai Ikut Nyaleg
Grafis ( Koko/Suara Pemred )
Kades Desa Goa Boma, Kecamatan Monterado, Ewaldus
"Dengan pengalaman dua periode sebagai Kades, tentu di parlemen saya mampu untuk menyalurkan aspirasi masyarakat yang lebih luas."

Aktivis Gemawan Kalbar, Sri Haryanti
"Faktor lain yang mempengaruhi menurutnya ada pada kewenangan legislator yang lebih luas, dan anggaran yang lebih besar seperti dana aspirasi"

KUBU RAYA, SP – Para kepala desa (Kades) rela mengundurkan diri dari posisinya, demi mendaftar sebagai calon anggota legislatif. Di Kalbar, setidaknya ada 60 lebih Kades yang sudah memasukkan surat pengunduran diri. Apa motivasi mereka memilih kursi wakil rakyat?

Satu di antara Kades yang nyaleg di Kubu Raya, Muhammad  Firdaus mengaku, 

keikutsertaannya lantaran mempunyai visi-misi menyuarakan aspirasi rakyat. Menurut Kades Teluk Empening, Kecamatan Terentang ini, wakil rakyat yang duduk di parlemen Kubu Raya daerah pemilihan Kubu, Batu Ampar, Terentang (Kubater), belum maksimal memperjuangkan aspirasi masyarakat di Kecamatan Terentang.

Selain itu, sejauh ini belum ada putra asli daerah Terentang yang duduk di kursi legislatif Kubu Raya. Sebagai putra asli, Firdaus memutuskan mundur dari jabatannya sebagai kepala desa demi tujuan dan kepentingan rakyat yang lebih besar.

"Selama ini, kami di Terentang tidak memiliki tempat menampung aspirasi secara khusus. Makanya salah satu motivasi saya maju di Pileg ini yaitu ingin menyuarakan hak masyarakat Terentang," kata caleg PKB ini.

Kini statusnya masih aktif sebagai kepala desa. Namun sudah mengajukan surat pengunduran diri, sebagai syarat mendaftar bakal calon legislatif (Bacaleg) di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Surat tersebut sudah disampaikan ke Pemdes dan KPU. Dia berharap prosesnya cepat dan jabatan Kades bisa segera dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW).

Di Sintang, ada Kades Pengkadan Baru, Kecamatan Dedai, Saman yang juga nyaleg. Berperahu partai Nasdem, dia mengaku ingin membangun dan membantu masyarakat secara luas. Di posisi Kades, wewenang dan dana yang dikelola terbatas.

Dia sendiri tak perlu mengundurkan diri lantaran masa tugasnya sebagai Kades akan berakhir September mendatang. Saman tak asal aji mumpung, dia mengatakan, sudah mempersiapkan strategi dan program unggulan, tapi enggan dia bocorkan.

“Kalau tentang pengelolaan anggaran, setidaknya pengalaman mengelola dana desa selama hampir 6 tahun ini bisa menjadi bekal,” sebutnya. 

Kades Desa Goa Boma, Kecamatan Monterado, Bengkayang, Ewaldus juga mantap terjun politik. Maju dari Partai Gerinda, dia mengatakan bukan diajak partai. Namun karena dorongan pendukungnya. Masa jabatannya sebagai Kades sendiri berakhir 2019. 

Meskipun jabatan Kades bisa tiga periode, dengan dua kali menang pemilihan Kades dan dukungan serta pengalaman, dia yakin mampu menyalurkan aspirasi masyarakat dari kursi dewan. Salah satu program utamanya adalah memajukan desa dan kelompok tani. Dia meyakinkan semuanya realistis, didasari akal sehat dan harmonis dalam etnis.

"Dengan pengalaman dua periode sebagai Kades, tentu di parlemen saya mampu untuk menyalurkan aspirasi masyarakat yang lebih luas," tuturnya. 

Tak hanya mereka yang masih aktif, mantan Kades pun punya niatan sama. Misalnya, mantan Kades Rawak Hulu, Kecamatan Sekadau Hulu, Sekadau, Budi. Lewat Partai Golkar, dia menguatkan niat lantaran kemauan masyarakat.

“Saya timbang-timbang selama beberapa bulan dan akhirnya saya memutuskan untuk maju dalam Pileg tahun depan," ujarnya.  

Golkar dia pilih lantaran sudah lama kenal dengan para pengurusnya. Komunikasi dengan mereka pun lancar dan akhirnya dia diberi ruang. Mengenai potensi suara, di wilayah desanya memiliki jumlah pemilih sekitar 2 ribu orang. Dia menargetkan 60-75 persen suara itu dia dapat. Selebihnya, akan menyasar suara di desa-desa lain.

Dia mengaku punya visi-misi jelas. Di kursi dewan pun, menurutnya tidak ada yang tidak bisa. Asal punya visi-misi dan konsisten dengan apa yang telah diucapkan kepada masyarakat.

“Target saya tentu di bidang pembangunan, pertanian dan kesehatan," pungkasnya.  

Hak Kades

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kapuas Hulu, Alfiansyah mengatakan majunya Kades dalam Pileg 2019 merupakan hak mereka.

"Sudah kami terima semua syarat pengunduran diri selanjutnya sudah kami sampaikan ke KPU Kapuas Hulu sebagai salah satu syaratnya di KPU," katanya.

Diterangkannya, bagi desa yang Kadesnya mengundurkan diri maka akan ditunjuk pelaksana tugas dan akan dilakukan pemilihan Kades antar waktu. "Kecuali jika sudah ada Kades terpilih per tanggal 4 April, maka Kades terpilih itu yang akan diserahterimakan," jelasnya.

Belum Masuk

Di Kabupaten Bengkayang, Plt Kasubag Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) setempat, Tri Novianti menjelaskan dari tiga Kades yang ikut maju Pemilu Legislatif, baru satu orang yang sudah menyampaikan surat pengunduran diri ke instansinya. 

"Baru ada satu Kades yang sudah menyampaikan surat pengunduran diri ke kami. Mungkin sisanya akan menyusul," kata Tri. 

Surat pengunduran diri itu nantinya akan diproses dan dikeluarkan surat pemberhentian oleh Bupati. Kemudian instansi terkait akan mengarahkan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

"Proses pemberhentian Kades, setelah adanya hasil pleno dari BPD yang memberhentikan Kades tersebut. Hasilnya akan disampaikan ke Camat dan kemudian mengusulkan ke Bupati," imbuh Tri. 

Desa yang Kadesnya mundur akan dipimpin oleh pelaksana tugas atau pejabat Kades untuk mengisi kekosongan sementara. Untuk penetapan pelaksana tugas Kades minimal berpangkat 3B, dan serendah-rendahnya 3A.

"Bisa juga lihat dari PNS di desa tersebut yang berkompeten, aktif dan berdomisili di desa  tersebut," tutupnya.

Masih Definitif

Kabid Pemerintahan Desa Dinas SP3APMD, Andri Candra mengatakan, ada delapan Kades dan tiga anggota BPD yang ikut mendaftar sebagai bakal calon legislatif 2019 di Kabupaten Kayong Utara. Mereka harus melengkapi dua berkas administrasi. Pertama, surat keterangan bahwa pengunduran dirinya sedang dalam proses. Kedua, bukti tanda terima. 

"Terkait proses pemberhentian Kades, salah satu aturan untuk proses pemberhentian disebabkan karena meninggal dunia, diberhentikan dan mengundurkan diri," sebutnya.

Dalam hal pencalegan, konteksnya adalah mengundurkan diri. Semua Kades yang nyaleg di sana sudah menyampaikan surat pengunduran diri sebagai Kepala Desa. Segi legalitas yang ditunggu kini tinggal Surat Keputusan Bupati. 

“Untuk kepentingan KPU sebagai penyelenggara, adalah Surat Keterangan Dalam Proses. Itu yang sudah kami sampaikan kepada yang bersangkutan, untuk disampaikan kepada KPU," jelasnya.

Pengangkatan pelaksana tugas dilakukan setelah surat pengunduruan diri keluar.

"Artinya, status delapan Kepala Desa tersebut hingga saat ini masih definitif sebagai Kepala Desa sampai terbitnya SK pemberhentian dikeluarkan," tutup Andri.

Batal Nyaleg

Di Kabupaten Landak, seorang kepala desa batal nyaleg. Kabid Aplikasi Pemerintahan Desa (Admindes) DSPMPD Landak, Sinel mengatakan, ada satu Kades yang mengundurkan diri untuk mengikuti pencalegkan pada Pemilu 2019 nanti. 

"Hanya saja saya lupa Kades mana," akunya singkat. 

Ketua KPU Landak, Herkulanus Yacobus menjelaskan, ada satu Kades mengundurkan diri sebagai Kades untuk mengikuti pencalegkan. Dia adalah Kades di Kecamatan Sebangki.

"Surat pengunduran diri (sebagai Kades) itu sudah ditariknya. Yang bersangkutan tidak jadi mencalegkan diri dalam Pemilu 2019 ini. Posisi bersangkutan sebagai caleg, sudah diganti dengan caleg lainnya," aku Yacobus. 

Terbanyak Mundur

Kabupaten Sanggau jadi daerah yang sementara Kadesnya paling banyak maju pemilihan legislatif. Sedikitnya 14 Kades sudah siap berebut 40 kursi DPRD Sanggau pada Pemilu 2019 mendatang.

Kabid Pemdes Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPM Pemdes) Kabupaten Sanggau, Alian mengatakan 14 kepala desa tersebut sudah menyampaikan pengunduran secara tertulis. Per 30 Juli 2018, pihaknya sudah menyampaikan pengunduran diri 13 Kades ke KPU.

“Hari ini (kemarin, red) sebelum jam 12 siang tadi ada satu kepala desa lagi yakni Kepala Desa Berakak yang menyusul berkasnya dan juga sudah kita sampaikan ke KPU,” jelasnya.

Jumlah itu jadi yang terakhir mereka urus. Saat ini pihaknya sedang mengurus surat keputusan bupati terkait pengundurun diri para Kades. Hal ini menunjukkan pemberhentian dimaksud tidak bisa diambil sepihak. 

Kewenangan Bupati

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kubu Raya, Nursyam Ibrahim  mengungkapkan, empat Kades dan satu orang anggota BPD yang nyaleg, telah mengajukan surat permohonan pengunduran dirinya masing-masing. Pihaknya kini sedang melakukan kajian untuk mendefinitifkan pemberhentian empat Kades tersebut. 

"Perlu kajian bagian hukum, dan kajian administrasinya untuk kami buat. Setelah itu selesai, baru bisa diusulkan permohonan pemberhentiannya untuk ditandatangani bupati,” terangnya.

Nursyam mengatakan, persetujuan pemberhentian seorang Kades merupakan hak preogratif bupati. Bila mana bupati tak menandatangai surat pemberhentian, maka yang bersangkutan tidak bisa mundur dari jabatan Kadesnya.

"Tahapan Pileg masih lama. Insyaallah, surat pengunduran diri dari empat Kades yang maju di Pileg ini akan kami proses secepatnya," pungkasnya.

Lebih Kuasa 

Aktivis Gemawan Kalbar, Sri Haryanti menilai fenomena Kades nyaleg memang berdasarkan panggilan kepentingan masyarakat. Beberapa Kades yang dia temui terbukti membawa perubahan di desa yang dipimpinnya. Bahkan berimbas ke desa lain.

“Maka bisa dilihat bahwa sejauh ini motivasi terkuatnya adalah untuk kepentingan rakyat," tutur Sri.

Faktor lain yang mempengaruhi menurutnya ada pada kewenangan legislator yang lebih luas, dan anggaran yang lebih besar seperti dana aspirasi. Untuk soal ini, dia berharap motivasi Kades benar untuk masyarakat, bukan kepentingan pribadi.

Dilihat lebih jauh, kemampuan manajerial dan pengalaman mengelola anggaran sebagai Kades, tidak bisa disamakan dengan pengelolaan di tingkat legislatif. Risiko wakil rakyat lebih besar dibandingkan anggaran di desa. Terkait fungsi legislasi, menurutnya dapat mengacu pada rekam jejak sang Kades. 

"Apakah cukup produktif menghasilkan peraturan-peraturan yang pro rakyat, peraturan-peraturan yang melindungi rakyat, inovasi-inovasi apa yang dituangkan dalam peraturan tersebut," ucapnya.

Selanjutnya, seorang anggota dewan memiliki fungsi pengawasan. Jika selama jadi Kades dia jadi eksekutor, ketika jadi dewan akan diuji dalam mengawasi kerja pelaksana kebijakan. Bagaimana mereka mengesampingkan kepentingan-kepentingan golongan tertentu hingga pengawasan berjalan objektif.

Para Kades yang pindah haluan menjadi caleg menurutnya bukan fenomena baru. Jumlah demikian besar mungkin bikin heboh karena memang inilah masanya pemilihan umum. Apalagi, akan ada upaya uji materil terhadap UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang dinilai menghambat Kades jadi caleg.

"Ini sebagai bukti bahwa tidak sedikit kepala desa yang berkeinginan ikut dalam pertarungan menjadi wakil rakyat,” sebutnya. (abd/eko/akh/iat/end/nar/sap/dvi/noi/bls)

Kades Punya Nilai Lebih

Ketua DPD Hanura Kalbar, Suyanto Tanjung mengatakan merekrut kader untuk diusung menjadi caleg, tidak dilihat dari latar belakang pekerjaannya. Namun bukan pula partai sengaja mengincar kepala desa (Kades) untuk diusung jadi wakil rakyat.

"Kalau di Hanura tidak begitu, jadi yang kita lihat itu memang figur yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat," terangnya, Rabu (1/8). 

Kebetulan saja ada sejumlah Kades yang memilih Hanura sebagai perahu menuju legislatif. Mereka pun tak dapat keistimewaan. Sama seperti calon lain.

"Kita merekrut dengan kajian, bagaimana caleg ini betul-betul bisa diterima masyarakat. Kalau dia bisa diterima, ada kemungkinan dia bisa jadi (legislator)," tuturnya. 

Selain itu, pihaknya juga menilai apakah yang bersangkutan bisa memperjuangkan nilai-nilai yang diwajibkan oleh Partai Hanura. Dia meyakinkan mereka yang maju lewat Hanura, memiliki kemampuan untuk mendulang suara dan menjadi wakil rakyat.

"Semua yang kita calonkan ini kualitasnya mesti yang terbaik buat masyarakat," tuturnya. 

Suyanto mengaku ada keuntungan bagi partai yang mencalonkan Kades. Apalagi jika kinerjanya selama menjabat dinilai baik. Namun dia tidak memungkiri, bahwa ada Kades yang  kinerjanya dipertanyakan oleh masyaratnya sendiri. 

"Kalau saya tidak melihat itu, saya melihat secara menyeluruh. Secara lengkap bahwa calon-calon ini bisa memperjuangkan hak masyarakat dan siap menjalankan perintah partai," tutupnya.

Ketua DPD Partai Golkar Melawi, Abang Tajudin mengatakan fenomena Kades nyaleg bukan hal baru. Apalagi ini merupakan hak konstitusional seseorang untuk maju dalam pesta demokrasi.

"Yang penting dia memenuhi ketentuan sesuai undang-undang bahwa harus mundur dari jabatannya sebagai kepala desa," katanya.

Tajudin mengatakan Golkar sudah melakukan seleksi melihat kelayakan dan kapasitas setiap caleg, termasuk para Kades. 

"Kita tetap melihat kemampuan dia, tentunya yang dianggap punya kapasitas lebih dari yang lain. Kelebihan lainnya, Kades juga punya massa pendukung yang jelas," katanya.

Perkara duduk di kursi mana, menurutnya sama-sama soal pengabdian. Jika jadi Kades, seseorang hanya membangun desanya. Namun bila terpilih jadi dewan, dia bisa mengembangkan kapasitas dan membangun lebih banyak desa.

Sementara itu, Ketua DPD Nasdem Sintang, Herry Syamsudin mengungkapkan masuknya Kades sebagai caleg sangat menguntungkan partai. Kades yang menjadi caleg dipastikan akan mendapatkan dukungan masyarakat yang dipimpinnya.

“Mungkin tidak bisa 100 persen, tapi kalau misalnya di satu desa itu ada 800 suara pemilih, setidaknya separuhnya atau lebih masih bisa memberikan dukungan kepada Kades mereka yang mencalonkan diri,” ujar Herry.

Menurutnya, para caleg yang mundur dari jabatan Kades akan lebih all out dalam merebut dukungan dari pemilih. Mereka telah rela melepas apa yang mereka pegang, untuk amanah lebih luas. 

“Pastilah mereka ingin berbuat dan membangun untuk masyarakat yang lebih luas, dan mereka sudah punya bekal,” katanya.

Bekal yang dimaksudkan adalah bekal pernah “bertarung”  dan mengelola pemerintahan desa yang tak lepas dari pengelolaan anggaran. Bekal inilah yang jadi salah satu nilai lebih caleg dari kalangan Kades. (iat/eko/end/bls)