Hermanus: Kedepankan Upaya Pembinaan pada Desa yang Terindikasi Bermasalah Kelola DD 

Kubu Raya

Editor Indra W Dibaca : 143

Hermanus: Kedepankan Upaya Pembinaan pada Desa yang Terindikasi Bermasalah Kelola DD 
Wakil Bupati Kubu Raya, Hermanus. (Ist)
KUBU RAYA, SP - Wakil Bupati Kubu Raya, Hermanus mengakui bahwa memang saat ini ada beberapa desa di Kubu Raya yang terindikasi bermasalah dalam melakukan pengelolaan Dana Desa, dan sedang diperiksa oleh Inspektorat.

"Tapi, ini kan baru indikasi," ujar Hermanus usai membuka kegiatan Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, di Garedenia, Senin (6/8).

Hermanus menegaskan, sementara, tindakan yang dilakukan pemerintah daerah kepada desa-desa yang terindikasi bermasalah tersebut, masih mengupayakan langkah pembinaan.

"Melalui Dinas sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kita lakukan langkah pembinaan sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat," katanya.

Tetapi, jika upaya pembinaan tersebut nanti tak dilaksanakan, dan praktik penyalahgunaan penggunaan Dana Desa masih tetap terjadi, maka aparat penegak hukum akan dipersilahkan untuk memproses hukum oknum-oknum yang terlibat.

"Tetapi, sejauh ini kita tetap mengedepankan upaya pembinaan dulu. Pihak Inspektorat akan mengeluarkan hasil pemeriksaan setelah enam puluh hari. Selanjutnya hasil pemeriksaan itu  kita sampaikan kepada desa untuk memperbaiki kesalahannya," ucapnya.

Dia pun berharap, langkah-langkah pembinaan yang didilakukan kepada desa-desa yang bermasalah, bisa berjalan efektif untuk mengeleminir terjadinya penyimpangan-penyimpangan di desa. 

Dana Desa yang saat ini digelontorkan pemerintah dengan jumlah yang besar kini pun seolah menjadi bumerang. Sebab, anggaran tersebut memang berpotensi membuka peluang-peluang tindak pidana Korupsi. 

Namun, Kepala Balai Pemberayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal (Kemendes PDTT) Helmiati tak sependapat dengan hal tersebut.

Menurutnya, memang ada beberapa desa yang terjebak dalam mengelola Dana Desa yang akhirnya mengarah ke perbuatan tindak pidana korupsi. Tetapi, kata dia, di sisi lain, Dana Desa terbuki mampu mengakselerasi pembangunan dari pinggiran, sebagaimanan nawaciata Presiden RI.

"Beberapa desa memang ada sinyal yang terlibat penyelewengan dalam mengelola Dana Desa seperti pertanyaan adek-adek. Tetapi, kita jangan berhenti di situ saja. Sebab, Banyak juga desa yang berhasil dalam mengelola DD nya dan berhasil menjadikan desa menjadi mandiri," pungkasnya. 

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kubu Raya, Norsyam Ibrahim mengungkapkan, ada enam orang kepala desa yang dilaporkan melakukan penyimpangan penggunaan Dana Desa tahun 2017.

Menurutnya, sampai saat ini, hasil pemeriksaan terkait laporan penyimpangan penggunaan dana desa tersebut belum bisa disampaikan. Sebab, proses pemeriksaan sendiri masih berjalan di Inspektorat. Penangannya pun kata dia belum masuk ke ranah hukum.

"Memang ada enam kepala desa yang kita ketahui dalam pemeriksaan. Saat ini, pemeriksaan tersebut masih tahapan penelusuran data," ungkap Norsyam Ibrahim.

Nursyam menegaskan, sepanjang belum ada kepastian temuan kerugian negara dari hasil penelusuran data yang dilakukan oleh pihak inspektorat, maka sejatinya, praduga tak bersalah tetap harus dijunjung tinggi. 

"Sepanjang belum definitif, masih praduga tak bersalah, maka kita tidak bisa mempublish pihak-pihak yang turut diperiksa ini. Kita tunggu saja apa hasil nya nanti," katanya.

Kendati demikian, Norsyam mengisyaratkan, apabila hasil pemeriksaan mengungkapkan bahwa memang ditemukan unsur tindak pidana korupsi yang melibatkan enam kepala desa sebagaimana yang dilaporkan ini, maka  perkaranya nanti akan diserahkan ke aparat penegak hukum untuk diproses.

"Dan tentu saja, jika memang nantinya ada perangkat desa yang terjerat kasus hukum, pasti akan diberhentikan dari jabatannya. Kalau Kadesnya yang terlibat, maka akan dicopot jabatanya, baru kemudian di PAW," tutupnya. (abd)