Buruh PT APL Minta Perusahaan Lunasi Tunggakan Upah Sesuai Standar UMK

Kubu Raya

Editor Indra W Dibaca : 80

Buruh PT APL Minta Perusahaan Lunasi Tunggakan Upah Sesuai Standar UMK
Buruh yang bekerja di perusahaan sawit PT APL di Rasau Jaya saat melalukan mogok kerja. (Ist)
KUBU RAYA, SP - Konflik antar Buruh Harian Lepas (BHL) dan perusahaan sawit seperti tak berkesudahan. Persoalan yang memicu konflik, tak jauh dari masalah upah BHL yang dinilai tak proporsional.

Masalah serupa, juga dialami buruh harian lepas di perusahaan perkebunan sawit, PT Asia Palm Lestari (APL) yang berlokasi di Rasau Jaya. BLH yang bekerja di perusahan tersebut, digaji dibawah Upah Minimum Karyawan (UMK) sejak awal 2017 hingga Mei 2018.

Buntut dari sistem pembayaran upah oleh pihak perusahaan kepada buruh harian lepas ini pun akhirnya berujung konflik. Para buruh terpaksa berontak untuk menagih keadilan.

Puncak kekesalan buruh harian lepas yang bekerja di PT APL berujung dengan aksi pemboikotan mogok kerja secara massal akibat upah yang dibayar tak sesuai UMK. 

"Kemarin kami mogok kerja selama 4 hari," kata seorang buruh harian lepas PT APL yang enggan disebutkan namanya kepada Suara Pemred, Rabu (8/8).

Mogok kerja yang dilakukan itu, kata buruh tersebut merupakan bentuk protes keras. Karena perusahaan lamban merespon pelunasan upah yang diminta buruh sesuai standar UMK.

Karena itu, dalam aksi mogok kerja selama empat hari itu, para buruh mendesak perusahaan agar segera membayarkan sisa upah mereka selama ini. 

"Jadi, kita menuntut upah kami dari awal 2017 hinggal Mei 2018 yang selama ini belum sesuai UMK itu, agar segera dibayarkan sisanya," ucapnya.

Menurut dia, per Juni 2018, pihak perusahaan baru menyetujui pembayaran upah buruh sesuai UMK, pasca dilakukannya aksi mogok kerja secara massal tersebut. 

"Meski demikian, kita tetap menagih, agar perusahaan ini juga melunasi tunggakan upah kami dari awal 2017 hingga Mei 2018 sesuai standar UMK tadi," pungkasnya.

Ketua Sarikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) Kubu Raya, Sujak mengatakan, pihaknya akan ikut mengawal hak buruh yang bekerja di PT APL tersebut agar perusahaan bisa segera membayar tunggakan upah buruh sesuai standar UMK.

"Memang saat ini, selama bulan Juni dan Juli 2018 upah yang diberikan perusahaan ke buruh sudah sesuai UMK. Hanya saja dari Mei 2018 hingga awal 2017 lalu masih tidak sesuai dengan UMK. Nah inilah yang mereka tuntut. Kami dari SBSI terus berupaya menegosiasikan ini dengan pihak perusahaan, supaya masalah konflik buruh dan perusahan ini cepat selesai," pungkasnya. 

Hingga berita ini diturunkan, pihak perusahaan belum dapat dikonfirmasi untuk dimintai tanggapan atas desakan buruh yang meminta perusahaan segera melunasi sisa upah tersebut sesuai standar UMK.

Suara Pemred sudah berupaya melakukan konfirmasi ke pihak perusahaan, melalui telepon. Namun pihak yang bersangkutan tak memberi jawaban. (abd)