Ponpes Mahad Nurul Jadid Tolak Vaksin MR, Menunggu Sertifikasi Halal dari MUI

Kubu Raya

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 107

Ponpes Mahad Nurul Jadid Tolak Vaksin MR, Menunggu Sertifikasi Halal dari MUI
Ilustrasi. (Net)
Ketua Yayasan Ponpes Mahad Nurul Jadid, Hefni Maulana
"Kami tidak akan memberikan izin untuk vaksinasi MR tersebut dilakukan kepada santri sebelum adanya kepastian kehalalan. Kami akan menunggu fatwa dari MUI."

KUBU RAYA, SP - Sejumlah sekolah muslim di Kubu Raya,masih menolak pelaksanaan imunisasi Meales dan Rubella (MR) sebelum adanya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan vaksinasi tersebut halal.

Pondok Pesantren  (Ponpes) Mahad Nurul Jadid di Kumpai, Desa Sungai Ambangah, Kecvamatan Sungai Raya misalnya. Ketua Yayasan Mahad Nurul Jadid, Hefni Maulana mengatakan, pihaknya akan berpedoman teguh kepada keputusam MUI terkait dengan pelaksanaan imunisasi MR untuk para santrinya.

"Persoalan kehalalan, merupakan hal yang sakral dalam Islam. Sebab, kehalalan memang diatur dalam hukum syariat," ujar Hefni Maulana, Selasa (7/8).

Karena itu, kata dia, setiap muslim wajib menjamin kehalalan semua zat dan unsur makanan yang masuk ke tubu. Bahkan, persoalan rezeki juga harus bersumber dari kerja-kerja yang halal. 

"Kami tidak akan memberikan izin untuk vaksinasi MR tersebut dilakukan kepada santri sebelum adanya kepastian kehalalan. Kami akan menunggu fatwa dari MUI," katanya. 

Hefni mengaku, sejak berdirinya Pondok Pesantren Mahad Nurul Jadid, memang belum pernah sama sekali petugas kesehatan melaksanakan imunisasi kepada para santri, secara masif seperti yang dilakukan pemerintah saat ini.

"Dan alhamdulilah, santri-santri kita sehat-sehat semua. Paling kalau sakit, mereka demam biasa," ujarnya.

Menurutnya, untuk mencegah terjadinya penyakit yang bersifat mewabah di Pondok Pesantren Mahad Nurul Jadid, maka yayasan secara rutin melakukan pemeriksaan kesehatan kepada seluruh santri secara  bekerjasama dengan petugas Puskesmas.

"Kami di sini rutin memeriksakan kesehatan santri. ini kita lakukan untuk pencegahan terhadap penyakit," imbuhnya.

Mengenai vaksinasi MR yang dicanangkan pemerintah, Hefni secara pribadi tidak keberatan hal itu dilaksanakan, jika  memang dianggap penting dan mendesak untuk menyelamatkan anak-anak dari penyakit. Tetapi, urgensi kehalalan vaksinasi memang tidak bisa abaikan. 

Kehalalan zat yang terkadung di dalam vaksin harus dipastikan. Langkah MUI bersama Kementrian Kesehatan yang saat ini sedang menguji sertfikasi kehalalan vaksin menurutnya adalah langkah yang baik untuk semua pihak. Agar, kedepannya  pelaksanaan vaksin MR ini tidak lagi menimbulkan kecemasan, bagi umat muslim terkait kehalalannya yang selama ini memang selalu diperdebatkan.

"Insyallah jika memang halal dan sekiranya perlu untuk dilakukan, pihak Ponpes kami akan membantu pemerintah melaksanakan imunisasi MR ini. tetapi itu tadi, harus ada sertifikasi hahalnya  dari MUI," pungkasnya. 

Sebelumnya, Ketua MUI Kabupaten Kubu Raya, Zamroni Hasan mengatakan, dirinya sudah berkomunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya agar menunda pelaksanaan imunisasi Meales dan Rubella (MR) khusus bagi warga muslim.

Penundaan itu, merupakan instruksi dari MUI Pusat dan Kemenkes RI yang sebelumnya telah menyepakati vaksinasi MR ditunda hingga tanggal 8 Agustus 2018.

“Dinas Kesehatan Kubu Raya juga sudah sepakat menunda imunisasi MR khusus untuk warga muslim sambil menunggu fatwa kehalalan dari MUI. Kalau bagi non muslim, yang tidak terikat dengan halal itu, ya tidak apa. lanjut saja," pungkasnya.

Melindungi dari Bahaya Penyakit
 
Kepala Dinas Kesehatan Kubu Raya, Berli Hamdani mengatakan, meski hingga saat ini vaksin  MR masih masih belum mendapatkan sertifikasi dari MUI, tetapi pihaknya tetap melaksananakn kampanye imunisasi MR tersebut.

Saat ini, vaksinasi tetap dilaksanakan, tetapi khusus untuk warga non muslim atau pihak-pihak yang tidak mempermasalahkan kehalalan vaksin itu sendiri.

“Kami tetap menjalankan kampanye imunisasi MR. Sebab, dari sisi kesehatan, kami berkewajiban melindungi anak-anak dan masyarakat dari bahayanya penyakit campak dan rubella. Tentu pelaksanaan imunisasi MR yang kita laksanakan ini, acuannya berdasarkan kebijakan Menkes," pungkasnya. (abd/jek)