Kemendes Evaluasi Program Dana Desa, Membantu Pekab dalam Pembangunan Infrastruktur

Kubu Raya

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 209

Kemendes Evaluasi Program Dana Desa, Membantu Pekab dalam Pembangunan Infrastruktur
Ilustrasi. (Net)
Kepala Pusat Latihan Masyarakat, Helmiyati
"Dengan DD, progres percepatan pembangunan infrastruktur di desa-desa cukup efektif. Tentu ini juga capaian keberhasilan program DD."

KUBU RAYA, SP - Kepala Pusat Latihan Masyarakat Kementrian Desa PDT dan Transmigrasi, Helmiyati mengungkapkan, empat tahun berjalan program Dana Desa (DD) di masa pemerintahan Jokowi-JK, tentu banyak evaluasi yang sudah dilakukan.

Satu diantaranya, mengevaluasi soal tingkat keberhasilan DD dalam mewujudkan desa yang madiri. Menurutnya, sejauh ini DD memang belum terlihat efektif mendorong kemandiriian desa secara merata.

Tetapi, dilain sisi DD terbukti mampu membantu pemerintah daerah dalam melakukan  percepatan pembangunan infrastruktur sebagaimana nawacita presiden. Yakni, membangun bangsa dari pinggiran. 

"Dengan DD, progres percepatan pembangunan infrastruktur di desa-desa cukup efektif. Tentu ini juga capaian keberhasilan program DD," kata Helmiyati, diwawancarai di Hotel Gardenia Kubu Raya belum lama ini.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang masif dari pinggiran melalui program DD, terbukti mampu menurunkan angka kemiskinan secara global di negara ini. 

"Banyak keberhasilan yang di klaim pemerintah, bahwasannya DD mampu menurunkan kemiskinan di desa itu. Tetapi kita jangan lihat kesitu. Sebab, memang DD belum cukup efektif mendorong desa untuk mewujudkan desa yang mandiri," katanya.

DD yang digelontorkan pemerintah pusat dengan jumlah yang besar, memang semangatnya adalah untuk menstimulus desa supaya Desa bisa mandiri. 

Dengan modal itu, diharapkan setiap desa mampu menggerakkan perekonomian desa dengan cara membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). di Kubu Raya, Beberapa desa sudah ada yang membentuk BUMDes tersebut.

Tetapi, keberhasilan BUMDes sampai saat ini masih dipertanyakan. 

"Untuk mewujudkan desa yang mandiri, memang bukan seperti membalikan telapak. Perlu proses," kata Helmiyati.

Wakil Bupati Kubu Raya, Hermanus mengatakan, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka setiap desa sudah harus siap untuk melaksanakan pembangunannya secara mandiri. 

Menurutnya, salah satu unsur yang akan terlibat dalam pengawalan implementasi undang-undang tersebut adalah unsur kader pemberdayaan masyarakat desa. 

"Kader desa, adalah orang-orang kunci yang mengorganisasi dan memimpin masyarakat desa. Kader mempunya fungsi mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan kapasitas kemampuan dan memanfaatkan sumber daya melalui pendampingan," pungkasnya.

Tingkatkan Kapasitas Kelola Bumdes  

Bupati Kubu Raya, Rusman Ali mengatakan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi  telah mengeluarkan Permendes Nomor 4 Tahun 2015, tentang Badan Usaha Milik Desa. Peraturan ini, bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan usaha desa. 

"Supaya cita-cita desa mandiri bisa terwujud secara merata. Maka, kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes wajib ditingkatkan," kata Rusman Ali.

Selain itu ia juga meminta, setiap desa terus mengeksplorasi potensi sumber daya alam (SDA) desanya masing-masing untuk di kembangkan.Agar lebih baik dalam memahami berbagai hal yang berkaitan dengan BUMDes itu sendiri.

"Setiap pemerintah desa harus memiliki pengetahuan yang memadai dan berdaya saing. Supaya BUMDes bisa berkompetisi dalam dunia usaha,” katanya.

Ia menuturkan, reknis pendirian BUMDes sudah diketahui pemerintah desa. Namun ada tantangan berikutnya. yakni, bagaimana mengembangkan BUMDes dan mensinergikan berbagai kebijakan pemikiran dan pelaku yang terlibat dalam BUMDes itu sendiri. 

“Untuk itu, Kades dan pengelola BUMDes agar serius dan penuh kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan yang diserahkan untuk modal BUMDes tersebut. Patuhi dan pedomani ketentuan yang mengatur dalam pengelolaan dana BUMDes,” pesanya. (abd/jek)