Tunjangan Khusus Guru Tak Tepat Sasaran

Kubu Raya

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 2115

Tunjangan Khusus Guru Tak Tepat Sasaran
Grafis Koko (Suara Pemred)
Asisten Pratama Ombudsman Kalbar, Tari Mardina
"Kami sangat mendorong ini dikembalikan ke daerah masing-masing, untuk menentukan di mana lokasinya dan sekolah mana saja menjadi penerima, karena daerah yang lebih tahu bukan dari pusat"

Kadisdikbud Kubu Raya, Frans Randus
"Kendalanya seperti tidak ada lagi status daerah 3T sebagai penerima tunjangan khusus."

KUBU RAYA, SP – Tunjangan khusus untuk guru di Kalbar tidak tepat sasaran. Tunjangan tersebut bisa didapat guru yang mengajar di daerah terpencil, perbatasan dengan negara lain, masyarakat adat terpencil dan juga yang sedang mengalami bencana atau keadaan darurat lain. 

Kenyataannya, mereka yang mengajar di lokasi tersebut, ada yang tak dapat tunjangan. Sementara guru yang mengabdi dekat pusat kota, menikmatinya.

Masalah data ditengarai jadi penyebab. Pemerintah pusat hanya menetapkan delapan kabupaten yang masuk 3T (terdepan, terluar, terpencil). Padahal, ada banyak kabupaten lain yang masuk daerah terpencil. Di Kubu Raya dan Mempawah misalnya. 

Satu di antara guru honorer di Kubu Raya, Valentinus Pianus bercerita, tunjangan khusus tak diberikan sesuai sasaran. Banyak fenomena guru di kota maupun pinggiran kota menerima, namun yang di pedalaman atau daerah tertinggal, tidak mendapat tunjangan tersebut.

"Pemerintah sebenarnya sudah ada yang tahu, tapi mereka cari titik aman. Seolah barang itu sudah disosialisasikan dengan baik, sementara yang guru honorer tergantung jam mengajar," katanya, Kamis (8/11). 

Sementara di Kapuas Hulu, beredar cerita tunjangan akan dihapus. Para pendidik di sana resah. Perjuangan mengajar di daerah pelosok dan terpencil memang tidak mudah.

"Kebutuhan di wilayah terpencil ini sangat besar, jika hanya mengharapkan gaji tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidup yang tinggi," kata Kepala SD 03 Nanga Dua, Kecamatan Bunut Hulu, Acong.

Para guru di sana harus mengabdi di wilayah sepi penduduk, tanpa penerangan, akses jalan yang buruk, serta fasilitas pendidikan yang belum memadai. Untuk berkomunikasi pun, mereka harus menuju titik tertentu. Jaringan telepon di sana kurang memadai.

"Saya minta pemerintah harus memahami kondisi kami yang ada di lapangan saat ini. Kami mengabdi dengan sepenuh jiwa dan raga," katanya.

Permasalah tersebut kini ditangani Ombudsman RI Perwakilan Kalbar. Hasilnya, sejumlah pengajar sekolah di beberapa kabupaten yang masuk kategori, tak dapat tunjangan khusus.

Asisten Pratama Ombudsman RI Perwakilan Kalbar, Tari Mardina mengatakan, kasus ini bermula tahun 2017, saat guru-guru dari daerah terpencil Kabupaten Kubu Raya mengadu. Sebelum 2017, tunjangan mereka terima. Namun masuk tahun itu, tunjangan tak didapat.

“Dari situ kami akhirnya melakukan tindak lanjut, dan sampai kasus ini diambil alih Ombudsman Pusat,” katanya.

Ombudsman RI sendiri telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Perubahan terjadi lantaran sejak 2017, pemberian tunjangan oleh Kemendikbud didasarkan pada data Indeks Desa Membangun (IDM) dari Kemendes PDTT.

“Sudah dikeluarkan laporan akhir pemeriksaan yang diberikan kepada Kemendikbud bahwa, harus ada evaluasi terhadap tunjangan khusus ini, khususnya untuk daerah-daerah terpencil,” sebutnya. 

Tari menerangkan dari hasil pemantauan lapangan di Sintang dan Mempawah, didapat fakta tersebut. Temuan paling fatal ada di Mempawah. Sejak 2017, tunjangan khusus hanya untuk guru di desa sangat tertinggal. Bukan lagi desa tertinggal, berkembang atau maju. Sementara di Mempawah, Desa Sungai Bakau Darat masuk desa tertinggal. Guru di tiga sekolah itu dapat tunjangan khusus, padahal hanya perlu 15 menit ke kota kecamatan. 

Namun dari dua tahun terakhir, Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Mempawah membuat kebijakan sendiri. Sekolah yang jaraknya dekat dan ditetapkan atau dinominasikan sebagai penerima tidak dibayarkan. Kebijakan diambil sebagai salah satu upaya meredam gejolak di kalangan pendidik. 

Di Mempawah, Kemendikbud mencatat 119 orang yang meliputi 20 sekolah. Namun yang dicairkan hanya 45 orang. Sebagian berasal dari Desa Mensiap dan Suak Berangan yang sesuai peruntukan.

“Rata-rata memang penahanan pembayaran ini mulai sejak tahun 2017, Kubu Raya juga demikian. Tapi kalau di Sintang semua dibayarkan karena memang sudah sesuai antara data dengan fakta di lapangan,” katanya.

Tunjangan khusus pertama kali digaungkan 2009/2010, dan disalurkan ke kabupaten sejak 2012. Disusul dengan turunnya Surat Keputusan (SK) Bupati, yang menetapkan lokasi atau daerah khusus.

“Jadi setiap kabupaten-kabupaten itu punya daerah khusus sendiri, sebelum tahun 2017 itulah yang menjadi dasar pemberian tunjangan khusus, kepada guru-guru yang mengajar di  daerah terpencil perbatasan dan sebagainya,” ungkapnya.

Keadaan berubah sejak muncul regulasi baru pemberian dana tunjangan yang didasarkan pada data yang dimiliki Kemendes PDTT tahun 2017. Ombudsman pun mencoba melihat kesesuaian pemetaan desa, pemetaan sekolah dan lain sebagainya. Untuk tiga kabupaten, Sintang, Kubu Raya dan Mempawah, masing-masing punya desa dengan status sangat tertinggal sebanyak 287 desa, 27 desa dan enam desa. Semuanya berdasarkan data Kemendes PDTT.

Namun, Ombudsman belum memiliki total anggaran dana tunjangan di Kalbar. Setiap kabupaten berbeda sesuai kondisi daerah.

“Kami belum tahu pasti berapa datanya, karena semuanya kalau kami lihat itu sudah masuk dalam sistem aneka tunjangan. Jadi semua ada di situ, berapa pagunya, anggaran mereka semua bisa dilihat di situ,” kata Tari.

Besaran tunjangan per individu pun berbeda tergantung pangkat golongan, kecuali honorer disamakan Rp1,5 juta per orang.

“Total jumlah gurunya kami tidak ada, tapi kalau data sekolah yang gurunya menerima itu kami punya,” ujarnya.

Ombusdman berharap tunjangan nantinya tidak lagi menggunakan data dari Kemendes PDTT. Pasalnya, Kemendes PDTT sendiri menyampaikan mereka tidak pernah memberikan data tersebut untuk digunakan Kemendikbud, melainkan untuk kepentingan internal mereka. Mereka pun ingin Badan Pusat Statistik dilibatkan lantaran mereka memiliki Indeks Kesulitan Geografi.

“Kami sangat mendorong ini dikembalikan ke daerah masing-masing, untuk menentukan di mana lokasinya dan sekolah mana saja menjadi penerima, karena daerah yang lebih tahu bukan dari pusat,” sebutnya. 

Sementara Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Mempawah, Firman Juli Purnama mengatakan lebih dari 30 orang pengajar menerima tunjangan khusus.

“Untuk total anggaran tunjangan khusus tak banyak,” katanya.

Para guru yang ditempatkan di kawasan terpencil seperti Toho dan Sadaniang pun tak menolak. Meski mereka belum tentu dapat tunjangan khusus.

“Guru harus bisa bekerja dengan hati, dan jangan hanya mengejar jam pelajaran. Namun yang terpenting itu pembinaan terhadap siswa,” harapnya.

Kendala Dana

Berbeda, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kubu Raya, Frans Randus mengatakan Pemda tidak mengalokasikan tunjangan khusus. Pasalnya, pagu anggaran tunjangan khusus bagi guru, sangat kecil di semester satu. Ke depan, anggarannya akan diusahakan.

"Tapi untuk semester dua, saya ada mengusulkan bagi guru yang belum sertifikasi. Seperti SMAN 1 Kuala mandor, sesuai data yang dikirim dari Kemendikbud," ujar Frans.

Frans mengakui masih ada guru di daerah terpencil yang belum terakomodir tunjangan khusus. Hanya saja, pihaknya sudah memberikan data ke pusat. Dia memastikan data sesuai kenyataan lapangan. Namun, semua menunggu kebijakan pusat.

"Nominasi penerima tunjangan khusus, ditarik pusat dari Dapodik sekolah berdasarkan lokasi desa yang telah ditentukan oleh Kementerian Desa, untuk sangat tertinggal," jelasnya. 

Dia tidak menafikkan tunjangan khusus tersebut, banyak tidak tepat sasaran.

"Kendalanya seperti tidak ada lagi status daerah 3T sebagai penerima tunjangan khusus," jelasnya. (ben/iat/nak/sap/bls)

Keharusan Dibayarkan

Anggota DPRD Kalbar, Mad Nawir mengungkapkan tunjangan khusus untuk guru-guru di terdepan, terluar dan terpencil adalah sebuah keharusan. Mengingat medan yang dilalui untuk sampai di tempat mengajar tidaklah mudah. 

“Pengabdian yang luar biasa harus diimbangi dengan perhatian yang luar biasa,” ucap Mad Nawir, Kamis (8/11).

Ditambah lagi dengan biaya hidup yang sangat tinggi, bahkan melebihi kebutuhan hidup di kota. Transportasi yang buruk menyebabkan harga-harga bahan pokok di daerah terpencil naik, jauh lebih mahal dibandingkan daerah kota.

“Di Kalbar ini yang mahal justru di daerah desa,” katanya.

Dengan kondisi yang memprihatinkan saat pengabdian, Mad Nawir mengharapkan pemerintah dapat memaksimalkan tunjangan yang diberikan kepada guru-guru di perbatasan.

“Guru-guru di perbatasan jangan sampai mendapatkan gaji di bawah upah minimum,” sebutnya.

Infrastruktur yang sangat buruk saat ini, jika dihitung secara riil dengan kebutuhan masyarakat di perbatasan, tunjangan yang ada sungguh jauh dari mencukupi.

“Sudah selayaknya pemerintah memberikan perhatian khusus kepada mereka,” ucapnya.

Selain memberi tunjangan peningkatan kualitas guru di perbatasan juga harus dilakukan, mereka harus disetarakan, baik itu pendidikan maupun kemampuannya.

“Guru di perbatasan harusnya selevel dengan guru di perkotaan,” tambahnya

Pemerintah juga harusnya memberikan perhatian lebih kepada guru-guru tersebut. 

“Jangan sampai kemampuan guru setara dengan kemampuan siswa. Akan lebih baik jika ada beasiswa untuk guru di perbatasan yang disediakan pemerintah,” sebutnya.

Terkait kasus tunjangan guru yang tidak tepat sasaran. Dirinya belum bisa memberikan komentar, karena sampai saat ini masih menunggu informasi yang lengkap.

“Kebenaran harus didukung data sehingga tidak menjadi polemik,” kata Mad Nawir. (din/bls)