Rabu, 29 Januari 2020


43 ASN Berebut Jabatan Tinggi

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 112
43 ASN Berebut Jabatan Tinggi

SELEKSI TERBUKA - Sejumlah 43 pejabat seleksi terbuka untuk delapan posisi pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya di Hotel Dangau Kubu Raya, Kamis (28/11).

KUBU RAYA, SP – Sejumlah 43 pejabat berkompetisi dalam seleksi terbuka untuk delapan posisi pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. 

Kedelapan jabatan itu yakni Asisten Pemerintahan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Trasnmigrasi, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 

Seleksi digelar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kubu Raya di Hotel Dangau Kubu Raya, Kamis (28/11). Kegiatan seleksi dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya, Yusran Anizam mewakili Bupati Kubu Raya. 

Dalam sambutannya, Yusran menyatakan komitmen penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis sistem merit tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. 

Sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan faktor politik, ras, agama, asal usul, jenis kelamin, dan kondisi kecacatan.

"Pengaturan manajemen PNS melalui peraturan pemerintah ini bertujuan untuk menghasilkan PNS yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan praktik KKN," kata Yusran.

Yusran menuturkan, proses pembinaan kepegawaian di Kabupaten Kubu Raya juga mengacu pada peraturan pemerintah tentang manajemen PNS tersebut. Ia menyebut bupati sebagai pejabat pembina kepegawaian berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Namun demikian, hal tersebut tetap melalui pertimbangan yang berdasarkan pada objektivitas dan pofesionalisme, tanpa membedakan gender, suku, agama, ras dan golongan.

Menurut Yusran, meski bupati punya hak prerogatif untuk menentukan keputusan dan kebijakan dalam proses pembinaan manajemen ASN, pertimbangan kriteria tetap dikedepankan sejalan dengan tim penilai kinerja kepegawaian. 

"Hal ini sekaligus menjelaskan bahwa proses pengambilan keputusan dalam pembinaan manajemen dan karier PNS sepenuhnya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegasnya.

Yusran menerangkan, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya kembali akan menyeleksi para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Seleksi dilakukan terhadap pejabat yang telah mendaftar dan dinyatakan lolos persyaratan administrasi, untuk selanjutnya mengikuti tahapan seleksi penulisan makalah. 

Adapun para pejabat yang mengikuti tahapan seleksi penulisan makalah yakni tujuh peserta untuk Asisten Pemerintahan, empat peserta untuk Kepala Dinas Kesehatan, empat peserta untuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, tujuh peserta untuk Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Trasnmigrasi, lima peserta untuk Kepala Dinas Perikanan, lima peserta untuk Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, tujuh peserta untuk Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, dan empat peserta untuk Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 

Dari hasil seleksi akan menghasilkan keluaran berupa rekomendasi terhadap tiga calon pejabat tinggi pratama untuk masing-masing jabatan yang dilamar. Kemudian akan dikonsultasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai bagian dari proses dan mekanisme berlaku. 

"Seleksi terbuka ini memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh PNS untuk dapat memberikan ide-ide dan pengalaman bagi yang ingin berkarier di Pemerintah Kabupaten Kubu Raya," tambah Yusran. (jek/bah)

Mesti Merakyat

Tokoh Pemuda Kubu Raya, Samsul Hadi berharap seleksi terbuka untuk delapan posisi pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menghasilkan pejabat yang kompeten di bidangnya. 

“Penilaiannya harus transparan dan bersih. Tidak boleh ada ‘main mata’ untuk meraih jabatan tertentu,” katanya. 

Selain kompetensi yang mesti dimiliki peserta, hal yang jauh lebih penting yaitu komitmen untuk melayani masyarakat. 

“Percuma saja kalau kompeten tapi tak merakyat,” katanya. (bah)