Buruh PT SMS Keluhkan THR Hanya Rp 350 Ribu

Landak

Editor sutan Dibaca : 650

Buruh PT SMS Keluhkan THR Hanya Rp 350 Ribu
Ilustrasi. (Dok.SP)
NGABANG, SP – Satu hari pasca dibukanya posko pengaduan terkait Tunjangan Hari Raya (THR), Federasi Serikat Buruh (FSB) Kamiparho Landak telah menerima satu laporan.   Yakni dari Pengurus Komisariat (PK) Satria Multi Sukses (SMS) yang mengadukan mengenai besaran tunjangan yang diterima para pekerja menjelang Natal dan Tahun Baru.  

"Pihak perusahaan hanya akan memberi tunjangan sebesar Rp350 ribu kepada tenaga Buruh Harian Lepas (BHL)," kata Lijan, perwakilan pekerja.  

Lijan mengaku beberapa hari terakhir kerap mendapat keluhan dari para pekerja. Padahal dia berharap tahun ini, hitungan perusahaan dalam memberikan THR kepada BHL sama dengan yang diterima karyawan tetap.   
 

"Setelah terjadi begitu lama. Sebenarnya, tahun ini kita harap perusahaan tidak mengulanginya lagi,” kata Lijan yang juga pengawas perusahaan. 
 

Sementara, Ketua FSB Kamiparho, Yasiduhu Zalukhu berjanji akan mengusut pihak perusahaan. Karena, jika mengacu Permenaker RI Nomor 6 Tahun 2016, perusahaan diwajibkan memberi tunjangan kepada setiap pekerja termasuk BHL. 

Menurutnya,  besaran nominal THR sudah diatur di dalam Pasal 3 Permenaker tersebut. Untuk KHT, dengan masa kerja di atas satu tahun, mendapat satu bulan gaji.   "Jika masa kerja di bawah satu tahun, dihitung secara proporsional," ujar pria yang disapa Yusuf ini.  

Yusuf menilai pihak perusahaan telah melakukan kesalahan dengan hanya memberikan tunjangan sebesar Rp350 ribu kepada BHL. Pasalnya,  data yang mereka diterima,  menunjukkan tenaga BHL rata-rata telah bekerja selama lebih dari satu tahun.
 

Menurut Yusuf, dia sudah menghubungi Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Landak, Yudhi Kuswara dan membicarakan permasalahan tersebut. 
  "Pak Yudhi sendiri sudah menghubungi HRD PT SMS. Tapi jawaban dari mereka, mengatakan akan mempelajarinya terlebih dulu," katanya.  

Yusuf berjanji masalah tersebut tetap akan diproses secara hukum. Jika tidak ada perubahan keputusan perusahaan sampai pada tanggal 19 Desember, pihaknya akan membuat laporan resmi kepada Dinas Sosial.   Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak perusahaan. (dvi/ang)