Serikar Buruh Minta Pemkab Sidak THR

Landak

Editor Kiwi Dibaca : 395

Serikar Buruh Minta Pemkab Sidak THR
TUNTUT THR – Pekerja berunjuk rasa menuntut perusahaan memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) sesuai aturan. Di Landak, serikat buruh setempat mendesak Pemkab melakuakn sidak terhadap perusahaan terkait pembayaran THR.
LANDAK, SP - Federasi Serikat Buruh (FSB) KSBSI Kamiparho Kabupaten Landak meminta Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP dan Naker) Kabupaten Landak membuka pos pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) hari raya Idul Fitri tahun 1438 H tahun ini. Hal tersebut mengingat masih ditemukannya perusahaan di Landak yang hingga sekarang belum membayarkan THR kepada karyawan, terutama THR Natal lalu.

 Ketua FSB-KSBSI Kamiparho Landak, Yasiduhu Zalukhu mengatakan, selain membuka pos pengaduan, instansi tersebut bersama instansi terkait lainnya bisa melakukan inspeksi mendadak (sidak) pelaksanaan pembayaran THR ke perusahaan.
"Jadi, bukan hanya sekadar menunggu laporan. Sidak inipun harus melibatkan unsur tripartit," ujar Yasiduhu di Ngabang, Senin (12/6).

 Dikatakan, pembayaran THR sudah ada aturan hukumnya seperti Permenaker No 6 Tahun 2016 tentang THR. Kemudian, ada surat edaran yang dikeluarkan oleh Manaker No 3 Tahun 2017 tentang THR.
"Di surat edaran itu diatur pengawasan dan pemantauan pelaksanaan THR. THR harus sudah dibayarkan - 7 (tujuh) sebelum lebaran. Apabila ada yang terlambat diberikan sanksi tegas," tegas pria yang biasa disapa Yusup ini.

 Ia berharap seruan itu bukan hanya seruan, apalagi terindikasi masih banyak perusahaan di Landak yang terlambat membayarkan THR kepada karyawannya.
"Padahal rumus pembayaran THR itu sudah jelas. Sekali lagi kami mendesak DPMPTSP dan Naker untuk membentuk tim sidak. Kita berharap, belum terbayarnya THR oleh perusahaan kepada karyawannya jangan terulang lagi seperti THR Natal lalu," harapnya.

 Ia juga mengharapkan, hasil sidak tersebut harus diungkap secara jelas.
"Bagi perusahaan yang masih melalaikan pembayaran THR, harus ditindak secara tegas sesuai hukum yang berlaku," pintanya. (dvi/bah)