Langganan SP 2

Penyaluran Dana Desa Pertama Lancar

Landak

Editor Kiwi Dibaca : 150

Penyaluran Dana Desa Pertama Lancar
PASANG BATAKO - Sejumlah buruh sedang memasang batako di jalan agar nyaman dilintasi masyarakat. Diharapkan dana desa digunakan untuk kebutuhan masyarakat yang mendesak, salah satunya jalan.
LANDAK, SP - Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DSPMPD) Kabupaten Landak, Andi Ali mengaku jika penyaluran dana desa tahun 2017 pada tahap pertama berjalan lancar.  

"Dari 156 desa di Landak, sebanyak 110 desa sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tahun 2017 pada tahap pertama. Sekarang tinggal 46 desa yang belum menyampaikan laporan," ujar Andi Ali di sela-sela Sosialisasi Dana Desa dan Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) di aula Kantor Bupati Landak, Kamis (24/8).  

Ia mengharapkan pada 31 Agustus mendatang semua laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tahun 2017 sudah selesai.   "Kalau tidak selesai seratus persen, artinya kita tidak bisa mendapatkan penyaluran dana dari kas negara. Satu saja desa tidak menyampaikan laporan, artinya gagal. Akibatnya, kita tidak bisa meminta anggaran desa tahap dua," jelasnya.   Ditambahkan, pada tahap pertama lalu, dana desa yang disalurkan sebesar 60 persen. Sedangkan penyaluran tahap kedua sebesar 40 persen.  

"Awal September ini pada minggu kedua, dana desa tahap kedua itu sudah harus disalurkan ke kas desa kalau memang dari kas negara sudah masuk ke kas daerah. Kalau tidak, jelas tidak ada yang bisa disalurkan," katanya.   Sementara Bupati Landak, Karolin Margret Natasa mengakui pengelolaan dana desa bukan hal mudah. Apalagi setiap tahun petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) selalu berubah.   Menurut Karolin, dengan sering juklak dan juknis berubah, pemerintah daerah sedikit kelabakan.  

"Demikian juga dengan camat dan Kepala Desa (Kades). Sebab, regulasinya masih dalam proses mencari format yang tepat," ujar Karolin.   Selain itu, kepastian anggarannya juga belum jelas setiap tahunnya. Akibatnya, ketika desa menyusun RAPBDes, kadang-kadang masih meraba-raba.  

"Seperti tiba-tiba Bapak Presiden menyampaikan akan memberikan dana desa secara penuh sesuai dengan amanat UU. Kemudian, ada juga masukan dari KPK. Terakhir, Menteri Keuangan mengatakan bahwa dana desa tidak akan naik dan tetap seperti tahun lalu Rp60 triliun," ungkapnya.   

Jadi, tantangan untuk mengelola dana desa sangat luar biasa. Belum lagi aparat desa yang masih kekurangan SDM.   "Secara nasional, dana desa ini mendapat perhatian dari pemerintah pusat dan menjadi sorotan nasional. Oleh karena itu hati-hati dalam mengelola dana desa. Apalagi Kejaksaan melalui TP4 sudah memberikan perhatian khusus pengelolaan dana desa," pungkasnya. (dvi/bah)