Kades Tolak MoU Awasi Dana Desa

Landak

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 822

Kades Tolak MoU Awasi Dana Desa
Ilustrasi. Net
Suyanto Tanjung, Ketua DPD Partai Hanura Kalbar
Saya rasa sampai ini hari, nggak bisa kita berpikir seperti itu. Politisnya di mana? Penggunaan uang negara itu memang harus dipertanggungjawabkan dan diawasi

Yohanes, Ketua Forum Kades Landak 
Kami mendukung penolakan yang dilakukan Apdesi tersebut, berdasarkan perundang-undangan dan peraturan yang jelas. Sekiranya perundangan dan peraturan yang ada itu kita gunakan sebaik-baiknya, maka itu yang harus dilaksanakan

LANDAK, SP – Kepala desa sepakat dengan penolakan yang dilakukan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Dr Sindawa Tarang terkait pengawasan untuk dana desa.

Seperti diketahui, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Eko Putro Sandjojo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Jumat (20/10), menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU). Yang mengatur kerja sama pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan dana desa.

Kades di Kabupaten Landak, menyambut baik penolakan Ketum Apdesi, Sindiwa Tarang. Ketua Forum Kades Landak, Yohanes, di kantornya mengatakan, "Kami mendukung penolakan yang dilakukan Apdesi tersebut, berdasarkan perundang-undangan dan peraturan yang jelas. Sekiranya perundangan dan peraturan yang ada itu kita gunakan sebaik-baiknya, maka itu yang harus dilaksanakan," ujar Yohanes Kamis (26/10).

Ia berharap, tidak ada persepsi dalam pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahan desa di seluruh Indonesia. "Saya sudah konfirmasi dengan kawan-kawan Kades di Landak. Mereka setuju dengan keputusan yang diambil oleh Ketua Apdesi pusat itu," kata Kades Hilir di Kantor Kecamatan Ngabang ini.

Dikatakan Yohanes, Kades yang merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang paling bawah, mengapresiasi langkah-langkah pemerintah yang sudah diambil selama ini. 

"Kebijakan itu seperti kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, melalui anggaran desa yang dikucurkan oleh pemerintah. Namun, jangan sampai anggaran desa yang sudah dikucurkan itu, diselewengkan oleh para aparat desa," ungkapnya.

Ia mengakui, selama ini pengawasan pelaksanaan anggaran desa yang dilakukan oleh pemerintahan dan kepolisian sudah berjalan baik. Yohanes juga menyayangkan tidak difungsikannya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara baik dan benar, dalam pengawasan anggaran desa. 

"Tupoksi BPD yang sudah digaji oleh negara yakni, pengawasan terselenggaranya pemerintahan di desa," tutupnya. 

Sementara, Yatimansyah, Ketua Apdesi Kabupaten Sambas belum menerima arahan terkait isu tersebut. "Dari Apdesi pusat memang menyatakan penolakan terhadap MoU  tersebut. Namun, sejauh ini belum ada instruksi disampaikan kepada kita yang ada di daerah," ungkapnya.

Karenanya, ia tidak bisa berkomentar banyak terhadap MoU tersebut. 

"Besok akan dilakukan rapat bersama seluruh SKPD yang ada dan pihak kepolisian, kita belum menentukan sikap, apakah turut menolak MoU tersebut," kata dia.

Pertemuan khusus juga harus dilakukan, untuk menentukan sikap, apakah Apdesi Kabupaten Sambas, akan menerima atau menolak MoU tersebut.

Ia menegaskan, semua itu menyangkut seluruh perangkat desa di Kabupaten Sambas. Sehingga harus melakukan pertemuan untuk mengambil sikap. “Sementara ini kita mengambil positifnya saja pengawasan tersebut dilakukan, tentu dengan niat yang baik," ujarnya.  

Kades Kelakik, Rudi HR menilai, pengawasan pengelolaan dana desa sudah dilakukan langsung oleh Pemkab Melawi melalui Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta camat. Bahkan, setiap pencairan juga camat ikut melakukan verifikasi terhadap berkas dan SPJ penggunaan dana desa.

“Kalau kepolisian ikut serta, bukannya kita menolak, tapi juga kan ada instansi pemerintah yang selama ini juga sudah melakukan pengawasan,” katanya.

Selama ini, bila memang ada temuan atau permasalahan dalam penggunaan dana desa, kepala desa harus mengembalikan temuan tersebut. Kecuali memang sudah terlalu parah penyimpangannya, polisi diminta menyelidik laporan tersebut.

“Bila pun nantinya pengawasan berada di tangan kepolisian, juga harus dipahami saat ini semua aparatur desa masih berupaya belajar, untuk mengelola dana desa. Karena itu kepala desa juga masih harus diberikan pembinaan dan sosialisasi, agar tak salah dalam mengelola dana ini,” sarannya. 

Sebelumnya, Ketua Umum Apdesi, Apdesi Sindawa Tarang mengatakan, MoU antara  Mendagri, Mendes PDT dan Kapolri, akan memberi peluang mengintimidasi para kepala desa. “Di sisi lain, MoU itu merupakan instrumen dari kepentingan kelompok politik tertentu menjelang Pilkada 2018 dan Pileg/Pilpres 2019. Oleh karena itu kita tolak,” ujarnya.

Menurutnya, dana desa merupakan amanat Undang-Undang (UU) No 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga siapa pun pemimpin republik ini wajib mengalokasikan dana desa setiap tahunnya.

Audit dana desa sudah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kejaksaan di daerah-daerah pun mengewasi dana desa dengan ketat.

“Bila kemudian Polri ikut campur, itu akan mengintimidasi para kepala desa. Sebentar-sebentar kepala desa disambangi oknum-oknum polisi yang menyalahgunakan MoU itu, sehingga akan mengintimidasi dan mengganggu kinerja pemerintah desa,” jelas Sindawa yang juga mantan kepala desa di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.

Ia berkata, MoU itu tak ada dasar hukumnya. Oleh karena itu, ia mengimbau para kepala desa di seluruh Indonesia, tidak usah menyerahkan dokumen pemerintah desa ke oknum kepolisian, tegas doktor bidang hukum ini.

Ia menganggap, MoU itu bertentangan dengan PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 19, 22 dan 25. "MoU itu menabrak PP 12/2017 dan beberapa peraturan lainnya,” cetusnya.


Tak Perlu Takut


Anggota DPRD Kalbar Suyanto Tanjung menilai, alasan yang dilontarkan Ketum Apdesi di luar nalar. "Kalau menolak MoU karena alasan polisi bisa mengancam, nggak masuk (akal) juga sih," katanya kepada Suara Pemred.

Menurutnya, setiap kepala desa tidak perlu khawatir keterlibatan aparat kepolisian dalam kerjasama pengawasan penggunaan dana desa. Sebab, apabila dana yang lumayan besar itu direalisasikan secara baik, maka kekhawatiran itu tidak beralasan.

"Selama tidak salah, apa yang perlu ditakutkan," ucapnya.

Selain dianggap dapat menjadi ancaman, Ketum Apdesi juga menilai, MoU itu sarat dengan kepentingan politik. Terlebih lagi, nota kesepahaman dilakukan menjelang Pilkada serentak di setiap daerah di Indonesia.

"Saya rasa sampai ini hari, nggak bisa kita berpikir seperti itu. Politisnya di mana? Penggunaan uang negara itu memang harus dipertanggungjawabkan dan diawasi," kata Suyanto, mengkritik Ketum Apdesi.

Ketua DPD Partai Hanura Kalbar ini memandang, keterlibatan aparat kepolisian dalam mengawasi penggunaan dana desa, memang sangat dibutuhkan. Tentunya, keterlibatan ini nantinya sesuai dengan fungsi dan wewenang pihak kepolisian itu sendiri.

"Dana desa ini jumlahnya bukan kecil. Jadi, wajarlah kalau diawasi. Menurut saya, keterlibatan kepolisian ini dalam rangka penindakan, apabila memang ada yang menyalahgunakan dana desa," ucapnya. 

Senada dengan Tanjung, Kapolres Sekadau AKBP, Anggon Salazar Tarmizi mengatakan, terkait penolakan dari Apdesi, tidak menghalangi laju pengawasan yang akan dilaksanakan. 

"Dalam teori manajemen just run, pengawasan yang baik justru akan mendorong pengunaan dana desa dan anggaran dana desa sesuai dengan perencanaan dan pencapaian tujuan utama. Yaitu, mendorong pemberdayaan masyarakat di desa dalam pembangunan," ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam penanganan korupsi harus terus dilakukan secara serius. "Termasuk di Sekadau, intinya kami tentu melakukan tugas sesuai aturan terutama mengenai pencegahan. Saya imbau kepada kepala desa, jangan takut menggunakan dana desa. Kalau bersih kenapa risih," ujarnya.

Tak Perlu Dikhawatirkan 


Kepala Desa Nanga Kiungkang, Kecamatan Nanga Taman, Muhamdi mengatakan, bagi dirinya secara pribadi setelah membaca isi MoU tidak ada masalah. "Namun secara organisasi, kami baru akan membahas setelah ada pertemuan dengan Kapolres dan kami dari Forum Pemerintah Desa Sekadau Hulu, Nanga Taman Dan Nanga Mahap akan mengundang Kapolres awal bulan November nanti," ujarnya.

Menurut Muhamdi, tidak dipungkiri bahwa nanti akan ada kekhawatiran dari berbagai pihak, kalau nantinya MoU itu sudah berjalan akan diduga dimanfaatkan oleh oknum untuk menekan para Kades. 

"Karena itu perlu penjelasan dari para pihak mengenai MoU tersebut. Intinya, kami mendukung jika sifatnya pencegahan dan pengawasan. Namun harus ada petunjuk teknisnya, bagaimana konsep kerjanya kedepan," pungkasnya. 

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Sekadau, Abuntono mengatakan, pihaknya mendukung adanya pengawasan dari pihak kepolisian.

"Artinya, penegakan hukum saat ini sudah luar biasa, karena pihak pemerintah kabupaten hingga desa, harus benar-benar dalam menggunakan anggaran yang telah disediakan sebegitu besarnya," ungkapnya.

Politisi Hanura itu menyampaikan, dalam pelaksanaannya tidak boleh ada kepentingan-kepentingan tertentu. "Kita mau penegakan hukum ini harus benar-benar ditegakkan," pungkasnya. (akh/dvi/eko/noi/umr/lis)

Komentar