Ada Pembangunan yang Tak Berjalan dan Menyimpang

Landak

Editor Kiwi Dibaca : 345

Ada Pembangunan yang Tak Berjalan dan Menyimpang
DISKUSI - Para camat, kapolsek, kades dan Bhabinkamtibmas mengikuti FGD yang dilaksanakan Polres Landak. FGD tersebut bertujuan untuk pengawasan, pencegahan dan penanganan parmasalahan dana desa di Landak oleh pihak kepolisian
NGABANG, SP - Polres Landak melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang pengawasan, pencegahan dan penanganan parmasalahan dana desa di Kabupaten Landak yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Landak, Selasa (28/11).

Kegiatan FGD yang dibuka Pj Sekda Landak, Alpius itu diikuti para Camat, Kapolsek, Kepala Desa (Kades), para Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Bhabinkamtibmas se Landak. Hadir juga Kapolres Landak AKBP Bowo Gede Imantio dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Landak.

Dalam arahannya, Kapolres Landak AKBP Bowo Gede Imantio  mengatakan, kegiatan FGD tersebut dalam rangka menyatukan visi yang sama, yakni membangun desa dan membangun masyarakat secara bersama-sama serta bersinergi. "Tentunya dengan sebuah tujuan yang mulia yang bisa dipertanggungjawabkan kepada bangsa dan negara serta sekaligus kepada Tuhan," ujar Kapolres.  

Ia mengakui, sudah menerima sejumlah laporan pembangunan di desa yang berjalan, setengah berjalan, tidak berjalan dan menyimpang. "Sampai dengan saat ini saya bersama Ibu Bupati sudah menyelesaikan sebuah etape pembinaan, sehingga ada peningkatan pengetahuan kades dalam pengelolaan dana desa," katanya.

Kapolres juga meminta para kades harus memahami, kalau nantinya ketemu dengan polisi menanyakan soal dana desa dan transparansinya, kalau para kades sudah benar-benar nyambung dengan Kapolsek dan Bhabinkamtibmas, para kades jangan takut.

"Kalau para kades tidak melakukan penyimpangan anggaran desa itu, dan tetap mempunyai visi untuk membangun desa, saya minta para kades tidak perlu takut sama sekali," ingatnya. Dijelaskan Bowo, pihaknya sudah melakukan sejumlah pemeriksaan penggunaan dana desa. "Kami tetap melakukan pendampingan supaya tidak diperiksa yang lainnya dalam penggunaan dana desa.

Tapi dana itu harus sampai ke pembangunan yang seharusnya dilakukan. Bahkan, tidak ada satu orangpun kita bawa sampai ke Kejaksaan dan Pengadilan. Kami tetap percaya dengan bupati. Hal inipun akan kita lanjutkan di tahun depan," ungkapnya.

 Ia menambahkan, para kades harus beranggapan bahwa polisi merupakan rekan untuk bersama-sama membangun desa. "Sekali lagi saya garis bawahi, untuk Pak Kades dan Pak Camat tidak perlu takut dengan Kapolsek dan Bhabinkamtibmas yang bertanya masalah transparansi anggaran," pintanya.


 Senada dengan Pj Sekda Landak, Alpius yang juga meminta para kades tidak perlu takut dengan pengawasan penggunaan dana desa oleh pihak kepolisian. "
Pengawasan yang dilakukan ini agar kita lebih berhati-hati dan waspada dalam rangka pengelolaan keuangan desa secara tertib administrasi dan disiplin dalam penggunaannya sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan," harapnya.

 Ia mengingatkan para kades untuk selalu  melihat standarisasi daripada pos-pos penganggaran dana desa itu. "Demikian juga dengan aturannya harus disiapkan. Sebab, biar bagaimanapun juga aturan itu sangat kita harapkan dalam rangka mendukung kinerja kita," ingat Alpius.


Disamping itu, mantan Camat Mempawah Hulu ini meminta para kades untuk selalu berkoordinasi dengan camat apabila terjadi persoalan-persoalan dalam pengelolaan anggaran desa. "Sebab, para camat akan melakukan verifikasi terhadap pengelolaan anggaran desa itu," ucapnya.

Apalagi sambungnya, pada tahun 2017 ini dana desa di Landak sebesar Rp120 miliar dan dana sharing Pemkab Landak untuk dana desa tersebut sebesar kurang lebih hampir Rp68 miliar.
"Kemudian, 2018 sebesar Rp120 miliar dan dana sharing Pemkab Landak untuk dana desa ini sebesar Rp75 miliar," jelas ketua tim anggaran Pemkab Landak ini. (dvi/bob)