Workshop Evaluasi Program GSC

Landak

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 315

Workshop Evaluasi Program GSC
SAMBUTAN - Peserta workshop evaluasi Program GSC menyimak sambutan Bupati yang disampaikan Pj Sekda Landak Alpius, yang digelar di Kantor Bupati Landak, Rabu (13/12). (SP/Devi)

Tanggulangi Kemiskinan Melalui Pendidikan dan Kesehatan


Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DSPMPD) Kabupaten Landak melaksanakan workshop evaluasi Program Generasi Sehat dan Cerdas (GSC) tahun 2017. Kegiatan ini dibuka penjabat Sekda Landak Alpius yang mewakili Bupati Karolin Margret Natasa, di aula Kecil Kantor Bupati, Rabu (13/12).

SP - Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Masyarakat, Kelembagaan dan Kerjasama DSPMPD Landak, Fransiskus Hery Sarkinom mengatakan, Program GSC merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan, khusus di bidang kesehatan dan pendidikan. 

"Melalui program GSC, dalam jangka panjang akan selalu mengedepankan dasar-dasar pemberdayaan yang diyakini mampu mengurangi kemiskinan dan mendorong terciptanya generasi yang kita harapkan yakni, generasi sehat dan cerdas," ujarnya.

Dikatakannya, Landak merupakan salah satu kabupaten di Kalbar yang menjadi lokasi Program GSC sejak tahun 2014 lalu. "Sedangkan, jumlah penerima program sebanyak empat kecamatan," katanya.

Hery menambahkan, melalui proses pemberdayaan yang berisi pembelajaran kemandirian masyarakat, selama empat tahun ini masyarakat telah mulai dapat menemukan dan mengenali apa yang menjadi permasalahan di wilayah desa. 

"Kemudian, mencari solusi pemecahannya, baik permasalahan di bidang kesehatan maupun pendidikan," ucapnya.

Dalam arahannya, Penjabat Sekda Landak Alpius yang mewakili Bupati mengatakan, saat ini Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) tengah menggulirkan kegiatan-kegiatan yang konkret, khususnya dalam mencapai kemandirian desa. Salah satunya program generasi sehat dan cerdas tersebut. 

Hal itu sejalan dengan amanah UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

“Pengembangan layanan PAUD merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan sembilan agenda prioritas Nawacita Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla," ujarnya.

Dijelaskan Alpius, sesuai Pasal 28 UU Nonomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PAUD telah ditempatkan sejajar dengan pendidikan lainnya. 

Namun, adalah kekeliruan apabila orangtua menyerahkan anak pada lembaga PAUD. Proses pembelajaran yang terjadi di PAUD hanya terjadi beberapa jam. 

“Hal ini tentu tidak bisa dijadikan harapan besar untuk menumbuh kembangkan anak ke arah yang semestinya," tutupnya. (devi zulkarnain/ang)