Perencanaan Pembangunan Berbasis Kebutuhan, Bukan Kepentingan

Landak

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 213

Perencanaan Pembangunan Berbasis Kebutuhan, Bukan Kepentingan
Carolina Kadem, Peserta Terbaik BPSDM Kemendagri RI
Carolina Kadem, peraih penghargaan peringkat terbaik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI pada Pendidikan dan Latihan (Diklat) Perencanaan Strategis Pembangunan Daerah itu, tengah sibuk bekerja ketika Suara Pemred hendak menemuinya di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupatan Landak.

SP - "Silakan duduk, Pak," kata Pegawai Bappeda Kabupaten Landak ini, setelah Suara Pemred mengucapkan selamat siang, minggu lalu.

Di meja kerjanya, terletak sejumlah berkas dan laptop. Sementara di bagian lantai, di belakang meja kerjanya, tampak tumpukan buku.  

"Apakah betul Ibu Carolina mendapat penghargaan sebagai peringkat terbaik dari BPSDM Kemendagri RI?" tanya Suara Pemred.

Carolina sempat bercanda dengan mengatakan kalau dirinya tidak ada menerima penghargaan yang dimaksud. Namun, setelah kutunjukkan skrinsut (potongan foto) dari akun facebooknya dengan caption ‘Menerima penghargaan peringkat terbaik satu dari BPSDM Kemendagri. Hidup hebat itu mengabdi, bukan membesarkan diri, atau menilai segala sesuatunya dengan uang. Hidup tak sekedar berkompetisi tapi berkontribusi. Tetap tenang, bersyukur dan positive thinking untuk Kabupaten Landak yang lebih baik’. 

Carolina mengangguk sembari tersenyum.

Carolina memang baru saja menerima penghargaan sebagai peringkat pertama terbaik dari BPSDM Kemendagri RI. Selama lima hari ia mengikuti Diklat perencanaan daerah yang dilaksanakan BPSDM Kemendagri RI itu.

Diklat itu diikuti oleh peserta dari seluruh Indonesia. Dari Pemkab Landak diikuti dua orang peserta. Selain Carolina Kadem, turut juga Kassubag Perencanaan dan Pelaporan Bappeda Landak.

Carolina menceritakan, pada Diklat itu peserta diajarkan menyusun proses perencanaan yang baik dan benar sesuai Peraturan Perundang-undangan. Terlebih, dalam penyusunan perencanaan itu ada perubahan UU Pemerintahan Daerah Nomor 32 menjadi Nomor 23, secara otomatis yang di bawah UU itu akan berubah juga.

Hal paling substansi, lanjut Carolina, yakni Permendagri tata cara penyusunan perencanaan pembangunan daerah yaitu dari Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 menjadi Permendagri Nomor 86 Tahun 2010.

Di dalam Diklat itu, dinilai juga cara proses penyusunan perencanaan Pemkab Landak. Padahal proses penyusunan perencanaan Pemkab Landak itu sudah dilakukan sejak tahun 2017 lalu saat menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pasangan Bupati dan Wakil Bupati Landak, Karolin Margret Natasa-Herculanus Heriadi.

“Pada saat itu masa transisi memang sangat luar biasa. Rencana awal penyusunan RPJMD Landak itu disusun memakai Permendagri yang lama. Tapi keluar Permendagri yang baru. Akhirnya, Bappeda harus mengubah materi maupun substansi dan sistematika penyusunan perencanaan tersebut,” papar Carolina. 

Dengan adanya Permendagri yang baru itu, jajaran Bappeda Landak bekerjakeras untuk mengubah penyusunan perencanaan yang sudah dibuat.

Carolina pun menganggap kerja keras itu merupakan hal yang luar biasa. Ini tentunya berkat kerja sama tim perencanaan dan SKPD yang ada di lingkungan Pemkab Landak.

“Kami menginginkan perencanaan ini bisa mengarah kepada perencanaan yang lebih baik dan benar. Hasilnya, penyusunan RPJMD itupun bisa selesai tepat waktu,” ungkap Carolina.

Lebih lanjut, Carolina menegaskan bahwa hal yang tak kalah penting dari perubahan penyusunan perencanaan itu yakni mengubah pola pikir. Artinya, pengusulan program kegiatan yang tadinya berbasis pada kepentingan, menjadi lebih kepada kebutuhan.

Carolina yang bertugas di bagian perencanaan sejak 2012 lalu itu menilai visi misi Pemkab Landak memang sangat bagus, sangat sederhana dan tidak muluk-muluk dalam menyusun program perencanaan.

Namun demikian, Carolina memberikan kritik terhadap pelaksanaan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang setiap tahun dilaksanakan oleh Pemkab Landak.

“Kegiatan Musrenbang itu ternyata masih dilaksanakan dengan membuat perencanaan yang normatif saja. Perencanaan yang asal ada," kritik Carolina.

Carolina mengatakan bahwa perolehan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), salah satu komponen penilaiannya adalah proses perencanaan.
  
Carolina berharap ke depan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Landak bisa lebih baik lagi. Apalagi laporan kinerja Pemkab Landak ada di LAKIP yang tidak bisa dipisahkan antara proses perencanaan dengan LAKIP.

“Sebab, LAKIP itu untuk menilai apa yang sudah direncanakan oleh Pemkab Landak. Mudah-mudahan dengan proses perencanaan yang lebih baik, LAKIP Landak bisa lebih meningkat dari C menjadi B,” harap Carolina.

Motivasi Carolina kepada ASN di lingkungan Pemkab Landak yakni terus bekerja. Hal ini supaya pembangunan yang sudah dicita-citakan Bupati Landak, Karolin Margret Natasa dalam visi dan misinya, bisa tercapai.

“Mau tidak mau, suka tidak suka, Tupoksinya (Tugam Pokok dan Fungsi) sebagai ASN tentunya harus dijalankan dengan cara bekerja lebih keras untuk membangun Landak ke depan,” kata Carolina. 

“Dengan tercapainya visi dan misi Kabupaten Landak, diharapkan kesejahteraan masyarakat bisa meningkat,” pungkas Carolina. (Devi Zulkarnain/ful)