Penderita Rabies Landak Tertinggi, Dinas Kesehatan Gelar Rakor Tanggap Darurat

Landak

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 630

Penderita Rabies Landak Tertinggi, Dinas Kesehatan Gelar Rakor Tanggap Darurat
VAKSIN - Petugas Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan (DPPKP) Landak memberikan vaksinasi rabies kepada hewan anjing, belum lama ini. Saat ini Landak berada di posisi pertama jumlah kasus dan korban meninggal dunia akibat rabies di Kalbar. (SP/
Kabid Pengendalian Masalah Kesehatan, Sri Wahyuni
“Perlu adanya gerakan Vaksinasi Rabies Massal (Varmas) secara serentak di Landak setahun sekali selama kasus rabies masih ada di Landak,"

NGABANG, SP – Dinas Kesehatan Landak mencatat, sampai dengan saat ini telah terjadi sebanyak 603 kasus gigitan hewan penular rabies, tujuh diantaranya meninggal dunia yang berasal dari Kecamatan Kuala Behe, Jelimpo dan Ngabang.

Asisten III Sekretariat Daerah Landak, Bernadus mengatakan dalam rapat koordinasi (Rakor) tanggap darurat rabies yang berlangsung di Aula Dinas Kesehatan Landak, Rabu (25/4), jumlah tersebut merupakan yang tertinggi di Kalbar.

“Kabupaten Landak menduduki peringkat teratas kasus rabies seluruh Kalimantan Barat. Demikian juga dengan jumlah kematian korban rabies, Landak berada di posisi teratas,” kata Bernadus.

Selain itu, ada beberapa hal yang disampaikan Bernadus dalam rangka pengendalian penyebaran kasus rabies di Landak. "Pengendalian rabies harus fokus di lokasi tertular dan dilaksanakan secara terprogram, kontinu serta lintas sektoral dan lintas wilayah. Vaksinasi pada hewan penular rabies (HPR) sebagai strategi prioritas dalam pengendalian rabies harus dilaksanakan secara maksimal," ujarnya.

Menurut dia, dalam pengendalian penyebaran kasus tersebut, harus dibentuk Tim Koordinasi (Tikor) dalam memfasilitasi pengendalian lintas sektoral. Kemudian, melaksanakan vaksinasi massal dan serentak di wilayah perbatasan antar kabupaten, melaksanakan eliminasi anjing liar dan diliarkan dengan memperhatikan aspek kesejahteraan hewan dalam pelaksanaannya.

“Lalu membentuk dan memfungsikan Puskesmas sebagai rabies center, terutama di wilayah tertular rabies dan upaya lainnya," jelas dia.

Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) Dinas Kesehatan Landak, Sri Wahyuni mengakui jika Landak menduduki peringkat pertama se Kalbar dalam kasus rabies. Dari 13 kecamatan se Landak, kasus terbanyak berada di Kecamatan Jelimpo dan Ngabang.

Demikian juga dengan angka korban meninggal dunia, juga berada diperingkat pertama di Kalbar yang terjadi di Kecamatan Jelimpo sebanyak empat orang, Kecamatan Ngabang satu orang dan Kecamatan Kuala Behe dua orang.

Dari hasil rapat koordinasi tersebut, sejumlah kesepakatan sudah diambil. Di antara kesepakatan itu adalah membentuk dan memfungsikan Puskesmas sebagai rabies center, meningkatkan pengendalian lalu lintas HPR antar kabupaten.

Selain itu, uupaya mengatasi keterbatasan tenaga vaksinator rabies, Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan (DPPKP) Landak disarankan untuk melatih dan memanfaatkan Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Karang Taruna sebagai tenaga vaksinator.

Kemudian, pada saat kasus rabies dinyatakan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB), diperlukan pernyataan SK tanggap darurat KLB. Hal ini untuk mengajukan Dana Siap Pakai (DSP) melalui dana APBD kabupaten, provinsi dan dana APBN. 

“Perlu adanya gerakan Vaksinasi Rabies Massal (Varmas) secara serentak di Landak setahun sekali selama kasus rabies masih ada di Landak," terang Yuni.

Rumusan hasil Rakor tanggap darurat penyakit rabies yang telah disepakati itu, supaya ditindaklanjuti oleh Pemkab Landak, instansi terkait, kecamatan dan desa. 

Hadir dalam rapat tersebut Ketua Komisi C DPRD Landak, Cahyatanus; Forkopimda Landak; sejumlah SKPD terkait di Pemkab Landak; Camat se Landak; Kepala Puskesmas; dan Direktur RSUD Landak, Pius Edwin.

Dorong Pengalokasian Anggaran 

Ketua Komisi C DPRD Landak, Cahyatanus mengaku prihatin dengan tingginya angka kasus rabies dan kematian korban rabies di Landak. Apalagi sekarang ini kasus rabies sudah masuk dalam tanggap darurat.

"Oleh karena itu, kita meminta kepada instansi terkait untuk segera mengambil langkah-langkah guna menghindari masyarakat dari gigitan anjing gila," harap Tanus.

Diakuinya, penanganan masalah rabies, tentu tidak terlepas dari anggaran. Oleh karena itu, dia mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran operasional guna penanganan rabies tersebut.

“Dimintakan juga kepada instansi terkait untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya rabies dan penanganannya," pintanya.

Ia juga meminta kepada masyarakat untuk pro aktif membantu pemerintah dalam pendataan anjing gila dan anjing liar. "Jangan sampai ada masyarakat yang marah kepada petugas ketika hendak dilakukan pemusnahan anjing liar dan diliarkan. Lakukanlah vaksin terhadap anjing milik masyarakat," pintanya. (dvi/ang)