Pulihkan Area Bekas Tambang, Bupati Landak Bahas KIM dengan Kementerian

Landak

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 188

Pulihkan Area Bekas Tambang, Bupati Landak Bahas KIM dengan Kementerian
BEKAS TAMBAS – Kawasan bekas tambang emas di Mandor, Landak, yang sudah tak produktif. Pemerintah Kabupaten Landak tengah menyusun studi kelayakan (feasibility study) pada lahan bekas tambang di Kawasan Industri Mandor (KIM). (Ist)
Bupati Landak Karolin Margret Natasa
"Sehingga tidak sekadar melestarikan lingkungan. Tapi ada manfaat bagi masyarakat sekitar,"

NGABANG, SP – Pemerintah Kabupaten Landak tengah menyusun studi kelayakan (feasibility study) pada lahan bekas tambang di Kawasan Industri Mandor (KIM), dengan tujuan memulihkan area bekas tambang sehingga berdampak kesejahteraan masyarakat sekitar. 

Bupati Landak Karolin Margret Natasa mengatakan, secara umum di Kecamatan Mandor sempat jaya waktu masyarakat dari Tiongkok datang untuk mengambil emas, beberapa tahun lalu. Namun sekarang saat emas sudah nyaris habis, kemampuan masyarakat merosot yang mengakibatkan tingkat pengangguran tinggi. 

"Dulu waktu ada emas, Mandor cukup jaya, walaupun ilegal. Sekarang yang ada malah tingkat pengangguran tinggi di Landak," kata Karolin dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Landak, Senin (16/7). 

FGD yang digelar itu dalam rangka penyusunan studi kelayakan (Feasibility Study) pada lahan bekas tambang di Kawasan Industri Mandor (KIM). 

Karolin berharap, setlah adanya studi kelayakan, selain akan pemulihan lingkungan di area bekas tambang emas itu, juga untuk peningkatkan ekonomi masyarakat. "Sehingga tidak sekadar melestarikan lingkungan. Tapi ada manfaat bagi masyarakat sekitar," katanya.

Dikatakan bupati, proses studi kelayakan tersebut harus lebih diarahkan, ada penyerapan tenaga kerja dan ada tumbuh ekonomi masyarakat. Dengan adanya perbaikan lingkungan, tentu ada dampak untuk perkembangan ekonomi ke depan.  

Pemerintah daerah juga harus melakukan dobel cek lain posisi dan lokasi yang disediakan untuk pemulihan.  Karena ada beberapa kondisi kawasan KIM yang merupakan program nasional.  

“Nah, dengan adanya pembangunan Pelabuhan Internasional di Mempawah, tentu ada daya saing untuk membangunan KIM, sehingga ada peningkatan," harapnya.

Ia mengapresiasi Kabupaten Landak mendapat perhatian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan ITB dalam melakukan studi kelayakan pada kerusakan lahan belas tambang. 

Menurut dia, lokasi KIM ini merupakan tanah Pemkab Landak. Maka, akan bertanggungjawab terhadap pengelolaan tanah itu. 

“Jika ada masalah sosial, pemerintah pusat jangan khawatir dan ragu-ragu. Kami siap membantu.  Silakan kawan-kawan dari tim Kementerian dan ITB untuk menjadikan proyek studi kelayakan, " pintanya.

Kepala Dinas DPRKPLH Landak,  Herman Masnur mengakui jika penyusunan studi kelayakan pada lahan bekas tambang di KIM I akan dilakukan oleh kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama tim dari Institut Teknologi Bandung (ITB).

"Kegiatan ini langkah awal untuk mengembalikan lingkungan hidup. Ini perlu ada sinergi. Makanya kita mohon dukungan dari semua stakholder dalam forum diskusi ini, " pintanya.

Program Kementerian Lingkungan

Perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Setiawan Wasono mengatakan, sejak tahun 2015 sampai 2019, pihaknya mempunyai program akan melakukan pemulihan lahan akses terbuka. 

"Proram ini dicanangkan dengan memberikan model pemulihan kerusakan lahan eks tambang, "katanya.

Dijelaskannya, di Indonesia ada, 352 titik lahan rusak akibat tambang yang menjadi studi kelayakan. "Kita berharap, data yang ada itu bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi dan kabupaten. Nah, proposal dari Landak sudah kami terima sejak 2016 dan baru 2018 ini kami bisa lakukan," katanya. (dvi/ang)