18 Ribu Warga Terima PKH, Persentase Penerima di Landak Berkurang

Landak

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 122

18 Ribu Warga Terima PKH, Persentase Penerima di Landak Berkurang
PENYALURAN PKH – Seorang personel kepolisian melakukan pengamanan penyaluran PKH di salah satu kecamatan di Landak. Di kabupaten tersebut, jumlah penerima PKH mulai berkurang. Hal itu menunjukan PKH itu sudah berhasil mengentaskan masalah kemiskinan. (Ist
Plt Kepala Dinas Landak, Yohanes Meter
"Keberadaan PKH ini semakin diperkuat. Artinya, nanti semua bantuan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, semuanya harus dikoordinir oleh PKH untuk tahun depan,"

NGABANG, SP – Sebanyak 18 ribu warga yang berasal dari 13 kecamatan di Kabupaten Landak telah menerima penyaluran bantuan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH) tahap kedua, sebesar Rp1,8 juta.   

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DSPMPD) Landak, Yohanes Meter mengatakan, PKH merupakan program pemerintah pusat yang akan terus berlanjut.

"Keberadaan PKH ini semakin diperkuat. Artinya, nanti semua bantuan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, semuanya harus dikoordinir oleh PKH untuk tahun depan," ujar Yohanes, Minggu (29/7).

Ia mengambil contoh seperti penyaluran beras sejahtera (Rastra) yang sekarang ini penyaluran bantuannya berupa beras. Tapi untuk penyaluran tahun depan, akan dilakukan secara non tunai. Artinya, bantuan itu diganti dengan uang yang akan disalurkan ke rekening masing-masing masyarakat penerima. 

Ada beberapa bantuan sosial yang akan kita masukkan ke PKH, seperti bantuan sosial untuk penyandang disabilitas. Ada juga bantuan sosial untuk warga lanjut usia (Lansia).

Diakui Yohanes, secara persentase, jumlah penerima bantuan PKH di Landak, berkurang. Sebab, jatah dari pusat, semakin hari semakin berkurang. Logikanya, semakin berkurangnya bantuan sosial, maka semakin berkurang pula masyarakat miskin. 

“Tapi kalau masyarakat penerima bantuannya semakin bertambah, berarti program PKH itu tidak berhasil. Namanya juga PKH ini merupakan program pengentasan kemiskinan," ucapnya.

Terpisah, Kepala Bidang Sosial DSPMPD Landak, Eli Kornelia mengatakan, terakhir kali dilakukannya penyaluran PKH tahap kedua tahun 2018 itu di Landak, dilakukan pada 20 Juli 2018 lalu.

"Puji Tuhan, pada penyaluran tahap kedua itu, kita tidak menemui kendala. Semuanya berjalan lancar. Namun tugas kita dalam penyaluran PKH ini hanya sebatas monitoring saja. Kita melibatkan pendamping PKH yang selalu mengecek penyalurannya," jelas Eli.

Dijelaskannya, untuk bantuan PKH di bidang kesehatan yang diterima KPM sebesar Rp1.8 juta. Nominal itupun sama dengan bantuan PKH bidang pendidikan.

"Dalam penerimaannya dilakukan empat tahap. Selain untuk kesehatan dan pendidikan, ada juga bantuan sosial untuk Lansia dan orang cacat yang diterima sebesar Rp2 juta per tahun per orang. Penyalurannya juga pakai tahap," katanya.

Senada dengan Yohanes Meter. Ia mengatakan, jika jumlah penerima PKH itu menurun, PKH itu dianggap berhasil.

"Mungkin ada masyarakat yang dulunya sebagai penerima, tapi sekarang ini yang bersangkutan sudah mapan ekonominya, sehingga tidak menerima lagi bantuan PKH itu," ucapnya.

Ia menambahkan, seperti salah satu masyarakat penerima di Desa Raja Kecamatan Ngabang. Karena yang bersangkutan sudah mapan perekonomiannya, iapun tidak menerima bantuan itu.

"Yang bersangkutan sudah berkirim surat ke kita untuk tidak lagi menerima bantuan PKH itu. Inilah yang kita harapkan, sehingga program pengentasan kemiskinan ini berhasil," katanya.

Perjelas Kriteria Kemiskinan

Salah satu Ketua RT di Desa Raja Kecamatan Ngabang, Zulkarnain mengaku, masih kebingungan dalam penentuan kriteria kemiskinan.

"Sebenarnya mana sih yang dimaksud dengan keluarga miskin? Saya sendiri belum mendapat kriteria yang pasti bagaimana yang dikatakan sebagai keluarga miskin itu," ujar Zulkarnain.

Ia meminta instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memberikan sosialisasi soal kriteria kemiskinan itu.

"Dengan adanya sosialisasi itu, kita akan paham bagaimana kriteria keluarga yang dianggap miskin itu. Dengan demikian, kamipun bisa dengan mudah melakukan pendataan terhadap keluarga yang benar-benar miskin itu," katanya.

Ia mengaku, khusus di lingkungan RT nya masih banyak keluarga yang dianggap mampu perekonomiannya, tapi masih mengaku miskin, sehingga mendapat bantuan sosial dari masyarakat.

"Tentunya hal ini harus menjadi pembelajaran kita. Selain itu, perlu kesadaran khusus dari masyarakat yang mengaku miskin, padahal perekonomian keluarga bersangkutan cukup mapan," pintanya. (dvi/ang)