Minggu, 20 Oktober 2019


Buruh PKS PTPN XIII Ngabang Tuntut Pesangon

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 189
Buruh PKS PTPN XIII Ngabang Tuntut Pesangon

BURUH SAWIT - Pekerja sedang mengangkut buah sawit. Sebanyak 62 orang buruh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PTPN XIII Ngabang tetap menuntut kepada pihak manajemen untuk membayar pesangon dan hak normatif lainnya yang belum diterima.

NGABANG, SP - Sebanyak 62 orang buruh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PTPN XIII Ngabang tetap menuntut kepada pihak manajemen untuk membayar pesangon dan hak normatif lainnya yang belum diterima. Padahal mereka sudah resmi di PHK pada 20 Agustus 2018 lalu. Selain itupun, PKS PTPN XIII Ngabang dikabarkan akan dioperasikan oleh perusahaan swasta.

Menurut Ketua Pengurus Komisariat (PK) FSB KSBSI PKS PTPN XIII Ngabang, Januarius Jono mengatakan, pihaknya sudah menyurati manajemen PTPN XIII berkaitan dengan hak-hak normatif buruh yang belum diselesaikan oleh pihak perusahaan.

"Kita masih mengharapkan kepada pihak perusahaan untuk mengutamakan sosial dialog dengan duduk bersama sebelum perusahaan baru itu beroperasi di PKS PTPN XIII Ngabang," ujar Jono, Senin (16/9).

Selain itu pengurus PK juga sudah menaikan permasalahan itu ke Dinas Tenaga Kerja Landak. Jawabannya, Dinas Tenaga Kerja Landak juga meminta supaya permasalahan itu bisa dilakukan sosial dialog terlebih dahulu.

"Bahkan, kami sudah menyampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja Landak bahwa berdasarkan UU No. 13 tahun 2003 pada Pasal 155, kami juga mengharapkan kepada Dinas Tenaga Kerja Landak paling tidak mengiringi kami dalam memperjuangkan hak-hak normatif kami, " katanya.

Dia berharap, sebelum PKS PTPN XIII Ngabang dioperasikan kembali dengan manajemen yang baru, mereka berharap ada sosial dialog antara perusahaan, buruh dan pemerintah untuk mencari suatu kesepakatan.

"Sehingga, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada awal operasionalnya PKS PTPN XIII Ngabang oleh manajemen yang baru. Jujur saja, kami sudah melayangkan surat kepada manajemen PTPN XIII. Hanya saja hingga saat ini tidak ada itikad baik dari pihak PTPN XIII untuk menjawab tuntutan para buruh itu," aku Jono.

Dia menegaskan, para buruh tetap taat aturan dan patuh serta menghargai Peraturan Perundang-undangan. Mereka juga meminta kepada PTPN XIII bisa menghargai Peraturan Perundang-undangan yang ada.

"Di dalam UU No. 13 tahun 2003 pada Pasal 155 sudah jelas diatur jika PHK sepihak yang dilakukan pihak manajemen PTPN XIII dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum," tegasnya.

Diakuinya, pihak PK PKS PTPN XIII Ngabang sendiri sudah sering menjalin komunikasi dengan pihak manajemen PTPN XIII. Namun komunikasi yang dibangun itu sering tidak ditanggapi oleh pihak perusahaan.

"Bahkan, ada juga anggapan dari pihak PKS PTPN XIII Ngabang yang menyebutkan mereka siap melakukan sosial dialog, namun gugatan dari para buruh kepada pihak perusahaan ke PHI Kalbar harus dicabut dulu. Tapi kami menolak dengan keras pencabutan gugatan itu. Sebab, bagi kami, itu bukan solusi yang terbaik bagi kami," terangnya.

Tidak hanya kepada pihak manajemen PTPN XIII saja. Kepada perusahaan swasta baru yang akan melanjutkan operasional PKS PTPN XIII Ngabang, para buruh juga meminta kepada perusahaan itu untuk menggelar sosial dialog sebelum beroperasi.

"Namun tawaran sosial dialog juga tidak ditanggapi oleh perusahaan baru itu. Bahkan, kami dituduh ada mengeluarkan ancaman kepada perusahaan baru itu. Kami tidak mengancam, kami meminta supaya saat beroperasi nantinya tidak ada lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi perusahaan baru itu tidak mengetahui jika PKS PTPN XIII Ngabang mengalami kesulitan keuangan, " terangnya.

Dia pun menegaskan, hingga saat ini kasus PKS PTPN XIII Ngabang di PHI Kalbar masih terus berjalan.

"Selama berjalannya kasus itu di PHI, kami mengharapkan kepada rekan-rekan buruh dan pihak PTPN XIII jangan coba-coba untuk melakukan penawaran dan pemberian tali asih dari perusahaan kepada para buruh. Saya tau jika tali asih itu merupakan hak-hak para buruh. Tapi, dalam pengajuan gugatan ke PHI Kalbar bukan kemauan sendiri, itu merupakan kesepakatan kita bersama diatas materai. Apalagi gugatan inipun sudah kita sepakati akan diserahkan kepada kuasa hukum yang kita percayai," terang Jono.

Dia tetap berharap kepada PTPN XIII untuk membayar hak-hak normatif para buruh secara profesional.

"Hak-hak itu seperti pesangon, pembayaran gaji berjalan dan denda upah yang belum dibayarkan oleh perusahaan. Alasan pihak PKS PTPN XIII Ngabang mem PHK kami dikarenakan terjadinya over tenaga kerja," katanya.

Dia menambahkan, pihak PTPN XIII selalu beralasan penyebab belum terbayarnya hak-hak normatif buruh itu dikarenakan keuangan di PTPN XIII memang tidak ada.

"Tapi kami sebagai buruh yang di PHK tidak mempertanyakan kondisi keuangan perusahaan. Sebab, kita tidak membidangi keuangan di PTPN XIII. Kami hanya mempertanyakan hak normatif kami yang belum dibayar oleh pihak perusahaan, " ungkapnya.

Buruh Diminta Bersabar

Terpisah, Kepala Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (PMPTSP-TK) Landak, Benipiator mengakui jika kasus antara para buruh dengan pihak PKS PTPN XIII Ngabang sudah diajukan ke PHI.

"Para buruh kita minta bersabar sambil menunggu keputusan PHI. Kalau perusahaan baru itu mau beroperasi di PKS PTPN XIII Ngabang, ya jangan diganggulah, " pinta Beni.

Dikatakannya, kasus PKS PTPN XIII Ngabang memang sudah naik ke PHI. Tapi pada kenyataannya ada beberapa buruh yang menarik laporannya, sehingga tidak tercapainya suatu keputusan.

"Hal itukan diluar pemikiran kita juga. Sebenarnya kedua belah pihak yakni perusahaan dan buruh termasuk pemerintah sudah menyerahkan hal itu ke PHI. Kalaupun ada investasi yang mau meneruskan operasional PKS PTPN XIII Ngabang, menurut kami jangan diganggu," tegasnya.

Dia juga mengakui memang ada itikad dari Pemkab Landak untuk mempertemukan kedua belah pihak sebelum perusahaan baru itu beroperasi.

"Kita akan duduk bersama untuk memecahkan permasalahan ini supaya pada saat operasional oleh perusahaan baru, pabrik itu tidak terganggu," ujarnya. (dvi)