Minggu, 17 November 2019


Kepsek(s) Cabuli 11 Murid

Editor:

Kiwi

    |     Pembaca: 381
Kepsek(s) Cabuli 11 Murid

Ilustrasi

LANDAK, SP – Bejat sekali kelakuan seorang Kepala Sekolah Dasar (Kepsek) di salah satu desa di Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Bukannya mengajarkan kebaikan, kepala sekolah itu justru mencabuli murid-muridnya.

Tak tanggung-tanggung, sebelas murid laki-laki jadi korban pencabulan kepala sekolah berengsek itu.

Pada siaran pers, Rabu (16/10) Kapolres Landak, AKBP Ade Kuncoro Ridwan didampingi Kasat Reskrim, IPTU Idris mengungkapkan bahwa oknum kepala SD itu berinisial IS (55). 

Ade Kuncoro mengatakan bahwa kasus pencabulan anak di bawah umur itu terungkap pada 6 September 2019 setelah orangtua murid mendengar peristiwa bejat itu langsung dari anaknya yang menjadi korban IS.

Berdasar keterangan saksi, bentuk pencabulan itu yakni korban disuruh mengulum alat kemaluan pelaku di ruang kerjanya. Jika tak menurut hawa nafsunya, korban diancam tidak diberikan ijazah.

"(Di bawah ancaman itu) Sehingga korban bersedia melakukannya dan alat kelamin korban juga dikulum oleh terlapor. Kejadian tersebut lebih dari satu kali dan sering dilakukan oleh terlapor terhadap korban," ungkap Ade Kuncoro.

Kelakuan bejat pelaku itu ternyata sudah dilakukannya bertahun-tahun. Pasalnya, ada korban pencabulan IS yang kini sudah duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hal ini terungkap dari keterangan Kasat Reskrim Polres Landak, IPTU Idris.

Atas kelakuannya itu, kini IS telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Pelaku IS sudah ditetapkan tersangka dan masih proses sidik dan menunggu hasil psikiater," kata Idris.

IS terancam jeratan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (sua/bah)

Hukum Berat Pelaku

Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Mustafa berharap pelaku dijerat hukuman seberat-beratnya.

Pelaku dapat dijerat Pasal 82 Tahun 2002 Undang-Undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak. Pada pasal tersebut terdapat sanksi hukuman penjara minimal tiga tahun dan maksimal 15 tahun.

“Pelaku wajib dihukum berat sesuai dengan rasa keadilan keluarga korban tindak pencabulan,” tegas Mustafa.

Kemudian, jika pelaku berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), maka pemerintah daerah harus mencopotnya. Mustafa juga berharap lembaga atau komisi perlindungan anak mengawal kasus pencabulan ini hingga ke persidangan.

“Sebab, apa yang dilakukan kepala sekolah kepada muridnya ini sungguh biadab. Semoga kasusnya cepat disidangkan,” kata Mustafa. (bah)